Tolak Kenaikan Iuran, Rakyat Miskin Desak Audit Tuntas BPJS Kesehatan

Tolak Kenaikan Iuran, Rakyat Miskin Desak Audit Tuntas BPJS Kesehatan.
Tolak Kenaikan Iuran, Rakyat Miskin Desak Audit Tuntas BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ) Kesehatan ditolak rakyat miskin.

Yang dibutuhkan rakyat bukanlah kenaikan iuran, tetapi pelayanan yang prima. Karena itu, perlu segera dilakukan audit menyeluruh terhadap BPJS Kesehatan itu.

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa  dengan tegas menolak keputusan Pemerintah yang akan menaikkan iuran JKN BPJS sebesar 100 persen per 1 Januari 2020.

Menurut Wahida Baharuddin Upa, kenaikan iuran BPJS yang sangat signifikan berpotensi melanggar hak dasar warga Negara untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Dalam konstitusi, kesehatan itu hak dasar Warga Negara, yang tidak boleh dirintangi. Termasuk persoalan biaya,” katanya melalui siaran pers, Jumat (06/09/2019).

Masalahnya lagi, kata dia, sejak dimulai tahun 2014, program JKN ini sudah mengalami defisit setiap tahunnya.

Anehnya, menurut Wahida, meski terus mengalami desifit per tahun, pemerintah tidak pernah mengaudit dan mengevaluasi BPJS sebagai penyelenggara program JKN.

“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi program ini, termasuk audit keuangan secara menyeluruh dari Faskes hingga tindakan rujukan,” jelasnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*