Tolak Kenaikan Iuran BPJS, 150 Ribu Buruh Akan Dikerahkan Turun Ke Jalan

Tolak Kenaikan Iuran BPJS, 150 Ribu Buruh Akan Dikerahkan Turun Ke Jalan.
Tolak Kenaikan Iuran BPJS, 150 Ribu Buruh Akan Dikerahkan Turun Ke Jalan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran itu memberatkan masyarakat.Kenaikan iuran itu juga bukan solusi untuk menyelesaikan defisit.

Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Menurut Iqbal, defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan managemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran,” ujar Said Iqbal, Minggu, 01 September 2019.

Langkah seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan. Menaikkan besarnya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah.

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Itu sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, agar anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG’s dan kapitasi perlu dikaji kembali. Sebab disitu banyak potensi kebocoran dan penyelewengan,” ungkap Iqbal.

Selain itu, KSPI juga menegaskan kembali penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi dengan cara merevisi beleid yang dianggap terlalu kaku, serta tidak ramah investasi ini.

Menurut Said Iqbal, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh.

Misalnya, dengan adanya rencana untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi.

Oleh karena itu, kata Iqbal, para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.

Dia mengatakan, untuk meresponi persoalan itu, sebanyak 150 ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di 10 provinsi.

Aksi buruh serentak itu akan digelar pada tanggal 1 Oktober 2019 nanti. Meliputi Bandung , Jawa Barat, Jakarta, Semarang Jawa Tegah, Surabaya Jawa Timur, Lampung, Batam Kepulauan Riau, Medan Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

“Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru,” kata Iqbal.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan