Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Sebut Isi Omnibus Law Banyak Langgar HAM, Pasal-Pasal Undang-Undang Cipta Kerja Layak Dianulir

Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Sebut Isi Omnibus Law Banyak Langgar HAM, Pasal-Pasal Undang-Undang Cipta Kerja Layak Dianulir

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
22
0
Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Sebut Isi Omnibus Law Banyak Langgar HAM, Pasal-Pasal Undang-Undang Cipta Kerja Layak Dianulir. – Foto: Tokoh Buruh yang juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Prof Dr Muchtar Pakpahan.(Net)Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Sebut Isi Omnibus Law Banyak Langgar HAM, Pasal-Pasal Undang-Undang Cipta Kerja Layak Dianulir. – Foto: Tokoh Buruh yang juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Prof Dr Muchtar Pakpahan.(Net)

Tokoh Buruh Prof Dr Muchtar Bebas Pakpahan menyebut, ada serangkaian pasal dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini layak dianulir.

Prof Dr Muchtar Bebas Pakpahan yang juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ini menyebut, paling tidak ada beberapa poin bermasalah yang terjadi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Muchtar meneliti draf RUU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020, dengan versi yang diperolehnya dari Baleg DPR-RI pada Sabtu 9 Oktober 2020.

Versi terakhir memiliki 1028 halaman. Di versi terakhir yang kami terima, klaster ketenagakerjaan dimulai dari Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88 (hlm. 553) sampai Pasal 92 (hlm. 581).

Ada lima poin utama bermasalah yang saya analisis. Pertama, Undang-Undang Kemudahan Berinvestasi. Secara keseluruhan materi pengaturan dari UU Ciptaker ini, adalah berisi ketentuan yang tujuannya memudahkan berinvestasi.

“Dalam rangka memudahkan berinvestasi, terjadi ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bila dikaitkan dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang lebih lanjut penjabarannya dalam Pasal 1 (3), Pasal 28, Pasal 27 (2), Pasal 33 UUD NRI 1945,” tutur Muchtar Pakpahan, Selasa (13/10/2020).

Menurutnya, berdasarkan isinya, judul atau nama yang lebih tepat untuk undang-undang ini adalah Undang-Undang tentang Kemudahan Berinvestasi.

Kedua, Buruh menjadi Tenaga Kontrak Selama Bekerja. Pasal 89 Butir 12 UU Ciptaker menyatakan, Ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dihapus.

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan berbunyi, PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Dengan dicabutnya Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, berarti  tidak ada lagi pembatasan masa waktu status buruh kontrak, atau akan menyandang status buruh kontrak, atau dalam Istilah Bung Karno, kuli, selama bekerja.

“Sistem ini oleh Bung Karno disebut d’exploitation d’lhome par lhome atau penghisapan darah manusia oleh manusia. Dan sistem ini sebagai anak kandung kapitalis, harus dihapus dari Bumi Indonesia,” jelasnya.

Tiga, Memberlakukan Outsourcing di Semua Bidang Kerja. Pasal 89 UU Ciptaker butir 16 menyatakan Ketentuan Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus. Dan butir 17 menyatakan, Ketentuan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dihapus.

Padahal, pasal 65 (2) UU Ketenagakerjaan berbunyi, Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, satu, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Dua, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Tiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan empat, tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Pasal 65 (2) UU Ketenagakerjaan adalah jaminan bahwa tidak semua bidang kerja dapat dioutsourcingkan.

Dalam istilah Bahasa Inggris, outsource adalah mempekerjakan pegawai kontrak dari perusahaan lain di tempatnya bekerja karena bukan core bisnisnya.

“Hanya pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama atau core bisnis yang bisa dilakukan dengan sistem outsourcing. Dengan UU Ciptaker, semua tugas sudah dapat dioutsourcingkan serta tanpa batas waktu,” terang Profesor di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) ini.

UU Ciptaker memperluas kesempatan outsourcing atau aannemer dalam istilah Bahasa Belanda. Bahkan, UU Ciptaker membuka kesempatan bagi semua pekerjaan untuk di-outsourcing.

Sekali outsourcing, maka akan menjadi outsourcing selama buruh bekerja. Menurut Bung Karno, aannemer adalah salah satu sistem perbudakan kapitalis yang harus dihapus dari bumi Indonesia,” lanjut Muchtar Pakpahan.

Keempat, Tidak Ada Jaminan Perlindungan Upah. Pasal 89 Butir 24 melakukan perubahan berisi penghilangan perlindungan upah buruh.

Dan selanjutnya mengatur bahwa upah minimum ditentukan Gubernur, yakni Pasal 89 Butir 24.c.1 berdasarkan rumus UMt+1 = UMt+ (UMt x %Pet).

Pasal 89 Butir 24.d.1, dengan dilanjutkan penghapusan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 89. Yang dihapus di Pasal 89 Butir 25 UU Ciptaker.

Kemudian, Pasal 90 dihapus di Pasal 89 Butir 26 UU Ciptaker. Dan Pasal 91 yang dihapus di Pasal 89 Butir 25 UU Ciptaker.

Padahal, pasal 89 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, Upah minimum (diarahkan pencapaian kebutuhan hidup layak) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Serta Pasal 90 (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bila dilakukan ada pidananya 4 tahun sesuai pasal 185 UU Ketenagakerjaan.

Dan, Pasal 91 (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau SP/SB tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan penghapusan ketiga pasal itu, tidak ada lagi peran tripartit yang terdiri dari pengusaha, pemerintah, dan buruh, seperti sekarang,” ujarnya.

Gubernur, lanjut Muchtar Pakpahan, dimungkinkan untuk berunding hanya dengan Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tanpa representasi buruh.

“Bahkan, tidak terdapat sanksi bagi pengusaha yang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal, perundingan upah adalah satu tugas dan fungsi penting dari Serikat Buruh,” terangnya.

Kelima, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon. Pasal 89 Butir 38 UU Ciptaker tidak mengikutsertakan menghilangkan Pasal 151 (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, Pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.

Kemudian, pada putusan Mahkamah Konsitutusi (MK), dalam Putusan MK No: 012/PUU-I/2003 dan 19/PUU-X/2011 melarang PHK, kecuali karena melakukan pelanggaran berat dan perusahaan tutup.

Kehadiran Pasal 89 Butir 38 UU Ciptaker ini memudahkan PHK sepihak dengan kerugian di pihak buruh.

“Karena itu, kami menduga UU Cipta Kerja akan membawa penderitaan bagi buruh, petani dan nelayan. Dan menghasilkan ketidakadilan sosial, memperlebar jurang antara orang kaya dengan orang miskin,” jelasnya.

Muchtar Pakpahan menegaskan, Undang-Undang Cipta Kerja adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Khususnya tujuan nasional alinea 4 Pembukaan UUD NKRI 1945 dan penjabarannya dalam Pasal 1 (3), Pasal 27 (2), Pasal 28, dan Pasal 33.

“Kami dari (K)SBSI akan menempuh langkah melakukan uji materi terhadap 5 topik di atas dengan menguji tiap-tiap topik,” tandas Muchtar Pakpahan.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like