Breaking News

Tokoh Batak Jerry Rudolf Sirait: Tanah Batak Adalah Milik Orang Batak, Pemerintah Jangan Menjualnya Kepada Investor

Tanah dan Wilayah di Nusantara Adalah Milik Suku-suku Bangsa Yang Telah Berdiam Sebelum Republik Indonesia Ada

Tanah dan Wilayah di Nusantara Adalah Milik Suku-suku Bangsa Yang Telah Berdiam Sebelum Republik Indonesia Ada, Tokoh Batak Jerry Rudolf Sirait: Tanah Batak Adalah Milik Orang Batak, Pemerintah Jangan Menjualnya Kepada Investor. Tanah dan Wilayah di Nusantara Adalah Milik Suku-suku Bangsa Yang Telah Berdiam Sebelum Republik Indonesia Ada, Tokoh Batak Jerry Rudolf Sirait: Tanah Batak Adalah Milik Orang Batak, Pemerintah Jangan Menjualnya Kepada Investor.

Terkait kepemilikan tanah, air dan lahan di Nusantara, adalah milik dan hak penguasaan dan pengelolaannya menjadi milik suku-suku bangsa atau Masyarakat Adat yang ada di masing-masing wilayah itu secara turun temurun.

Khususnya di Tanah Batak, Tokoh Batak dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jerry Rudolf  Sirait angkat bicara. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Danau Toba sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo, dengan mempergunakan wilayah Batak, harus dikembalikan sebagai hak kepemilikan dan kebutuhan Masyarakat Batak itu sendiri.

Jerry Rudolf Sirait yang juga Badan Pengawas Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu menekankan, mestinya semua orang Batak, atau yang dikenal dengan Halak Batak atau Bangso Batak, yang terdiri dari semua puak, yakni Batak Angkola dan Mandailing, Batak Karo, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun dan Batak Toba, yang tersebar di seluruh penjuru dunia, memperhatikan dengan seksama terkait dukungan pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba.

“Dengan tetap berpedoman pada ketentuan bahwa Tano Batak adalah Tanah Adat Batak. Sebagai Tanah Adat Batak, sudah dari sononya. Bukan karena ditentukan oleh Undang-Undang atau regulasi lainnya,” tutur Jerry Rudolf Siait, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Perlu diingatkan, lanjutnya, bukan hanya untuk Suku Batak, tetapi juga bagi suku-suku asli Indonesia, yang sudah berdiam dan mengelola wilayahnya sejak Nusantara ini ada. Kepemilikan tanah rakyat itu adalah bagi mereka.

Faktor historis, lanjut Jerry, merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan tanah di Tanah Air. Seperti halnya bagi Bangso Batak, sejarah itu tidak akan pernah dihapuskan bahwa wilayah di Sumatera Utara, terutama di Kawasan Danau Toba (KDT) adalah milik Suku Batak dari berbagai puak tadi.

“Faktor historis yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun juga. Dan, idealnya tidak dapat diubah oleh kekuasaan siapa dan kekuatan apa pun juga. Tanah itu adalah warisan Nenek Moyang dari sejak generasi terdahulu, turun temurun sampai generasi sekarang ini. Atau dalam bahasa Batak disebut sundut tu sundut marsundut-sundut,” tegasnya.

Jerry menegaskan lagi, jangan lupa juga, sejarah membuktikan bahwa Halak Batak atau Bangso Batak yang terdiri dari semua puak, yakni Batak Angkola dan Mandailing, Batak Karo, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun dan Batak Toba, secara sadar dan sesadar-sadarnya, turut memperjuangkan dan mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Jerry menerangkan, sangat banyak Orang Batak yang menjadi aktivis pejuang sejak  tahun 1908, tahun 1928 dan tahun 1945. Dalam perjuangan itu, penderitaan  tidak terelakkan dan terjadi tumpah darah di mana-mana.

“Buktinya adalah Taman Makam Pahlawan, baik yang di Jakarta mau pun di Medan dan di semua Kabupaten dan Kota-Kota di seluruh Sumatera Utara.  Batak tidak datang di kemudian, Batak tidak datang setelah kemerdekaan . Tetapi, sekali lagi, justru turut serta memperjuangkan  dan mengisi kemerdekaan itu,” tuturnya.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum dan panduan utama norma kehidupan-bersama yang sudah dipatuhi Halak Bangso Batak sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Sudah begitu banyak yang dipersembahkan Halak Batak atau Bangso Batak kepada negeri itu, baik sebelum mau pun setelah kemerdekaan,” ujar Jerry.

Bahkan, Gubernur Sumatera Utara suatu ketika mengatakan bahwa Gereja punya andil besar sebagai pusat perjuangan kemerdekaan itu. Penjajah pernah menghancurkan gedung-gedung gereja, karena penjajah menganggap gereja dijadikan termpat bersembunyi para pejuang.

“Ini catatan penting, jangan salah kaprah. Jangan mengatakan penjajah yang mendirikan gereja waktu itu. Yang mendirikan gereja adalah para misionaris. Bukan penjajah,” tegas Jerry.

Jerry melanjutkan, lalu pertanyaan kekinian, apakah mesti semuanya untuk republik ini? Termasuk Tano Batak? Lalu kapan republik ini berbuat untuk Halak Batak atau Bangso Batak di Tano Batak?

“Sampai saat ini ditemukan bukti bahwa roti pembangunan selama ini tidak kunjung tiba di Tano Batak. Tano Batak masih kategori tertinggal,” ujarnya.

Nah, sekarang ini ada rencana Pemerintah untuk membangun Tano Batak melalui pembangunan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata. Tetapi, kok Tanah Batak dijual kepada investor.

“Tano Batak dikavling-kavling untuk menjadi milik investor. Menjadi milik pendatang. Begitu bangganya Pemerintah untuk membangun Tano Batak tetapi dengan menjual tanahnya kepada investor yang dari luar negeri,” ujar Jerry.

Kabarnya, lanjut Jerry lagi, Tano Batak di semua Bona Pasogit dan Bona Bulu Ni puak-puak Batak Raya (tanah kelahiran Nenek Moyang Bangsa Batak), terutama di Kawasan Danau Toba,  sudah dikavling-kavling penguasa untuk dijual kepada investor.

Dia mengingatkan, jangan sampai kejadian seperti di wilayah sejumlah Suku di Indonesia lainnya. “Waduh, saya terbayang:, kemungkinan persis seperti Batavia. Yang orang Betawinya terusir dari tanahnya sendiri. DKI Jakarta menjadi milik yang bukan Betawi. Menurut saya  bukan tidak mungkin Halak Batak atau Bangso Batak  terusir dari Tano Batak karena tanah sudah milik investor,” bebernya.

Menurutnya, akan berbeda dengan Bali, yang umumnya tetap milik orang Bali karena para investor hanya sebatas menyewa.

“Muncul dalam pikiran saya, selain tujuan mulia Pak Jokowi, jangan-jangan di balik itu semua ada  kesengajaan gerakan tertentu, sehingga nantinya Batak dan Habatakon hanya menjadi cerita tempo doeloe. Walau Pemerintah berjanji manis mensejahterakan rakyat. Dan bukan proses pemasungan dan  pemiskinan rakyat,” tutur Jerry Rudolf.

Menurut Jerry Rudolf Sirait, memperjuangkan Tano Batak sebagai Tanah Milik Halak Batak atau Bangso Batak sebagai komunal, harus dilakukan.

“Itu sudah dari dulu, sekarang dan kapan pun. Memperjuangkan agar pembangunan pariwisata Danau Toba dengan tetap menghargai nilai-nilai luhur Habatakon dan segala kearifan lokal lainnya,” ujarnya.

Pembangunan di Wilayah Tanah Batak, lanjutnya, harus dalam spirit  pembangunan yang berkelanjutan, mendampingi dan mencerahkan warga masyarakat di Tano Batak mengenai hukum dan hak-haknya, memperjuangkan agar pembangunan tetap dalam balutan Kasih, keadilan dan kebenaran, perdamaian dan  keutuhan ciptaan.

“Memperjuangkan Danau Toba sebagai Tao Toba Raja Ni Sudena Tao. Dikembalikan menjadi Tao Na Uli, Aek Na Tio, Mual Hangoluan. (Danau Toba Sebagai Raja Semua Danau, Danau Yang Berair Bersih, Bening, Air Kehidupan). Memperjuangkan Kawasan Danau Toba menjadi Kota Berkat di Atas Bukit,” tegasnya.

Jerry mengingatkan, agar semua pemangku kepentingan duduk bersama. Dan bersama-sama memusyawarahkannya. Bukan pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan atas- bawah.

“Masih ada waktu untuk itu, demi untuk kesungguhan kemaslahatan umat. Mudah-mudahan pembangunan yang tampaknya tergesa-gesa sekarang ini bukan untuk sekedar kejar tayang,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*