Tindakan Represif Bunuh 2 Orang Peserta Aksi, KIARA: Aparat Terkutuk!

Buruh, Tani, Nelayan, Rohaniawan, Akademisi, Wartawan, Mahasiswa, Pelajar, Semua Kena

Buruh, Tani, Nelayan, Rohaniawan, Akademisi, Wartawan, Mahasiswa, Pelajar, Semua Kena Tindakan Represif Bunuh 2 Orang Peserta Aksi, KIARA: Aparat Terkutuk!
Buruh, Tani, Nelayan, Rohaniawan, Akademisi, Wartawan, Mahasiswa, Pelajar, Semua Kena Tindakan Represif, Bunuh 2 Orang Peserta Aksi, KIARA: Aparat Terkutuk!

Nelayan, buruh, tani, akademisi, wartawan, mahasiswa, pelajar semua kena tindakan represif dan brutal oleh kepolisian. Ini biadab dan terkutuk. Harus dihentikan.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengutuk keras aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan represif terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat, yang menyuarakan aspirasinya.

Sekjen Kiara, Susan Herawati menegaskan, aparat kepolisian sudah keterlaluan dan terkutuk. Selain tidak menerapkan prosedur tetap (protap) yang baku dalam pengamanan, polisi dianggap secara brutal telah membunuhi warga masyarakat sipil.

“Kami mengutuk tindakan represif aparat yang menewaskan dua orang,” tutur Susan Herawati, dalam siaran pers, Jumat (27/09/2019).

Susan menegaskan, tindakan kepolisian yang sudah brutal terhadap rakyatnya sendiri, sudah terjadi di hampir semua segmen. Bukan hanya kepada mahasiswa dan pelajar, kepada hampir semua elemen masyarakat, seperti kepada petani, buruh, nelayan, akademisi, wartawan, rohaniawan, bahkan kepada wakil rakyat sekalipun, polisi sudah bertindak di luar batas kewenangan yang ada.

Karena itu, Presiden Joko Widodo, tidak bisa berdiam diri saja. Kiara mendesak kepada Presiden Joko Widodo, untuk segera melakukan reformasi total di lembaga kepolisian.

“Presiden harus segera melakukan reformasi terhadap lembaga kepolisian. Presiden Indonesia harus mendengarkan memasukan dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demonstrasi,” cetusnya.

Tidak cukup sampai di situ, setiap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran, yang bertindak brutal dan represif, harus ditindak sangat tegas.

“Kami menuntut pihak kepolisian untuk bertanggungjawab atas meninggalnya dua orang korban di Kendari dan Jakarta, serta puluhan lainnya yang mengalami luka-luka,” tegas Susan.

Selama ini, lanjutnya lagi, upaya penegakan hukum dan keadilan di tangan Polri, cenderung diselewengkan. Sering hanya mengabdi kepada kepentingan pengusaha dan penguasa, dengan cara-cara represif menginjak-injak dan menindas rakyat.

Jika Jokowi memang pro kepada rakyat, dan jika Jokowi memang tegas dalam proses penegakan hukum, maka aparaturnya di kepolisian yang terlebih dahulu ditindaktegas, karena telah melakukan serangkaian tindakan represif kepada masyarakat.

“Tegakkan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap mahasiswa,” ujar Susan.

Dia mengatakan, kecaman dan mengutuk keras represivitas aparat kepolisian di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mengakibatkan tewasnya satu orang mahasiswa dan satu orang siswa STM, tidaklah cukup. Harus ada tindakan tegas kepada polisi.

“Jangan melindungi diri di balik baju dinas Kepolisian dan di balik berbagai argumentasi. Tindak tegas polisinya,” tuturnya.

Salah seorang korban bernama Randi, usia 21 tahun, merupakan mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan di Universitas Haluoleo Kendari.

Korban yang satunya lagi Bernama Bagus Putera Mahendra, merupakan SMK Al Jihad Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Susan mengatakan, dari informasi yang berhasil dihimpun pihaknya, Randi merupakan putra seorang nelayan bernama La Saili yang berasal dari Pulau Muna.

Randi adalah anak pertama dan menjadi harapan keluarga sebagai penerus perjuangan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang nelayan.

“Tak hanya di Kendari, di Jakarta dan kota-kota lainnya polisi terbukti menganiaya sejumlah mahasiswa yang tidak bersenjata. Salah satu mahasiswa Universitas Al Azhar mengalami luka serius akibat tindak represif polisi. Puluhan mahasiswa lainnya dilaporkan hilang,” ungkap Susan.

Susan meminta pihak kepolisian untuk bertanggungjawab atas meninggalnya dua mahasiswa tersebut.

“Pihak kepolisian semestinya menyadari bahwa mereka dibayar dari uang negara yang berasal dari pajak masyarakat. Pajak masyarakat semestinya tidak digunakan untuk melawan mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi masyarakat,” cetusnya.

Jika pihak kepolisian terus menggunakan pendekatan represif seperti saat ini, maka yang dikhawatirkan bukan saja aksi demonstrasi terus akan berjalan, tetapi juga korban-korban lainnya yang tidak bersalah akan terus berjatuhan.

“Sampai kapan anak-anak negeri ini akan terus meninggal di tangan polisi?” protesnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan