Breaking News

Tindak Penyebaran Hoax, Polisi Harus Faham Apa Saja Unsur Berita Bohong

Tindak Penyebaran Hoax, Polisi Harus Faham Apa Saja Unsur Berita Bohong.

Kasus penyebaran berita bohong atau hoax kembali terjadi. Kali ini kasus hoax melibatkan nama aktivis Ratna Sarumpaet yang sempat diberitakan menjadi korban penggeroyokan. Kepolisian sendiri telah menerima laporan masyarakat untuk mengusut kasus tersebut.

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Genoveva Alicia menerangkan, berkaitan dengan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, pasal-pasal yang biasa digunakan untuk menjerat perbuatan tersebut antara lain adalah UU no. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana khususnya Pasal 14 dan 15 serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

“Dalam pasal-pasal persangkaan terkait dengan penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana penyebaran berita bohong,” katanya dalam keterangan persnya, Minggu (07/10/2018).

Pertama, penyiaran berita atau pemberitahuan bohong tersebut harus dengan sengaja atau memiliki niat untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau orang tersebut setidak-tidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut adalah berita bohong.

Menurut Genoveva, unsur pertama merupakan unsur yang merupakan hal yang paling krusial untuk dibuktikan dalam perbuatan ini adalah keonaran. Keonaran yang dimaksudkan di dalam pasal tersebut memiliki ukuran bahwa dalam masyarakat terjadi pergolakan dan kepanikan.

“Ukuran keonaran yang ditetapkan dalam pasal ini sangat tinggi, sehingga penegak hukum tidak dapat secara serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila unsur tersebut tidak terpenuhi,” ujarnya.

Unsur lain yang harus diperhatikan dalam pemberitaan ini adalah unsur yang menyebutkan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong dan berlebihan harus mengetahui bahwa berita tersebut memang benar berita bohong atau patut menduga bahwa berita tersebut adalah berita bohong.

“Hal itulah yang harus digali secara hati-hati oleh aparat penegak hukum, karena unsur ini yang kemudian berhubungan dengan niat jahat pelaku tindak pidana, apakah memang benar niat tersebut ada di dalam perbuatannya,” ingatnya.

ICJR menyarankan agar kepolisian berhati-hati dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab, untuk menyatakan seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana terdapat element of crime yang harus dipenuhi, yakni actus reus atau perbuatan.

Dalam hal ini menyebarkan berita yang tidak benar dan kedua adalah mens rea yakni niat jahat. “Meskipun seseorang melakukan perbuatan yakni menyebarkan berita bohong, namun niat jahatnya tidak dapat diketemukan dalam dirinya, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana,” kata Genoveva.

Maka dari itu, penegakan hukum pidana terhadap berita bohong harus dilakukan secara selektif dan presisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Proses pemidanaan terhadap orang-orang yang dianggap menyebarkan berita bohong harus dilakukan secara hati-hati karena banyak kasus berita bohong yang sebenarnya tidak layak untuk dipidana,” tandasnya.

Sebelumnya, polisi menyatakan telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait kabar bohong atau hoax yang menyeret nama aktivis Ratna Sarumpaet terkait kasus dugaan pengeroyokan di Bandung. Dua laporan tersebut dilakukan di Polda Metro Jaya, sementara yang lain diterima Bareskrim Polri.

“Dalam laporan tersebut, mereka mencantumkan agar polisi minta menyelidiki terkait pemberitaan hoax. Polri sudah melakukan penyelidikan, terkait hal tersebut,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*