Breaking News

Timses Ahok Meradang, Diskriminasi dan Dugaan Politik Uang Bertebaran, Penyelenggara Pemilu Diminta Ambil Langkah Tegas

Timses Ahok Meradang, Diskriminasi dan Dugaan Politik Uang Bertebaran, Penyelenggara Pemilu Diminta Ambil Langkah Tegas.

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) diminta mengambil langkah tegas atas terjadinya sejumlah pelanggaran aturan kampanye dan dugaan tindak pidana dalam proses-proses pemilihan.

 

Tim Advokasi Hukum Pemenangan BADJA (Basuki-Djarot) Lambok Gurning menyampaikan, sejumlah temuan berupa dorongan kampanye berbau diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) kian menguat dengan sejumlah bukti yang terjadi di lapangan.

 

Bahkan, dugaan adanya politik uang dari masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini pun terendus nyata.

 

“Oleh karena itu, baik penyelenggara dan aparat penegak hukum, harus melakukanlangkah-langkah konkrit, dengan menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pilkada 2017 ini,” tutur Lambok, dalam pemberian siaran pers di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/03/2017).

 

Dia merinci, sejumlah spanduk berisi SARA marak tersebar di sejumlah permukiman masyarakat. Selain itu, pidato berisi kebencian yang memanfaatkan fasilitas rumah ibadah pun terjadi.

 

“Juga publikasi media sosial yang sarat dengan isu SARA dan diskriminasi,” ujarnya.

 

Sedangkan dugaan politik uang, lanjut Lambok, bisa dilihat dari sejumlah janji dan program yang menonjolkan angka-angka yang fantastis tanpa konsep yang jelas.

 

Lambok mengatakan, meskipun pihaknya berada pada pemenangan pasangan calon tertentu, namun pihaknya tidak mentolerir pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh paslon mana pun.

 

Bahkan, sejumlah diskriminasi politik yang terjadi, lanjut dia, harus ditindak tegas, sebab hal itu sangat jelas melanggara Hak Asasi Manusia (HAM).

 

“Misalnya, seperti temuan kita, adanya penghilangan hak suara pemilih yang merupakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara. Tindakan itu dilakukan oleh oknum petugas dan penyelenggara yang tidak netral dan tidak profesional,” ujarnya.

 

Belum lagi adanya temuan intimidasi dan kekerasan. Menurut Lambok, tidakan intimidasi dan kekerasan kepada warga dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas umum harus ditindak tegas.

 

“Kami melihat, dari modus-modus pengekspolitasian SARA tadi ada kecendrungan isu SARA ini, dijadikan pragmentasi politik di masyarakat guna mengidentifikasi diri secara emosional masing-masing kubu paslon yang bisa berdampak konflik terbuka antar massa pendukung di tingkatan masyarakat,” ujarnya.

 

Ditambah lagi, kata dia, kebijakan penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta, melalui KPUD, dianggap tidak netral.

 

“Hal itu terlihat dari adanya upaya mengubah aturan main dalam tahapan Pilkada. Yang mana aturan baru yang dikeluarkan KPUD mengartikan kampanye sesuai dengan putaran pertama. Itu merupakan bentuk tidak responsif KPUD terhadap gejala sosial di masyarakat yang mulai ter-pragmentasi,” ujarnya.

 

Untuk itu, pihaknya berharap, ke depan ini penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum bertindak responsif.

 

“Kami meminta agar Bawaslu bekerja profesional dan adil, untuk mengantisipasi dengan mendeteksi secara dini, jika terjadi indikasi-indikasi kecurangan, baik melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara, maupun oleh para Timses pasangan calon dan juga masyarakat,” ujarnya.

 

Dia juga menghimbau aparat birokrasi dan perangkat pemerintahan hingga tingkat RT/RW dan kelembagaan agar bersikap netral.

 

“Indikasi bahwa RT/RW yang tidak netral terlihat di berbagai wilayah di DKI Jakarta, di manabanyak RT/RW mendukung terang-terangan kubu kandidat pasangan calon. Bawaslu harus tegas dong bertindak,” ujarnya.

 

Terakhir, dia juga meminta agar semua pihak bertanggung jawab mewujudkan dan menjaga hak konstitusional warga, dengan menjaga hak asasi manusia, dan penegak hukum yang tegas, bagi pengembangan kehidupan demokrasi yang baik bagi semua orang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*