Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona

Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona. - Foto: Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras dan jajaran bertemu dengan Tim Pengawas DPR membahas langkah Kemensos menanggulangi dampak Covid-19, di Jakarta, Selasa (16/06/2020). (Ist)
Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona. - Foto: Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras dan jajaran bertemu dengan Tim Pengawas DPR membahas langkah Kemensos menanggulangi dampak Covid-19, di Jakarta, Selasa (16/06/2020). (Ist)

Tim Pengawas DPR mendukung langkah-langkah strategis Kementerian Sosial dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Tim Pengawas Bencana Pandemi Covid-19 DPR dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan jajaran, pada Selasa (16/06/2020).

Dalam pertemuan itu, Mensos Juliari menjelaskan langkah-langkah Kementerian Sosial dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Anggota Tim Pengawas yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dapat memahami langkah-langkah yang dilakukan Kemensos.


 

Secara umum, Mensos menyatakan, dalam rangka penanganan dampak pandemi, Kemensos telah meningkatkan anggaran dan memperluas target atau penerima bantuan.

“Yang terbaru, pemerintah telah meluncurkan stimulus sebesar Rp677 triliun, dimana sebesar Rp203 triliun untuk bidang jaring pengaman sosial (JPS). Dengan paket stimulus terbaru, anggaran Kemensos naik menjadi Rp100,6 triliun,” kata Mensos Juliari P Batubara.

Kebijakan JPS dilakukan pemerintah dengan maksud untuk melindungi kesejahteraan, menjaga daya beli masyarakat, dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan.


 

“Sebagai implementasinya, Kemensos menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19,” kata Mensos juliari P Batubara kepada 14 anggota DPR yang hadir.

Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona. - Foto: Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras dan jajaran bertemu dengan Tim Pengawas DPR membahas langkah Kemensos menanggulangi dampak Covid-19, di Jakarta, Selasa (16/06/2020). (Ist)
Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona.Foto: Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras dan jajaran bertemu dengan Tim Pengawas DPR membahas langkah Kemensos menanggulangi dampak Covid-19, di Jakarta, Selasa (16/06/2020). (Ist)

Untuk bansos reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bansos PKH, diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta  menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang semula menerima per tiga bulan menjadi setiap bulan.

Program Sembako berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada perluasan target dan peningkatan indeks dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.


 

Kemensos juga meluncurkan bansos non reguler atau bansos khusus, yakni Bansos Sembako Bantuan Presiden dan Bansos Tunai (BST).

Bansos Sembako Bantuan Presiden (Sembako Banpres) disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Jabodetabek).

Bansos Sembako menjangkau 1,9 juta keluarga (KK) dengan nilai Rp600.000 yang disalurkan sebulan dua kali. Sementara BST, menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan PKH dan Program Sembako(BPNT) dengan nilai Rp600 ribu per KK per bulan.


 

Baik Bansos Sembako bantuan Presiden maupun BST, semula disalurkan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Sejalan dengan paket stimulus terbaru, bansos khusus ini penyalurannya diperpanjang sampai Desember 2020, dengan nilai setiap tahap penyaluran menjadi Rp300 ribu per KK per bulan,” jelas Mensos.

Turunnya nilai atau indeks bantuan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu, dikarenakan pemerintah memperkuat bidang pemulihan perekonomian. “Di samping tetap menjaga kelangsungan program-program JPS,” katanya.


 

Juliari Batubara juga menjelaskan bagaimana proses pengelolaan data yang dimulai dari daerah. Hal ini sejalan dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Berdasarkan regulasi ini, pengelolaan data kemiskinan dilakukan secara berjenjang dari daerah,” kata Mensos.

Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona. - Foto: Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras dan jajaran bertemu dengan Tim Pengawas DPR membahas langkah Kemensos menanggulangi dampak Covid-19, di Jakarta, Selasa (16/06/2020). (Ist)
Tim Pengawas DPR Dukung Penuh Langkah Kemensos Atasi Dampak Virus Corona.Foto: Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjen Kemensos Hartono Laras dan jajaran bertemu dengan Tim Pengawas DPR membahas langkah Kemensos menanggulangi dampak Covid-19, di Jakarta, Selasa (16/06/2020). (Ist)

Tim Pengawas DPR RI mendorong Kemensos untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengapresiasi langkah Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong pemda lebih aktif melakukan pembaruan data.


 

Sedangkan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menggarisbawahi langkah Kemensos yang mulai kemitraan dengan komunitas dalam penyaluran Sembako Banpres.

Marwan melihat, Mensos intensif dan bergerak cepat merangkul Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP Muhammadyah), pondok pesantren dan terakhir dengan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI).


 

Mensos menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan para anggota dewan. Tak lupa Mensos menitipkan pesan, agar dalam kegiatan membina konstituen di daerah, untuk tidak lupa mendorong pemda setempat, agar lebih aktif dalam memperbarui data.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan