Tim Gugus Tugas Pemkab Simalungun Belum Transparan Gunakan Dana Penanggulangan Covid-19, PMKRI Pematangsiantar Desak KPK Lakukan Audit

Tim Gugus Tugas Pemkab Simalungun Belum Transparan Gunakan Dana Penanggulangan Covid-19, PMKRI Pematangsiantar Desak KPK Lakukan Audit

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
37
0
Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (PMKRI Siantar) Liharman Sipayung: Tim Gugus Tugas Pemkab Simalungun Belum Transparan Gunakan Dana Penanggulangan Covid-19, PMKRI Pematangsiantar Desak KPK Lakukan Audit. – Foto: Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (PMKRI Siantar) Liharman Sipayung bersama Sekratris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (Sekjen PMKRI Siantar) Edi Galingging. (Ist).Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (PMKRI Siantar) Liharman Sipayung: Tim Gugus Tugas Pemkab Simalungun Belum Transparan Gunakan Dana Penanggulangan Covid-19, PMKRI Pematangsiantar Desak KPK Lakukan Audit. – Foto: Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (PMKRI Siantar) Liharman Sipayung bersama Sekratris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (Sekjen PMKRI Siantar) Edi Galingging. (Ist).

Tim Gugus Tugas Pemerintahan harus terbuka dalam penggunaan Dana Penanggulangan pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Hal itu ditegaskan para aktivis mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (PMKRI Siantar).

Soalnya, hingga kini, Tim Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten Simalungun (Pemkab Simalungun) di Sumatera Utara, dinilai belum menerapkan transparansi dalam penggunaan dana penanggulangan Covid-19 itu.

Sekratris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (Sekjen PMKRI Siantar) Edi Galingging menuturkan, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menganggarkan dana sebesar Rp 110,5 miliar untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Simalungun. Dana itu adalah anggaran yang berasal dari APBD Pemkab Simalungun Tahun 2020.

“Meskipun dimaksudkan untuk tujuan mulia dalam kondisi darurat Covid-19 ini, namun Pemkab Simalungun harus transparan dalam pengelolaannya. Bukan berarti jadi mengabaikan aturan dan prosedur yang berlaku,” tutur Edi Galingging, Jumat (15/05/2020).

Memang, lanjutnya, niat Pemkab Simalungun yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 itu patut diapresiasi.

Akan tetapi, kata Edi Galingging, yang namanya uang, seringkali menjadi persoalan di masyarakat. Terutama di situasi seperti masa darurat pandemic Covid-19 ini.

“Bisa saja anggaran tersebut disalahgunakan. Sebab, potensi penyalahgunaan memang sangat terbuka lebar. Terutama oleh para pejabat dan rekan-rekannya,” ujar Edi.

Karena itu, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawal dan pengawasan terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19.

Perlu diingatkan, katanya, di masa-masa sulit seperti yang dihadapi Bangsa Indonesia di tengah pandemik Covid-19 ini, masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai dana itu disalahgunakan, atau malah hanya disalurkan bagi segelintir orang, yang dekat dengan para pejabat di daerah.

“Kami mengecam pihak-pihak yang berniat memanfaatkan sepihak dan mencari keuntungan sepihak, apalagi denhgan tujuan memperkaya diri sendiri dari bantuan-bantuan itu. Kita harus tegas mengawal dan mengawasi penggunaan dana penanggulangan Covid-19 itu agar tetap sasaran dan tepat guna bagi masyarakat itu sendiri,” tutur Edi Galingging.

Dia juga mengatakan ada beberapa program dan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Yakni, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial (BLT Kemensos), Bantuan Langsung Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BLT APBD), Bantuan Sembako APBN, Bantuan Sembako APBD.

“Kita mengharapkan semua program bantuan tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Di Kabupaten Simalungun, lanjut Edi Galingging, proses penyaluran dan alokasi dana dan bantuan-bantuan itu belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kondisi miris masih terjadi di lapangan.

“Miris melihat sikap Pemkab Simalungun saat ini. Mereka seolah-olah setengah hati dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Padahal, dalam kondisi seperti sekarang ini, seharusnya kita semua sama-sama kembali menggalakkan kembali budaya gotong-royong. Dan membuktikan rasa kemanusiaan kita, dengan bersikap rasional untuk memperhatikan masyarakat yang benar-benar mengalami dampak buruh Covid-19,” tuturnya.

Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pematangsiantar (PMKRI Siantar) Liharman Sipayung menambahkan, Tim Gugus Tugas Pemkab Simalungun harus memastikan penggunaan dan dengan sebaik mung, dengan mengedepankan transparansi dan keterbukaan.

“Tim Gugus Tugas harus mempergunakan anggaran itu sesuai kebutuhan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemic Covid-19 ini akan berakhir. Akan tetapi, dana untuk penanganannya kan sangat terbatas. Maka Tim Gugus Tugas harus bijaksana dalam melakukan pengaturan dan penyaluran anggaran itu. Jangan boros,” tutur Liharman Sipayung.

Untuk itu, lanjutnya, PMKRI Cabang Pematangsiantar meminta Bupati Simalungun JR Saragih, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Simalungun, agar melakukan transparansi penggunaan dana penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Simalungun.

“Amanah Konstitusi sudah jelas. Uang Negara harus dikelola dengan terbuka dan bertanggung jawab. Maka, untuk menghindari terjadinya preseden buruk terhadap Tim Gugus Tugas, sebaiknya dilakukan transparansi pengelolaan dana Covid-19 itu,” lanjut Liharman Sipayung.

Dia juga menambahkan, dengan memperhatikan adanya sejumlah kejanggalan penggunaan dana penanggulangan Covid-19, maka Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta segera turun tangan melakukan pengusutan.

“Melihat beberapa kejanggalan, yang terjadi, kami juga meminta KPK agar mengaudit Tim Gugus Tugas di Kabupaten Simalungun. Untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi,” tutup Liharman Sipayung.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pendataan Orang Miskin Sering Keliru Karena Tak Libatkan Rakyat, Tolong Segera Buka Posko Pengaduan, Monitoring dan Sosialisasi!

Telah dibaca: 822 Pendataan orang-orang miskin di Indonesia