Tim Capres-Cawapres Terindikasi Main Mafia Tambang

Evaluasi Empat Tahun Jokowi-JK, Lubang Tambang Merenggut Nyawa

Evaluasi Empat Tahun Jokowi-JK, Lubang Tambang Merenggut Nyawa, Tim Capres-Cawapres Terindikasi Main Mafia Tambang.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) merilis evaluasi dan refleksi sektor pertambangan selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam eveluasinya, Jatam membeberkan proses hukum yang lemah terhadap pelaku atau pengusaha tambang yang telah membuat nyawa anak-anak melayang di lubang-lubang tambang.

Koordiantor Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyampaikan, merosotnya keselamatan rakyat dan ambruknya infrastruktur ekologis, juga ditemukan dalam kasus lubang-lubang tambang di seluruh Indonesia.

Jatam mencatat, terdapat 3.033 lubang tambang bekas batubara yang dibiarkan menganga tanpa rehabilitasi atau pemulihan.

“Lubang-lubang tambang ini beracun, mengandung logam berat,” tutur Merah Johansyah, dalam rilisnya, Sabtu (05/01/2019).

Sebaran lubang-lubang tambang batubara, misalnya, terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (1.754 lubang), Provinsi Kalimantan Selatan (814 lubang), dan Provinsi Sumatera Selatan (163 lubang). Lubang-lubang tambang batubara ini tercatat telah merenggut nyawa puluhan orang, seperti di Kalimantan Timur (32 orang), Sumatera Selatan (1 orang), dan Riau ( 1 orang).

Selain tambang batubara, tambang dengan komoditas lain seperti emas, pasir, dan timah juga telah memakan korban dalam jumlah yang banyak. Mulai dari Provinsi Bangka Belitung (57 orang), Provinsi Jambi (20 orang), Jawa Barat (12 orang), Jawa Timur (6 orang), Aceh (4 orang), Sulawesi Selatan (2 orang), Bengkulu (2 orang), dan Jawa Tengah (1 orang).

Jumlah korban meninggal yang mencapai 138 orang itu, belum termasuk dengan korban-korban lain yang belum berhasil diidentifikasi sepanjang 2014-2018.

Ribuan lubang tambang ini bak bom waktu yang sewaktu-waktu meledak. Meski begitu, dana jaminan reklamasi pasca tambang yang menjadi kewajiban dari seluruh perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi tidak jelas keberadaan dan manfaatnya.

“Patut diduga, dana jaminan reklamsi yang jumlahnya tidak sedikit ini juga telah menjadi ladang korupsi yang baru dalam sektor pertambangan,” ujarnya.

Ternyata, proses politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu), di tingkat daerah telah pula dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun proses politik itu tidak juga menjawab krisis pertambangan yang terjadi.

Kepala Kampanye Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menuturkan, persoalan tambang yang kian pelik di Indonesia nyatanya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Justru yang terjadi empat tahun terakhir ini, proses masuknya investasi pertambangan begitu mudah, tanpa hambatan.

“Kebijakan pertambangan, berikut produk hukum yang dihasilkan pun tidak dibuat untuk menjamin keselamatan rakyat dan lingkungan, tetapi lebih mengakomodasi kepentingan korporasi dan pemerintah itu sendiri,” tutur Melky.

Adapun peraturan perundang-undangan dibuat, tidak diikuti langkah implementatif yang tegas. “Contoh nyata bisa kita temukan dalam kasus pertambangan di dalam kawasan konservasi yang jumlahnya mencapai 369 izin tambang,” ungkapnya.

Selain itu, juga di kawasan hutan lindung yang jumlah izinnya mencapai 1.710 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Tak sebatas itu, pulau-pulau kecil di Indonesia yang memiliki tingkat kerentatan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam, tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai, memiliki daya dukung terbatas — terutama ketersediaan air tawar – juga menjadi sasaran empuk dari investasi pertambangan.

Dipaparkan Melky, setidaknya sudah 154 konsesi tambang mineral dan batubara yang tengah mengobrak-abrik 52 pulau kecil di Indonesia. Mulai dari Pulau Gee, Pulau Pakal, Pulau Mabuli di Provinsi Maluku Utara, Pulau Romang, Pulau Wetar, Taliabu di Provinsi Maluku, Pulau Bangka di Sulawesi Utara, Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan puluhan pulau kecil lainnya di Indonesia.

“Niat baik yang digadang-gadang pemerintah justru menjadi mimpi buruk bagi kebrlanjutan masyarakat dan lingkungan di pulau kecil,” ujarnya.

Padahal, pulau-pulau kecil ini memiliki banyak sumberdaya yang sesungguhnya mampu menunjang pembangunan dan kebutuhan pangan, baik untuk kebutuhan domestiknya, maupun skala nasional.

Keberadaan penduduknya pun mampu berperan sebagai pelaku penting dalam mengakses sumberdaya alam, semisal distributor pangan yang berada di sekitar pulau-pulau kecil, dengan berbagai pemanfaatan seperti ikan-ikan karang, aspek pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta komponen-komponen yang memiliki potensi finansial bagi daerah yang, semuanya tertuju pada kemandirian masyarakat pulau kecil itu sendiri.

Oleh karena itu, Melky melanjutkan, Jatam berpandangan, selama empat tahun rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla tak ada upaya serius untuk bisa menjamin ruang hidup warga negara terselamatkan.

“Yang terjadi adalah persoalan sistemik ini dibiarkan. Bahkan tak jarang menambah persoalan baru dengan membuka kran investasi yang sama, selebar-lebarnya,” ujarnya.

Kondisi ini tentu akan semakin parah mengingat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, memiliki korelasi yang kuat dengan industri pertambangan.

Di lingkaran kubu Jokowi-Ma’ruf, misalnya, terdapat sejumlah nama penting yang selama ini tercatat ikut berbisnis dan berkaitan dengan pertambangan batubara di Indonesia, mulai dari Luhut Binsar Pandjaitan dengan perusahaan Toba Bara Sejahtera,  yang terlibat bisnis pertambangan batubara, migas, pembangkit tenaga listrik, kehutanan dan kelapa sawit, property, dan perindustrian.

Selain Luhut Binsar Pandjaitan, terdapat nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang menempat posisi wakil bendahara di TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Haji Isam sendiri memiliki bisnis batubara melalui Jhonlin Baratama Group di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Sementara di lingkaran kubu Prabowo-Sandi juga begitu gamblang, di mana keduanya juga bagian dari bisnis batubara itu sendiri.

Prabowo Subianto, melalui Nusantara Group, berinvestasi di sektor tambang batubara, kelapa sawit, kehutanan, kertas dan bubur kertas, dan perusahaan jasa.

Sedangkan, Sandiaga Uno memiliki sejumlah bisnis tambang, mulai dari Saratoga Group yang sahamnya baru saja dijual kepada Perusahaan Milik Luhut Panjaitan, Toba Bara. Sandiaga juga tercatat sebagai pemilik saham di salah satu perusahaan terbesar Batubara, yakni Adaro Group.

“Mencermati sepak terjang dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, berikut elit politik dan pebisnis di lingkaran masing-masing kubu pasangan calon, tampaknya Pemilu 2019 tidak berdampak signifikan pada upaya menyelamatkan ruang hidup rakyat yang tersisa,” tuturnya.

Pemilu 2019 cenderung diselimuti kepentingan para elit politik dan pebisnis, yang tentu saja berkepentingan untuk mengamankan, sekaligus memperbesar bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

Sementara rakyat, tetap akan berjuang sendirian, menyelamatkan ruang hidup dari cengkeraman investasi pertambangan.

“Yang semuanya menggunakan jubah pembangunan, tapi bukan untuk kemashlatan warga negara,” tutup Melky.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*