Tidak Sesuai Asas dan Dasar Negara, Pemilu 2019 Inskonstitusional

Tidak Sesuai Asas dan Dasar Negara, Pemilu 2019 Inskonstitusional, Tolong Kembalikan Demokrasi Indonesia ke Pancasila.
Tidak Sesuai Asas dan Dasar Negara, Pemilu 2019 Inskonstitusional, Tolong Kembalikan Demokrasi Indonesia ke Pancasila.

Seniman dan aktivis politik senior Erros Djarot menyatakan, Pemilu 2019 ini sangat inskonstitusional dan tidak Pancasilais.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) ini mendasarkan pelaksanaan pemilu kali ini yang sudah melenceng dari konstitusi.

“Pemilu 2019 tidak konstitusional. Ingat, di atas konstitusi itu ada dasar Pancasila. Dan Pancasila itulah tingkatan tertinggi konstitusi kita. Saya melihat, pemilu ini tidak konstitusional dan tidak Pancasilais,” tutur Erros Djarot saat menjadi pembicara dalam Dialog Pers bertema Peduli Demokrasi Pancasila bersama para penyeru dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Konstitusional, diĀ  Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (26/05/2019).

Erros menyatakan, pertarungan di Pemilu 2019 kali ini, adalah pertarungan para kaum kapitalis imperialis, yang mengedepankan nilai-nilai buruk, yang bukan milik Indonesia.

Indonesia, kata dia, oleh para founding fathers Republik Indonesia, Bung Karno dan kawan-kawan telah mendasarkannya pada nilai kekeluargaan Indonesia, dengan gotong royong.

Nilai gotong royong itu telah sirna, digantikan dengan mengadobsi nilai-nilai asing yang inskonstitusional dan anti Pancasila. Dengan memaksakannya dalam Pemilu 2019.

“Pemilu 2019 ini bukan kepunyaan Indonesia. Itu milik asing. Jangan mau dibodoh-bodohi. Please, kembalilah ke Pancasila, kembalila ke konstitusi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi dan Prabowo Subianto, jangan saling mengedepankan egoisme dan ambisi politik yang anti Pancasila, yang merusak konstitusi Indonesia.

Erros Djarot menegaskan, para elit dan basis massa rakyat Indonesia harus kembali duduk bersama, dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong, untuk mengembalikan dan mendudukkan Pemilu 2019 ini, pada milik kepunyaan Indonesia yaitu Pancasila.

“Jadi, mari duduk bersama, dalam gotong royong dan kekeluargaan seperti yang dilakukan para founding fathers, Bung Karno dan tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Sudahi saling menghujat, sudahi saling menuduh, sudahi saling mengejek Prabowo dan Jokowi. Kembalilah ke konstitusi kita, milik Indonesia, Pancasila,” pungkas Erros Djarot.

Di tempat yang sama, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, saat ini ada yang disebut dengan Jihad Konstitusional. Jihad kali ini berbeda dengan Jihad Politik era Reformasi 1998.

“Kalau di era Reformasi 98, itu jihad politik, yang memang harus melabrak konstitusi yang dikooptasi penguasa saat itu. Kalau yang sekarang, Jihad Konstitusional ya harus dengan jalur-jalur konstitusional Indonesia. Itulah demokrasi Indonesia,” tutur Ray Rangkuti.

Sedangkan Psikolog UI, Tika Bisono menyoroti bagaimana kehidupan kebangsaan dan suasana kebathian Indonesia di era Bung Karno.

Menurut dia, di era itu, Indonesia sangat Pancasilais, demokratis dan bangga sebagai negara Indonesia.

Saat ini, hal terbalik, sesama anak bangsa saling serang menyerang. “Itu dikarenakan, tidak kembali ke Pancasila,” ujarnya.

Tika juga mengingatkan, meninggalnya sebanyak 500-an petugas KPPS dalam Pemilu 2019, harus dicari penyebabnya.

“Kita sibuk memperdebatkan akibatnya. Akibat Pemilu, akibat meninggalnya. Tetapi tidak mencari penyebabnya. Ini adalah kemunduran berpikir. Seharusnya kita mencari sebab musababnya,” ujar Tika.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*