Tidak Pantas, PRIMA Minta Pemberian Muhammadiyah Award Kepada Jusuf Kalla Dibatalkan

Banyak Persoalan Kemanusiaan dan Problema Bangsa Tak Tertangani

Pemberian penghargaan atau award dan sejenisnya kepada seseorang atau kepada Tokoh dianggap tidak pantas, dikarenakan begitu banyaknya persoalan dan masalah-masalah kemanusiaan, bencana dan persoalan-persoalan ekonomi yang pelik, belum teratasi.

Hal itu juga yang perlu dikritisi dalam pemberian award  kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan, dalam acara Milad Muhammadiyah ke-106 tahun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganugerahkan Muhammadiyah Award kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasan pemberiannya adalah karena keaktifan Jusuf Kalla dalam kegiatan kemanusiaan.

“Tidak pantas diberikan award. Batalkan penghargaan Muhammadiyah Award untuk Jusuf Kalla itu,” tutur Sya’roni, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sya’roni mengatakan, penganugerahaan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

“Penanggulangan bencana di Lombok dan Palu masih menyisakan banyak persoalan. Para pengungsi masih menagih janji pemerintah pusat yang tidak ditepati. Terutama janji pemberian bantuan dana kepada korban bencana. Wapres Jusuf Kalla sebagai orang nomor dua di negeri ini, tidak bisa lepas tangan dari persoalan tersebut,” tutur Sya’roni.

Alasan berikutnya atas penolakannya terhadap pemberian penghargaan itu, diterangkan Sya’roni, pada 30 September 2018, Wapres Jusuf Kalla dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.

Radio Tentara Israel melaporkan bahwa di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, PM Israel Benyamin Netanyahu bertemu secara rahasia dengan Wapres RI Jusuf Kalla.

Bagi Sya’roni, pertemuan JK-Netanyahu adalah bentuk pelanggaran konstitusi. Sebab, lanjut dia, di dalam Pembukaan UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia menolak segala macam bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel adalah negara penjajah yang sudah puluhan tahun menjajah Palestina. Maka mengadakan pertemuan rahasia dengan pimpinan negara penjajah bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Apalagi Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan kondisi riil tersebut dan dengan latar-belakang tersebut, Prima mendesak agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah membatalkan award yang sudah diberikan kepada Jusuf Kalla.

“Masih banyak tokoh Indonesia yang lebih layak menerima award tersebut,” pungkas Sya’roni.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan