Breaking News

Tidak Dipriroritaskan Dalam Pidato Pelantikan, Jokowi Diminta Utamakan Berantas Korupsi dan Perkuat KPK

Tidak Dipriroritaskan Dalam Pidato Pelantikan, Jokowi Diminta Utamakan Berantas Korupsi dan Perkuat KPK. Tidak Dipriroritaskan Dalam Pidato Pelantikan, Jokowi Diminta Utamakan Berantas Korupsi dan Perkuat KPK.

Presiden Joko Widodo diminta segera bekerja melakukan pemberantasan korupsi dengan memperkuat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Hal itu ditegaskan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyikapi kerja-kerja pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin pasca pelantikan.

Dalam Pidato Presiden Joko Widodo, dirinya berjanji akan segera focus bekerja lagi pasca pelantikan. Sekjen Seknas Fitra, Misbah Hasan mengatakan, fokus pertama adalah memperkuat kelembagaan KPK.

“Pasca pelantikan, Pemerintahan Jokowi -Amin mesti kembali fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun,” tutur Misbah Hasan, di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Jika tidak memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi, lanjut Misbah Hasan, maka pembangunan Sumber Daya Manusia yang diprioritaskan akan sia-sia. “Bila bermental koruptif, maka pendidikan anti korupsi menjadi penting dikedepankan,” katanya.

Selain itu, diperiode kedua ini, pemerintah harus mempertegas reformasi birokrasi, menegakkan hukum di lingkungan birokrasi.

“Termasuk mendorong  ASN yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, dan  menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Misbah Hasan.

Selama ini, yang terluput juga adalah mengenai penghormatan hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka. Maka perlu dilakukan langkah investigative oleh Kabinetnya Jokow-Ma’aruf Amin untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Investigasi yang diprioritaskan harus berperspektif kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka,” ujar Misbah Hasan.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi menambahkan, pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin adalah momentum bersejarah bagi bangsa Indonesi.

“Sederhana, begitu pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada masyarakat. Jokowi mengatakan ingin fokus bekerja setelah pelantikan, semangat yang baik dan perlu diapresiasi,” tuturnya.

Pada sambutanya saat membuka prosesi pelantikan, Ketua MPR, Bambang Susatyo menyampaikan capaian-capain pemerintah 5 tahun terakhir. Diantaranya keberhasilan pembangunan infrastruktur dan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan diangka 9 persen.

Setelah pelantikan Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, 5 prioritas pembangunan Jokowi-Ma’aruf Amin 5 tahun kedepan, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU UU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM masuk Prolegnas.

“Selain itu, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, dan transformasi ekonomi,” ujar Badiul Hadi.

Sayangnya, lanjutnya, untuk keseekian kali, dalam pidatonya, korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Amin.

“Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi. Pemangkasan perijinan dan sistem birokarsi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi. Karena perijinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), tingginya tindak pidana korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8  sebagai faktor utama selain birokrasi perijinan.

“Prioritas Investasi yang disampaikan Presiden juga tidak berperspektif lingkungan. Jadi berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*