Tidak Bijak Urus THR, Pemerintah Biang Kecemburuan Pekerja

THR ASN Dicairkan, THR Buruh Ditunda

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar: THR ASN Dicairkan, THR Buruh Ditunda. Pemerintah Tidak Bijak Urus THR.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar: THR ASN Dicairkan, THR Buruh Ditunda. Pemerintah Tidak Bijak Urus THR.

Kali ini, pemerintah pun dinilai tidak bijak. Soalnya, tuntutan buruh agar Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan secara full malah direspon dengan terbitnya Surat Edaran Menaker yang memperbolehkan pengusaha untuk menunda atau mencicil pembayaran THR.

Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah mengumumkan akan segera mencairkan THR bulan Mei 2020 ini.

Dua sisi ini sangat kontras menyebabkan kecemburuan para buruh. Dan karena itulah pemerintah dinilai tidak bijak.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, seharusnya setelah Surat Edaran Menaker itu keluar, pemerintah harus pro aktif.

Sebab, THR merupakan instrumen ekonomi untuk memastikan pekerja, baik swasta maupun ASN, memiliki daya beli ketika merayakan Hari Raya.

“Pada umumnya, ketika mendekati hari raya harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Ini terkait dengan permintaan meningkat sehingga harga akan naik. Untuk mendukung daya beli ini maka dibutuhkan pendapatan tambahan, yaitu berupa THR. Sehingga kualitas daya beli pekerja dalam perayaan hari raya lebih baik lagi,” tutur Timboel Siregar, Rabu (13/05/2020).

ASN pun mendapatkan THR setiap tahunnya. Komponen THR di ASN hanya upah pokok, tidak ditambah tunjangan tetap lainnya. Sementara untuk pekerja swasta, komponen upah THR pekerja swasta adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Kehadiran THR di masa Covid-19 ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mengingat konsumsi masyarakat berkontribusi 52% terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Seharusnya seluruh pekerja formal kita yaitu swasta maupun ASN mendapatkan THR tepat waktu dan secara full. Untuk mendukung daya beli di saat Hari Raya. Dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Namun untuk pekerja swasta, ada persoalan. Mengingat banyak perusahaan swasta yang mempunyai masalah cash flow saat ini. Sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban mambayar THR secara full. Tetapi, Pengusaha  membayar dengan cara mencicil sampai akhir tahun seperti yang diamanatkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2020.

Untuk THR ASN, lanjut Timboel, pembayaran THR seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani bahwa THR untuk eselon II ke bawah akan dipersiapkan dan dicairkan per 15 Mei. Itu juga merupakan hal yang baik dan ini akan menopang konsumsi masyarakat.

Menkeu merinci pembayaran THR untuk ASN pusat, TNI dan Polri mencapai Rp 6,77 triliun, untuk THR ASN daerah mencapai Rp 13,898 triliun, dan untuk THR pensiunan ASN mencapai Rp 8,708 triliun.

“Ini akan berpotensi menimbulkan kecemburuan pekerja swasta,” tegasnya.

Namun, kata dia, seharusnya THR ASN ini dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, yang juga akan menyasar kepada penyerapan barang dan jasa yang diproduksi swasta. Untuk menggerakkan produksi barang dan jasa pihak swasta sehingga perusahaan swasta tetap bisa beroperasi dan mempekerjakan pekerja. Dan akhirnya mampu membayar upah bulanan dan kekurangan THR kepada pekerjanya.

Meski begitu, dengan THR yang diterima para ASN ini, diharapkan lebih membangun solidaritas sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Sehingga perayaan Hari Raya nanti bisa lebih berkualitas dinikmati secara bersama oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Timboel.

Terkait dengan SE Menaker No 6, peran Pemerintah sangat dinantikan dalam proses pembayaran THR bagi pekerja swasta.

Menjelang H-7 saja pemerintah seharusnya sudah mendata dan melakukan tindakan persuasif agar pengusaha membayar THR secara full. Namun bila tidak bisa juga maka pemerintah harus memastikan pengusaha membayar kekurangan THR itu secara pasti. Dan terus mengawal agar ada kepastian hukum, dengan perjanjian bersama.

“Pemerintah tidak boleh sekadar mengeluarkan Surat Edaran, tetapi tidak mengawal pembayaran kekurangan THR ini sehingga penegakkan hukum menjadi lemah,” ujarnya.

Timboel berharap. Menaker mengeluarkan pernyataan resmi untuk tetap mengawal dan melakukan penegakkan hukum atas pembayaran THR yang tidak full oleh perusahaan, yang memang mengalami kesulitan cash flow.

“Pemerintah harus membantu pekerja menagih kekurangan THR tersebut kepada perusahaan, bila pengusaha ingkar terhadap isi Perjanjian Bersama. Jangan dibiarkan kekurangan THR ini jadi ajang perselisihan di PHI dan sampai MA,” ujar Timboel.

Dengan pernyataan dan jaminan dari Pemerintah, katanya, diharapkan proses pelaksanaan pembayaran THR di tahun ini berjalan dengan baik.

“Semoga tidak ada kecemburuan dari pekerja swasta kepada ASN yang akan menerima THR dari Pemerintah,” ucapnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan