Breaking News

Tidak Berpolitik Praktis, Polisi Wajib Netral; Kalau Tidak Netral Polisinya Wajib Ditindak Tegas

Meski Belum Ideal, Upaya Tim Irwasum Polri Ungkap Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Layak Diapresiasi. Meski Belum Ideal, Upaya Tim Irwasum Polri Ungkap Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Layak Diapresiasi.

Dalam kontestasi politik, Kepolisian Republik Indonesia wajib netral. Jika terbukti tidak netral, maka wajib untuk menindak tegas aparatur kepolisian yang seperti itu.

Hal itu ditegaskan Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, saat ditemui di kantornya, Markas Setara Institute, di Jalan Hang Lekiu II Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (01/04/2019).

“Aparatur Sipil Negara, seperti Polri, harus netral. Tidak diperbolehkan menjadi bagian dari Tim Kampanye atau pemenangan pasangan calon tertentu, dan tidak diperbolehkan menunjukkan interest politik pada calon tertentu di muka publik. Harus netral. Jika tidak netral ya wajib ditindak,” tutur Hendardi.

Aktivis Senior Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum itu menjelaskan, perintah agar Polri netral pun sudah diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Oleh karena itu, jika ditemukan dan terbukti adanya anggota Polri aktif yang menjadi tim sukses ataupun berpolitik praktis, maka wajib ditindaklanjuti dan dijatuhi sanksi.

Hendardi menyampaikan, belakangan ini, sering sekali muncul isu yang cenderung menyudutkan institusi Polri dalam dunia politik praktis. Menurut dia lagi, semua itu harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atau proses pembuktian.

Jika ternyata ada polisi yang tidak netral, kata dia, wajib segera diambil tindakan tegas. “Saya melihat, adanya informasi yang berkembang bahwa ada anggota Polri yang tidak netral, ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai, informasi seperti itu menjadi bias dan hanya dijadikan sebagai alat politik untuk menyudutkan polisi atau aparatur Negara, yang tujuannya untuk juga menyudutkan paslon tertentu,” jelas Hendardi.

Hendardi mengingatkan, di dalam institusi Polri, ada mekanisme internal yang harusnya sigap dan cepat melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap informasi mengenai adanya anggota Polri yang tidak netral dalam Pemilu.

Proses internal itu, lanjut Hendardi, hendaknya disampaikan ke publik untuk mencegah terjadinya ksiruh dan tudingan-tudingan miring dari para pemain politik.

“Polisi punya mekanisme di internal untuk menyelidiki dan memeriksa anak buahnya. Silakan diperiksa, apakah motivasinya dan mengapa tampil seperti tidak netral? Apakah rekayasa? Ataukah memang bersengaja? Sebab, setiap anggota Polri seharusnya tahu resiko yang akan dialaminya jika tidak netral,” tutur Hendardi.

Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan surat telegram (TR) kepada jajarannya untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada Pemilu 2019.

“Memang ada beberapa TR yang dikeluarkan tentang perintah netralitas untuk anggota Polri dalam kontestasi pemilu,” ujarnya.

Menurut jenderal bintang satu ini, TR tersebut lebih kepada eskalasi politik jelang kampanye terbuka, bukan karena ada oknum Polri yang kedapatan melanggar lalu diingatkan.

“Kami mengingatkan kembali khususnya jelang kampanye terbuka. Setiap saat selalu diingatkan tentang netralitas anggota Polri agar dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran,” ujar Dedi Prasetyo.

Tahapan kampanye terbuka dimulai dari 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019 (minus tanggal 3 April, karena peringatan Isra’ Mi’raj).

Seperti diberitakan, perintah Tito itu keluar di tengah kontroversi korps baju cokelat ini diisukan ikut bermain politik dan tidak netral.

Mulai dari dukungan menjadi buzzer Jokowi dengan aplikasi Sambhar, kesusupan aksi politik dalam beberapa acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF), hingga video “Jokowi Yes”.

Dalam salinan surat telegram Kapolri tertanggal 18 Maret 2019, ada 14 poin yang jadi penekanan Tito.

Pertama larangan membantu mendeklarasikan capres, cawapres, dan caleg. Kemudian, dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, caleg, capres, cawapres maupun tim sukses.

Dilarang menggunakan, memesan, memasang, dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu (gambar, lambang capres dan cawapres, serta caleg maupun parpol).

Dilarang menghadiri menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan yang sesuai surat perintah tugas.

Poin lainnya adalah dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto capres, cawapres, atau caleg baik melalui media massa, media online, maupun medsos. Tak hanya itu, polisi juga dilarang foto bersama capres, cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.

Dilarang foto/selfi di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres, cawapres, caleg, parpol yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri.

Polisi juga dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres, cawapres, caleg, dan parpol. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses capres, cawapres, dan caleg.

Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres, cawapres, caleg atau Parpol tertentu.

Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan capres, cawapres, caleg, maupun Parpol. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk golput.

Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait hasil perhitungan suara pemilu 2019. Dan terakhir, dilarang menjadi panitia pemilu, anggota KPU, dan Panwaslu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*