Breaking News

Tidak Akan Mendapat Layanan Publik, Penunggak Iuran BPJS Dijatuhi Sanksi Dong

Tidak Akan Mendapat Layanan Publik, Penunggak Iuran BPJS Dijatuhi Sanksi Dong. Tidak Akan Mendapat Layanan Publik, Penunggak Iuran BPJS Dijatuhi Sanksi Dong.

Para penunggak iuran BPJS akan dijatuhi sanksi berupa tidak mendapat layanan publik. Hal itu sedang dirancang oleh Pemerintah. Pemerintah berencana mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai paying hukum untuk menjatuhkan saksi bagi para penunggak iuran BPJS.

Koodinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, ada dua sisi yang akan menjadi pro kontra dengan Inpres Pemberian Sanksi Bagi Penunggak Iuran itu.

“Sanksinya nanti, tidak mendapat layanan publik. Niat untuk menekankan pada kepatuhan pembayaran iuran adalah baik. Mengingat tunggakan iuran masih besar,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Tunggakan iuran per 30 Juni 2019 lalu saja, untuk 1 bulan mencapai Rp 3,4 triliun. Jumlah itu belum termasuk tunggakan 23 bulan lainnya.

Kalau dijumlah dengan tunggakan 23 bulan lainnya, maka jumlah tunggakan iuran semakin besar bisa menembus Rp 10 triliun.

“Para penunggak iuran itu adalah Pemerintah Daerah atau Pemda, yang harusnya membayar untuk PNS Daerah dan iuran peserta Jamkesdanya. Penunggak lainnya adalah Badan Usaha dan juga peserta mandiri,” ungkapnya.

Sebenarnya, menurut Timboel Siregar, perangkat hukum pemberian sanksi agar tidak memperoleh layanan publik bagi para penunggak iuran itu sudah ada. Namun selama ini tidak dijalankan.

Regulasi atas ketentuan sanksi tidak dapat layanan publik sudah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013. “Namun instrumen sanksi ini belum dilaksanakan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah daerah atau lembaga yang menjalankan pelayanan publik. Harusnya dijalankan saja,” ujarnya.

Di pasal 20 ayat 1 UU SJSN menyatakan, peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Nah ini artinya orang yang menunggak iuran dan orang yang belum mendaftar sebagai peserta JKN bisa dikenakan sanksi di PP 86 tahun 2013 tersebut.

PP 86 juga berlaku untuk penunggak iuran berupa badan usaha. Pepres No 111 Tahun 2013 mewajibkan seluruh Badan Usaha mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya ke BPJS Kesehatan.

“Kalau tidak, maka akan kena PP No 86 Tahun 2013 yaitu tidak dapat layanan publik seperti IMB, SIUP, TDP dan sebagainya,” ujar Timboel.

Namun faktanya, kata dia, masih banyak badan usaha yang tidak patuh. Sudah tidak patuh,  tidak dapat sanksi mengenai tidak mendapat layanan publik itu pula.

Demikian juga dengan masyarakat yang belum mendaftar ke JKN. Paling lambat 1 Januari 2019 harusnya sudah didaftar atau mendaftarkan. Hal itu sesuai Pasal 17 Perpres No 82 Tahun 2018. Anggota masyarakat seperti itu, akan dikenakan sanksi tidak dapat layanan publik, seperti tertera di PP Nomor 86 Tahun 2013.

“Seperti tidak mendapat yaitu yg ada di PP 86 Tahun 2013 tersebut seperti tidak dapat SIM, STNK, IMB dan passport,” ujarnya.

Nah ketentuan itu selama ini tidak jalan. Polri, Pemda, Keimigrasian dan sebagainya, belum menjalankan kewenangan itu. Terutama kepada pihak yang belum mendaftar dan yang menunggak.

Timboel menegaskan, daripada harus mengeluarkan Inpres lagi, sebaiknya aparatur menjalankan instrumen yang sudah ada.

“Buat apa Inpres. Tinggal menjalankan instrument yang sudah ada kok. Selama ini, penerapan PP Nomor 86 Tahun 2013 tidak berjalan efektif karena Kementerian dan Pemda selalu mengedepankan ego sektoralnya, sehingga program JKN pun tidak mendapat dukungan penuh,” ujarnya lagi.

Pada prinsipnya, sanksi harus ditegakkan. Tidak mendapat layanan publik adalah sanksi yang tepat bagi penunggak.

Selain itu, hendaknya BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanannya kepada peserta, sehingga masyarakat tergugah dan menjadi disiplin membayar iuran.

“Itu yang utama. Karena, sustainability kesadaran membayar iuran akan terjadi,” ujarnya.

Kalau hanya mengandalkan sanksi di PP 86 saja, menurut dia, tidak menjamin keberlanjutan kesadaran membayar iuran.

“Bisa saja ketika mau ngurus SIM dibayar dulu tunggakannya tapi setelah itu menunggak lagi, karena SIM kan 5 tahun sekali,” katanya.

Satu lagi, apa instrumen sanksi bagi Pemda yang nunggak iuran? Ini belum ada. “Saya berharap Kemendagri memberikan sanksi kepada Pemda yang  menunggak iuran,” ujarnya.

PP 86 tidak hanya untuk di luar penyelenggara Negara. Sehingga perlu ada sanksi kepada Pemda. “Saya berharap Presiden memberikan evaluasi atas kinerja lembaga, kementerian dan pemda terkait dengan dukungan mereka kepada JKN,” ujarnya.

Inpres No 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi JKN, belum makskmal dijalankan oleh kementerian, lembaga dan pemda yang ditugaskan.

“Mereka harus mengoptimalkan program JKN. Sehingga persoalan JKN terus terjadi khususnya defisit JKN. Semoga Pemerintah lebih serius menangani dan melaksanakan program JKN ini,” ujar Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*