Breaking News

‘Tidak Ada Toleransi’, Kapolri Harus Tepat Terjemahkan Pernyataan Presiden Jokowi

‘Tidak Ada Toleransi’, Kapolri Harus Tepat Terjemahkan Pernyataan Presiden Jokowi ‘Tidak Ada Toleransi’, Kapolri Harus Tepat Terjemahkan Pernyataan Presiden Jokowi.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian harus secara tepat menerjemahkan Perintah dari Presiden Joko Widodo yang menyebut Tidak Ada Toleransi.




Pendukung Jokowi ini menyampaikan, mayoritas rakyat menuntut negara harus hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang memperkeruh situasi menjelang Pengumuman dan Pengesahan hasil pemilu pilpres 2019.

Presiden Jokowi, kata Petrus, sudah merespons tuntutan rakyat dan menegaskan akan membuka diri berdialog dengan pihak manapun, tetapi tidak akan memberikan toleransi sedikitpun dengan perusuh dan akan menindak tegas.

“Karena itu Kapolri harus mengeksekusi pernyataan Presiden Jokowi melalui sebuah Tindakan Kepolisian yaitu tangkap dan tahan Perusuh mulai dari aktor intelektualis-nya hingga pelaku lapangan,” ujarnya, Kamis (23/05/2019).




Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menegaskan, Kapolri harus bertindak tegas dan cepat. Sejumlah tokoh yang dilaporkan harus segera diproses.

“Kalau perlu, sebuah upaya paksa perlu dilakukan sebagai bagian dari due proces of law harus dilakukan sekarang juga. Karena mereka secara terus menerus memperkeruh suasana pasca pemilu,” ujar Petrus.

Dia menegaskan, pernyataan Presiden Jokowi bahwa akan berdialog dengan pihak manapun, tetapi tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap perusuh dan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap perusuh.




“Harus diterjemhakan oleh Kapolri bahwa Presiden Jokowi sungguh-sungguh menghendaki penegakan hukum secara konsisten, tanpa pandang buluh siapapun dia. Itu berarti Polri tidak boleh inkonsisten dalam bertindak,” ujarnya lagi.

Menurut dia, pengalaman membuktikan bahwa beberapa kali Penyidik Polri bersikap inkonsisten, seperti ketika Penyidik telah mengeluarkan surat cekal kepada Kivlan Zen, tetapi hanya dalam hitungan jam, Penyidik tergesa-gesa mencabut cekal Kivlan Zen atas alasan kooperatif.




“Ini namanya inkonsisten dan diskriminasi dalam penegakan hukum yang sebetulnya tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip persamaan di hadapan hokum,” ujar Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*