Terpidana Yang Dianiaya Sampai Buta, Renhad Hutahaean Juga Mohon Pengampunan Pak Presiden

Lah.. Presiden Jokowi Hadiahi Grasi Ke Orang Asing Pelaku Sodomi, Terpidana Yang Dianiaya Sampai Buta, Renhad Hutahaean Juga Mohon Pengampunan Pak Presiden.
Lah.. Presiden Jokowi Hadiahi Grasi Ke Orang Asing Pelaku Sodomi, Terpidana Yang Dianiaya Sampai Buta, Renhad Hutahaean Juga Mohon Pengampunan Pak Presiden.

Renhad Hutahaean, seorang pria lajang yang dihukum 12 tahun penjara atas dugaan pelecehan seksual anak di Sungailiat, Bangka Belitung, memohon pengampunan atas hukumannya. Permohonan itu disampaikan Ernita Simanjuntak, Ibundanya Renhad.

Renhad yang kini memasuki usia 37 tahun itu sudah sempat menjalani hukuman atas fitnahan yang dialaminya selama 3 tahun ini.




Namun, tahun lalu, anak yang sudah yatim ini mengalami kebutaaan permanen di kedua bola matanya akibat tindakan penganiayaan oknum sipir di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut, Sungailiat. Kebutaan itu menyebabkan dirinya tidak bisa meneruskan sisa masa hukumannya dengan cara biasa.

Ernita Simanjuntak, Ibundanya Renhad Hutahaean itu, sudah berupaya mencari jalan hukum selama beberapa tahun ini. Ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ke Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS), ke Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hingga ke Istana Presiden dan Mahkamah Agung (MA). Semua mentok.

Menurut Ernita, semua menjadi mentok, karena tidak ada pihak yang berkenan menolongnya. Bahkan, pada masa kampanye Pilpres lalu, ketika tanpa sengaja bertemu dengan Presiden Joko Widodo di bandara, di Pangkal Pinang, Ernita juga sempat memberanikan diri bertemu Jokowi, menyalami dan berfoto selfie sebentar, sembari menyampaikan persoalan yang dihadapinya. “Waktu itu dibilang, lewat ajudan dan aspri saja,” tutur Ernita Simanjuntak, Kamis (25/07/2019).




Ernita mengaku terkejut, karena beberapa hari ini ramai pemberitaan dengan adanya pemberian pengampunan berupa grasi dari Presiden Joko Widodo kepada pelaku atau terpidana sodomi di Jakarta International School (JIS) atas nama Neil Bantleman.

Sembari merasa sedih dengan memikirkan nasib putra sulungnya Renhad Hutahaean, Ernita membandingkan perilaku penegak hukum di Indonesia kepada orang asing dengan kepada anak-anak negeri sendiri.

Menurutnya, Renhad yang jelas-jelas tidak melakukan kesalahan dipaksa dihukum atas tuduhan melakukan pelecehan seksual anak di bawah umur. Karena tidak bisa melawan, Renhad dan keluarganya pasrah dan mengikuti hukuman yang tidak adil.




Eh, ketika di dalam penjara, Renhad malah dianiaya oleh oknum sipir yang menyebabkan kedua bola matanya buta permanen.

“Sekarang anak saya buta. Tidak bisa berbuat apa-apa. Makan pun tidak bisa, sudah tidak mandiri di dalam penjara. Tolonglah, Bapak Presiden Joko Widodo, ampuni anak saya. Bebaskan anak saya dari penjara. Biarlah saya merawat dia di usia senjaku ini. Biarlah aku yang merawatnya di rumahku,” tutur Ernita Simanjuntak memelas.

Minggu lalu, Ernita masih sempat merekam kondisi Renhad di dalam penjara setelah harus meneruskan hukumannya dengan kondisi buta. Semenjak ayahnya meninggal dunia sekitar dua tahun lalu, kini Renhad rutin dibesuk oleh Ernita Simanjuntak.




Ernita adalah Guru di Sekolah Negeri di Sungailiat. Dia mengaku rela melepaskan jabatannya sebagai Kepala Sekolah menjadi guru biasa saja, asalkan dirinya bisa mengurusi Renhad. Sekarang, Ernita hanya menjadi guru biasa. Dia menunggu usia pensiunnya, agar bisa lebih fokus mengurusi Renhad.

“Kalau orang asing, yang ternyata memang terbukti melakukan sodomi kepada anak kecil, bisa mendapat pengampunan berupa grasi dari Presiden Jokowi, mengapa anak saya Renhad tidak diampuni? Saya memohon, kalau perlu, saya datang ke Jakarta untuk menjumpai Pak Jokowi, menyembah kakinya, agar anak saya dibebaskan dari hukuman itu,” tutur Ernita.

Ernita tidak terlalu mengerti jenis pengampunan apa yang bisa diberikan kepada Renhad. Entah grasi, entah amnesti ataupun entah abolisi, yang penting anaknya diampuni saja. “Aku mau dan memohon anak saya diampuni dan dibebaskan dari penjara. Itu permohonan saya,” katanya.




Ernita menuturkan, selama ini keluarga dan anak-anaknya baik-baik saja. Tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.

Ernita memiliki tiga orang anak. Renhad adalah anak tertua. Anak kedua adalah seorang putri, sudah menikah dan tinggal di Jakarta. Sedangkan anak ketiga adalah laki-laki. Masih lajang dan sedang menempuh sekolah. Mereka tinggal di Sungailiat.

Renhad disekolahkan ke sebuah universitas di Yogyakarta. Selulus dari Yogya, Renhad kembali ke Sungailiat, Bangka Belitung. Sembari mencari pekerjaan lainnya, Renhad diterima sebagai guru honorer di sekolah tempat Ibunya mengajar. Selain itu, mereka membuka kelas kursus mate-matika di dekat rumah.




Nah, di saat mengajar kursus itulah Renhad dituduh berbuat pelecehan kepada seorang anak murid. Yang ternyata, setelah ditelusuri perbuatan itu tidak benar. Sebab, orang tua si anak, ternyata pernah tidak lulus menjadi guru honorer di sekolah tempat Renhad diterima.

“Tuduhan itu tidak pernah terbukti. Namun anak saya dipaksa harus mendapat hukuman di Pengadilan, dengan 12 tahun penjara,” ujar Ernita.

Lagi pula, di dalam penjara, setelah menjalani proses hukuman sekitar tiga tahun, Renhad dikenal baik dan tidak mengalami kelainan apapun. Hanya saja, karena cekcok urusan pungutan di dalam sel, yang diminta oleh sipir untuk perbaikan kamar mandi penjara, Renhad yang ditunjuk sebagai koordinator sel itu ngerjain teman satu selnya yang terkenal reseh.




“Karena itulah Renhad dipukuli oleh sipir. Dimasukkan ke sel tikus berminggu-minggu. Kami tidak tahu, tidak pernah diberitahu. Padahal Bapaknya Renhad waktu itu rutin besuk. Renhad tanpa pengobatan atas luka yang dialaminya di bagian mata dan wajahnya. Begitu bisa bisa dibesuk kembali, Renhad sudah kehilangan penglihatannya,” beber Ernita sedih.

Proses pemukulan dan penganiayaan itu pun sudah dilaporkan ke polisi. Dan sudah disidangkan. Hasilnya, si oknum sipir dijatuhi hukuman 3 tahun. Tidak dipecat.

Dan, Renhad kembali harus ke penjara, meski kedua bola matanya buta. Dia dipaksa harus menjadi narapidana dengan tidak mandiri lagi.




“Tolonglah, Pak Presiden Jokowi. Tolong ampuni Renhad. Bebaskan dia dari penjara. Biarlah dia ku rawat di rumahku saja. Untuk kemanusiaan, untuk kebaikan, untuk keadilan,” ujar Ernita.

Ini Juga Untuk Kemanusiaan Anak Bangsa Sendiri

Bujang Musa, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung (LBH Babel), yang menjadi kuasa hukum keluarganya Renhad mengaku, pihaknya sudah mengupayakan segala proses hukum yang adil bagi Renhad.

Namun, hingga kini masih belum ada respon yang positif. “Sudah meminta keadilan kepada Dirjen PAS, kepada Menteri Hukum dan HAM. Kami juga sudah menjelaskan dan mengajukan surat ke Komnas HAM, ke LPSK, ke Komisi 3 DPR,  bahkan ke Istana Negara. Belum ada respon,” tutur Bujang Musa.




Jika berkenan, lanjut Bujang Musa, dalam memperoleh pengampunan, Presiden diperbolehkan memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti bahkan abolisi kepada seseorang.

Hal itu tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.  Juga, di UU Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Bujang Musa.




Sedangkan grasi, diatur tersendiri dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Atau dikenal dengan Undang-Undang Grasi, sebagaimana telah diubah UU Bomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden,” jelas Bujang Musa.

Untuk rehabilitasi, ditemukan pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.




“Jadi, untuk Renhad ini, kami memohonkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan pengampunan. Entah grasi, entah rehabilitasi, entah amnesti atau abolisi. Terserah Bapak Presiden saja. Ini pun atas dasar kemanusiaan,” pinta Bujang Musa.

Pihak Dirjen PAS Bingung Merespon Permintaan Renhad

Untuk persoalan Renhad ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoli belum pernah memberikan tanggapannya.

Sedangkan pihak Dirjen PAS, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk permintaan yang disampaikan keluarganya Renhad itu.




Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS) Liberti Sitinjak mengatakan, belum ada regulasi yang mengijinkan napi penyandang disabilitas atau buta seperti Renhad itu, untuk tidak mengikuti pembinaan di luar lapas.

“Jadi, kami tak bisa melakukannya. Kami pun tidak berani menyerahkan Renhad Hutahaean kepada keluarganya. Dia kan napi. Ya menjalani hukumannya di lapas, bukan di luar Lapas,” ujarnya.

Sejauh pengalamannya, lanjut pria dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jawa Barat pada Kamis, 21 Februari 2019 ini, mengenai kesiapan lapas mengelola napi yang memiliki kekurangan fisik, belum terlalu spesifik.




“Ya memang belum ada yang seperti itu. Sepengalaman saya, yang ada pernah ada seorang Ibu membopong anaknya yang merupakan korban narkoba, ke lapas. Kalau untuk yang tunanetra, kayaknya belum ada. Namun kami tidak bisa bertindak di luar regulasi,” ujarnya.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Kepatuhan Kode Etik Direktorat Kemanan dan Ketertiban, Kelik Sulistiyanto mengatakan, untuk Renhad Hutahaean, sejak pulang berobat dari Jakarta dan dinyatakan mengalami kebutaan permanen, sebagai warga binaan tetap dibina di lapas.

Renhad memang sudah dipindahkan dari Lapas Bukit Semut, Sungailiat, ke Lapas Pangkal Pinang. “Renhad ditempatkan di Lapas Pangkal Pinang dan menghuni poliklinik lapas dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas,” ujar Kelik.




Sedangkan Deputi V Kantor Staf kepresidenan (KSP) yang dikomandoi oleh Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, persoalan itu sudah diteruskan ke Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami.

Deputi V KSP yang mengurusi Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis, tidak memberikan respon. “Saya sudah teruskan ke Dirjen PAS,” tutur Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani singkat.

Alasan Kemanusiaan Menkumham Setuju Pemberian Grasi Ke Pelaku Sodomi

Terpidana kasus sodomi siswa JIS, Meil Bantleman, diberikan grasi olehPresiden Joko Widodo. Theresia Pipik sebagai orang tua korban kasus itu mengirimkan surat ke Presiden Jokowi.




“Kami sudah kirim surat ke Pak Presiden dan sudah sampai ke tangan Pak Jokowi. Intinya kami meminta keadilan karena Neil itu pulang ke Kanada meninggalkan tanggung jawabnya dalam gugatan perdata yang sekarang bergulir di PN Jakarta Selatan,” kata kuasa hukum Theresia, Tommy Sihotang, saat jumpa pers di Gedung Bakrie Tower Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Soal alasan Jokowi memberikan grasi bagi Neil Bantleman, karena persoalan kemanusiaan.Tommy menilai alasan tersebut tidak jelas. Menurutnya, korban juga semestinya diperhatikan dalam sisi kemanusiaan karena masih trauma akibat kejadian tersebut.

“Dengan segala hormat kepada Bapak Presiden, saya nggak jelas juga kalau dibuat pertimbangan. Kalau sisi kemanusiaan kenapa cuma Neil karena ada Ferdinand Tjong juga sama tuh masalahnya. Kedua sisi kemanusiaan kepada korban gimana dong? Diperhatikan nggak? Ini yang membuat alasannya makin tidak jelas. Kalau sisi kemanusiaan dikemukakan,” tuturnya.




Terkait grasi yang diberikan Presiden Jokowi kepada Neil Bantleman itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut, hal itu diberikan atas dasar kemanusiaan.

“Itu ada pertimbangan kemanusiaan, itu saja,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019) malam.

Hal senada disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia menyebut, Jokowi mempertimbangkan kemanusiaan saat memutuskan grasi untuk eks guru JIS itu. “Saya pikir persoalan kemanusiaan yang menjadi utama,” kata Moeldoko.




Kabag Humas Ditjen Permasyarakatan Ade Kusmanto sebelumnya membenarkan bahwa Neil Bantleman dibebaskan.

Neil dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019.

Kepres tersebut memutuskan pengurangan pidana, dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta. Neil saat ini berada di negara asalnya di Kanada.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan langkah Presiden yang memberikan grasi kepada Neil Bantleman.




Menurut KPAI, pemberian grasi terhadap eks guru JIS itu tak sesuai komitmen pemerintah untuk melindungi anak.

“Ini menyisakan kepedihan di saat kita memiliki komitmen untul zero tolerance kekerasan terhadap anak,” kata Komisioner KPAI Putu Elvina, saat dihubungi wartawan, Jumat (12/7/2019) malam.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*