Terpidana Kasus Narkoba Devi Yuliana Bantah Hartanya Hasil TPPU

Disebut Punya Koneksi Ke Bandar Narkoba Kakap Mendiang Freddi Budiman

Disebut Punya Koneksi Ke Bandar Narkoba Kakap Mendiang Freddi Budiman, Terpidana Kasus Narkoba Devi Yuliana Bantah Hartanya Hasil TPPU.
Disebut Punya Koneksi Ke Bandar Narkoba Kakap Mendiang Freddi Budiman, Terpidana Kasus Narkoba Devi Yuliana Bantah Hartanya Hasil TPPU.

Terpidana kasus narkoba Devi Yuliana membantah harta miliknya sebagai hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perempuan yang sudah dijatuhi hukuman 17 tahun penjara itu sebelumnhya disebut memiliki koneksi dengan bandar narkoba kakap yang sudah dihukum mati, Freddi Budiman.




Kuasa Hukum Devi Yuliana, C Suhadi menegaskan, harta yang dimiliki kliennya bukanlah hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Di dalam vonisnya dikatakan bahwa klien kami terlibat TPPU, namun kami katakan bahwa beliau tidak memiliki hubungan hukum dengan Fredi Budiman, seorang bandar narkoba yang telah dihukum mati,” ujar C Suhadi, dalam siaran persnya, Selasa (21/05/2019).

Hal ini, lanjut Suhadi, sejalan dengan bukti-bukti yang melekat dalam berkas perkara pidana No 1180/Pid-Sus/2018/PN Jak Bar, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 November 2018.




Menurut Suhadi, Devi Yuliana dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan predicate crime perkara narkotika atas nama Togiman alias Toni alias Toge sesuai dengan bukti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 4 April 2017 No. 68/Pid.Sus/2017/PT.Mdn jo. Putusan PN Medan tanggal 19 Desember 2016 No. 2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Serta Haryanto Chandra alias Gombak alias Yudi Prasetyo sesuai Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2014 No. 198/Pid/2014/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2014 No 1111/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.

“Dan tentang adanya hubungan hukum itu pun telah kami bantah di memori banding sebab kenyataannya klien kami tidak kenal dengan orang-orang tersebut dan berdasarkan pada kenyataan itu klien kami sedang mengajukan upaya hukum,” ujarnya.

Berkaitan dengan harta milik Devy yang dianggap dihasilkan dari TPPU Narkoba, Suhadi menyatakan hal itu tidak tepat. Sebab,  harta itu diperoleh sebelum 2014, atau jauh sebelum ada perkara No 1880/Pid.Sus/2018/PN Jak Bar, yang awalnya ditangani di Badan Narkotika Nasional (BNN).




“Oleh karena itu, penyampaian aset-aset tersebut merupakan bagian yang perlu kami luruskan. Satu dan lain agar perkara ini tidak dipersepsikan lain oleh masyarakat yang akan merugikan klien kami,” tegas Suhadi yang juga Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) itu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan