Breaking News

Terjadi Dugaan Peradilan Sesat Terhadap Kapten Kapal, Mafia Peradilan Harus Diberantas

Terjadi Dugaan Peradilan Sesat Terhadap Kapten Kapal, Mafia Peradilan Harus Diberantas.

Praktik mafia berupa peradilan sesat harus diberantas. Hampir di semua kasus hukum terjadi praktik sesat itu. Namun, upaya serius memerangi modus kejahatan hukum ini tidak terlihat.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) Charles Hutahaean mengatakan, sampai sekarang praktik mafia peradilan tidak kunjung surut. Hampir semua petugas bahkan hakim pun tidak lepas dari praktik yang merugikan para pencari keadilan itu.

“Keseriusan bangsa ini memberantas mafia peradilan harus terus dipertanyakan. Sebab, fakta yang sering kita temukan di lapangan, praktik mafia dan peradilan sesat masih saja terus digelar,” tutur Charles Hutahaean, dalam siaran persnya, Jumat (11/05/2018).

Dia mengatakan, praktik peradilan sesat pun jarang ter-blow up.  Para pemainnya, lanjut dia, juga banyak berkeliaran di pengadilan-pengadilan di daerah. Dikarenakan jauh dari perhatian publik, maka praktik peradilan sesat dan mafia, tumbuh subur.

“Laporan-laporan yang kami sampaikan terkait peradilan sesat dan praktik mafia hukum di daerah, sering tak digubris,” ujar Charles.

Bagi Charles, kejahatan dengan modus sesat sudah sering terjadi di Tanah Air. Karena itu, dia meminta KY dan pengawasan segera memroses dan menindak tegas para hakim yang tidak jujur, tidak adil dan yang melanggar kode etik.

“Kasus-kasus seperti ini sudah sering saya temui di daerah-daerah kecil,” ujarnya.

Diduga terjadi peradilan sesat terhadap seorang Kapten Kapal Dicke bin Duddu dan 5 ABK lainnya terjadi di Pengadilan Negeri (PN)  Tanjung Balai Karimun.

Dalam persidangan Selasa (08/05/2018), Dex dari Avion Shipping (S) Pte Ltd, Singapore, sebagai pihak Freight Agent yang menebitkan dokumen Manifest hadir sebagai saksi.

Kasus ini, direkayasa dan Kapten dengan 5 ABK ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditahan oleh  tim penyidik Kantor Wilayah  Dirjen  Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

Kapten Dicke bin Duddu bersama 5 ABK lainnya, menjadi korban “peradilan sesat”, dijadikan terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Terdakwa  didakwa “mengangkut barang impor yang tidak  tercantum  dalam manifest sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  7 A ayat  (2)” atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan  pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun  2006 tentang  Perubahan Atas  UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal  55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Manager Operasional Avion Shipping (S) Pte Ltd, Singapore, Dex membeberkan,  dokumen manifest ada dan sudah diserahkan langsung kepada Dicke bin Duddu, selaku Kapten Kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 di Pelabuhan Internasional Jurong, Singapore. Dokumen itu diserahkan berikut Packing List, B/L, Port Clearance Certificate No. E45537 dan Cargo Clearence Permit.

”Sesuai ketentuan hukum di Singapore, bila Kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 tidak memilliki manifest maka akan ditangkap oleh otoritas Maritime and Port Authority Pemerintah Republik Singapore, begitu keluar dari pelabuhan Internasional Jurong,” tutur Dex kepada Majelis Hakim.

Apalagi, lanjut dia,  Kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 telah memiliki Port Clearance Certificate No. E45537.

“Jadi mustahil tidak memiliki manifest. Karena syarat untuk dapat diterbitkannya Port Clearance Certificate antara lain harus ada manisfest ” ujar Dex.

Berdasarkan fakta persidangan, copy original dokumen manifest tersebut diduga sengaja dihilangkan oleh oknum pejabat Bea Cukai. Oknun itu yang menerima penyerahan kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 yang memuat  24.295 unit (1.115 box), dan Dji Spark Fly 144 pcs dari petugas kapal patroli BC 1305 yang dipimpin Moh. Joni.

Penghilangan manisfets diduga untuk mengamankan pencurian HP sebanyak 1.353 buah. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan Dicke bin Duddu ke Polda Kepri (8/1/2018), dan kini masih dalam tahap penyelidikan.

Oknum petugas Kapal Patroli BC 1305, dan penyidik Kantor Wilayah  Dirjen  Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, dilaporkan ke Polda Kepri, dengan dugaan pidana penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 421 KUHP dan pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde deifstal), sebagaimana yang dimaksud Pasal 263  KUHP.

Charles menerangkan, aroma amis praktek mafia hukum dalam kasus ini sudah merebak ketika tim penyidik Kantor Wilayah  Dirjen  Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, menolak bersaksi.

Tim penyidik yang dipimpin Wahyudi Hendro Prasetyo menolak orang yang bernama Awi, yakni staf PT Oil Niaga Globalindo, selaku consignee yang memegang dokumen lengkap termasuk copy original manifest untuk bersaksi dalam perkara ini. Penolakan itu disampaikan tiga hari setelah terdakwa Dicke bin Duddu dan kawan-kawan ditangkap.

“Padahal kesaksiannya dapat membuat dugaan tindak pidana menjadi terang,” ujar Charles.

Ironisnya, Awu dinyatakan buron (DPO) oleh penyidik Bea dan Cukai. Status DPO itu sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan tertanggal 31 Januari 2018.

“Padahal terkait perkara ini, Awi yang penduduk Batam dan memiliki alamat yang jelas ini tidak pernah dipanggil sekalipun oleh penyidik Bea dan Cukai,” ujarnya.

Untuk memasukkan ke dalam DPO, lanjut dia, menurut ketentuan UU, seseorang harus dipanggil terlebih dahulu secara patut sebanyak 3 (tiga) kali. Bila tidak juga datang setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut, dan tidak diketahui keberadaannya, barulah seseorang dimasukkan sebagai DPO.

Sehingga dengan demikian, isi dakwaan yang meyatakan Awi sebagai DPO dikualifisir merupakan keterangan palsu. Sebab, faktanya sampai saat ini tidak pernah ada penetapan nama Awi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selain Awi, penyidik Bea dan Cukai juga menolak saksi Dex dari Avion Shipping (S) Pte Ltd, Singapore, yang diminta terdakwa Dicke bin Duddu.

Melalui persidangan ini terungkap pula penyidik Bea dan Cukai Kantor Wilayah  Dirjen  Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, yang dipimpin Wahyudi Hendro Prasetyo memanipulasi pencantuman tanggal BAP saksi.

Hal ini sesuai pengakuan Kapten Kapal Patroli BC 1305 Moh Joni di muka persidangan. Ia baru di BAP  30 hari  setelah penangkapan terdakwa Dicke bin Duddu dan kawan-kawan. Namun oleh penyidik Bea dan Cukai tanggal BAP dimanipulasi dimundurkan 1 satu bulan.

Misteri manisfest sejatinya ada tersimpan di dalam tas berwarna hitam, di atas kapal  SB. Pro Expres 03 V.BT2550 terungkap di pengadilan. Tas berwarna hitam itu hilang dan tidak dijadikan barang bukti dipengadilan. Mengenai adanya tas hitam di atas kapal SB SB. Pro Expres 03 V yang hilang didukung kesaksian Moh Joni selaku Komandan Kapal Patroli BC 1305.

Fakta-fakta yang muncul di persidangan secara telak mematahkan dakwaan JPU. Berupa keterangan yang saling berkesesuaian dari saksi Mr. Dex, Awi, Junaidi dan keterangan Terdakwa 1 Dicke. Serta berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa copy original manifest yang dikeluarkan Avion Shipping (S) Pte Ltd Singapore, sebagai pihak Freight Agent.

Keganjilan lain, perkara ini seharusnya disidang di PN Batam. Berdasarkan keterangan Ahli Nautika Masduki dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat: Penata Muda (III/a) NIP: 197606242005011001, menyatakan, “kapal SB PRO EXPRESS 03 yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patkamla di perairan Ngenang Indonesia atau berada pada Titik Koordinat 01 -02’ – 15” U / 104 – 11’ – 25” T masih merupakan di wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk dalam wilayah Pulau Ngenang Indonesia.

“Itu termasuk di dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau Indonesia,” ujar Charles.

Jadi, locus kejadian masuk ke dalam wilayah hukum Kota Batam, bukan Tanjung Balai Karimum.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*