Teriak-teriak Ada Ancaman Krisis Pangan, Kok Pemerintahnya Terlantarkan Lahan Eks Tambang

Teriak-teriak Ada Ancaman Krisis Pangan, Kok Pemerintahnya Terlantarkan Lahan Eks Tambang.

Banyak pihak berteriak-teriak mengingatkan ancaman nyata krisis pangan. Bahkan, dari pemerintah sendiri pun mewanti-wanti ancaman itu jangan sampai terjadi di Indonesia.

Anehnya, sejumlah saran dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis pangan itu, tidak digubris.

Pakar Ekonomi Lingkungan dan Energi Universitas Parahyangan (Unpar) FH Husin mengatakan, antara ucapan dengan tindakan sering tidak sejalan.

Padahal, lanjutnya, usulan agar pemerintah segera menghitung luas lahan bekas tambang dan lahan-lahan tidak produktif, untuk selanjutnya direhabilitasi dan diolah sebagai ladang-ladang produsen pangan nasional, tidak juga dilakukan.

“Sudah sangat banyak pihak yang teriak-teriak mengenai ancaman krisis pangan itu. Dari pemerintah sendiri pun mengaku tengah mewaspadai ancaman itu, eh malah tetap saja menelantarkan lahan-lahan bekas tambang. Padahal, itu bisa direhabilitasi dan dijadikan sumber bahan pangan yang besar,” tutur FX Husin, Minggu (06/01/2018).

Salah satu solusi yang sudah ditawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi krisis pangan adalah memberdayakan lahan-lahan bekas tambang. Selain itu, pengelolaan lahan-lahan itu ditambah dengan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif pun bisa dikembangkan untuk sumber pangan di masa depan.

Jadi, menurut Husin, konsesi tambang memang masih ada pemiliknya, walaupun ditelantarkan. Seharusnya, pemerintah mengakui perjanjian konsesi yang telah disetujui itu. “Itu perlu untuk menjamin kepastian hukum investasi,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjutnya lagi, para pengusaha sudah memiliki deposit dana untuk rehabilitasi. Namun, sering kali dana rehabilitasi itu habis tak berbekas dimakan oleh sejumlah Kepala Daerah, sehingga proses rehabilitasi lahan-lahan eks tambang itu terlantar.

“Sebab, ingat ya, dalam konsesi tambang itu ada klausul bahwa mereka harus melakukan rehabilitasi lahan. Jadi, pemerintah ya tinggal menerapkan aturannya saja. Misalnya, dalam tiga bulan harus sudah dilakukan rehabilitasi, bila tidak maka hak konsesi dibatalkan, kemudian diambil lagi oleh negara melalui pemerintah,” tutur Husin.

Setelah lahan-lahan diambilalih, lanjut Husin, persoalan belum selesai. Pemerintah sering kali tidak bisa melakukan apapu, lantaran mengalami kekosongan anggaran untuk melakukan rehabilitasi itu.

Nah, pemerintah seharusnya tidak perlu bingung dengan kondisi itu. Sebab, pemerintah bisa menunjuk leader yang mau melakukannya.

“Dengan catatan, halan-lahan rusak bekas tambang itu harus diperbaiki dan ditanam. Kemudian, bisa diberikan konsesi lagi, misalnya selama 30 tahun, tanpa mengeluarkan biaya pengurusan ijin konsesi,” tutur Husin.

Leader tadi, lanjut dia, tinggal mencari investor yang membutuhkan lahan. Misalnya, investor Raja Gula John Lee atau Robert Kwok, Rajawali Nusantara, Pabrik-pabrik gula yang selama ini mengimpor gula rafinasi—kalau tidak salah, tahun ini sudah tidak diperbolehkan melakukan impor gula lagi-pabrik-pabrik kertas, atau investor untuk kebutuhan meubel, dan lain-lain.

“Memang, investor mana pun jika diberikan lahan eks tambang, tidak akan ada yang mau. Tetapi, kalau lahan eks tambang ditambah semacam rehabilitasi berbiaya murah, ya pasti mau. Sebab, lahan eks tambang bersih dari sengketa lahan,” ujarnya.

Nah, di sinilah kemampuan dan kemauan pemerintah diminta, yaitu untuk melakukan rehabilitasi dan revegetasi lahan-lahan eks tambang maupun lahan gambut dengan biaya murah.

Kesimpulannya, kata Husin, tidak perlu mengobok-obok atau menuntut pengusaha tambang yang menelantarkan lahan bekas tambangnya. Tidak perlu menuntut pejabat yang sudah makan uang deposit untuk rehabilitasi lahan yang sudah ditambang tadi.

“Mereka itu sudah banyak uang. Mereka kan enggak mau dituntut. Sebab jika dituntut, mereka akan fight mati-matian, dan penyelesaiannya bisa memakan waktu puluhan tahun. Padahal, Indonesia sangat perlu terlaksana ketahanan dan kedaulatan pangan sesegera mungkin,” tutup Husin.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah telah mengingatkan, berbagai kebijakan pemerintah yang berbasis lahan skala besar seperti pertambangan, telah berdampak buruk dengan semakin menyusutnya ruang produksi masyarakat.

Konflik tata guna lahan tersebut memengaruhi kemampuan negara itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya yang terus bertumbuh.

Dalam rentang waktu antara 2014 hingga 2018, terdapat 56 konflik antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang. Konflik itu menyebabkan terhentinya produksi pangan Indonesia.

“Kasus-kasus tersebut terjadi pada lahan seluas 733.440 hektar atau setara dengan satu setengah kali luas Negara Brunei Darussalam yang luasnya 576.500 hektar,” ujarnya.

Dijelaskan Merah Johansyah, pertambangan batubara, misalnya, kini beroperasi pada lahan seluas 4 juta hektar yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia, dengan mayoritas di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

“Aktivitas pertambangan batubara ini meninggalkan tanah yang tandus, daerah tangkapan air yang tercekik dan terpolusi, dan air tanah yang habis,” ungkapnya

Penelitian Jaringan Advokasi Tambang pada kurun waktu 2016/2017 menunjukkan pertambangan dan eksplorasi batubara merupakan alokasi tata guna tanah berklasifikasi industri (net industrial land use) terbesar di Indonesia, yakni mencakup hampir 17,5 juta hektar.

Konsesi batubara mencakup 19 persen dari lahan pertanian padi di Indonesia yang sudah dipetakan, serta 23 persen dari lahan yang diidentifiaksi mampu diolah untuk pertanian padi.

“Sebagian besar dari lahan yang diidentifiaksi mampu dimanfaatkan untuk cocok tanam padi diokupasi oleh industri perhutanan dan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Jatam memperkiarakan, sekitar 1,7 juta ton beras per tahun hilang, akibat pertambangan batubara. Selain itu, 6 juta ton produksi beras per tahun di tanah garapan terancam hilang per tahun.

“Jika terjadi pertambangan di konsesi batubara yang berada di tanah yang diidentifikasi mampu dimanfaatkan untuk cocok tanam padi, akan ada tambahan 11 juta ton beras per tahun yang hilang,” bebernya.

Kondisi ini memang tidak mengherankan, sebab perusahan-perusahaan tambang batubara ini menghindar tunduk pada regulasi yang terbatas pada rehabilitasi dan perlindungan air.

Saat ini saja, terdapat 3.033 lubang tambang batubara dibiarkan menganga di Indonesia. “Tanpa rehabilitasi dan pemulihan, apalagi untuk bicara penegakan hukum,” ujar Merah Johansyah.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan