Terdakwa Kasus Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Diberikan Hak Jawab

Diduga Manfaatkan Dewan Pers Untuk Mengkriminalisasi Pers

Diduga Manfaatkan Dewan Pers Untuk Mengkriminalisasi Pers, Terdakwa Kasus Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Diberikan Hak Jawab. – Foto: Screenshoot percakapan Whatsapp Noor Eritmatika Syahlani dengan Nando (Wartawan Sinarkeadilan.com). (Ist)
Diduga Manfaatkan Dewan Pers Untuk Mengkriminalisasi Pers, Terdakwa Kasus Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Diberikan Hak Jawab. – Foto: Screenshoot percakapan Whatsapp Noor Eritmatika Syahlani dengan Nando (Wartawan Sinarkeadilan.com). (Ist)

Seorang terdakwa kasus Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Anak Di Bawah Umur atas nama Noor Eritmatika Syahlani diduga memanfaatkan oknum Dewan Pers untuk mengkriminalisasi pers.

Terutama berkenaan dengan berita yang ditayangkan di media Sinarkeadilan.com, dengan link https://sinarkeadilan.com/pelaku-penganiayaan-dan-percobaan-pembunuhan-anak-di-bawah-umur-hanya-dihukum-8-bulan-penjara/.

Redaksi sudah berupaya menjelaskan dan membuka ruang dialog dengan memenuhi semua unsur peliputan dan konfirmasi.

Namun, Noor Eritmatika Syahlani melalui Dewan Pers menyurati dan memaksa harus tetap mempublikasi hak jawab atas berita yang tidak ada persoalan.

Untuk memenuhi kewajiban memberikan Hak Jawab, redaksi menayangkan Hak Jawab sebagaimana dikirimkan oleh Noor Eritmatika Syahlani ke redaksi.

Berikut Hak Jawab dari Noor Eritmatika Syahlani terhadap berita https://sinarkeadilan.com/pelaku-penganiayaan-dan-percobaan-pembunuhan-anak-di-bawah-umur-hanya-dihukum-8-bulan-penjara/:

Hak Jawab Noor E. Syahlani atas Berita di Berjudul:

Pada Media Online Sinar Keadilan tanggal 28 Juli 2020 oleh Wartawan Nando.

“Pelaku Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Anak Di Bawah Umur  Hanya Dihukum 8 Bulan Penjara”

Sesuai dengan:

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani Terhadap Media Siber sinarkeadilan.com.

Fakta fakta yang tidak benar dalam berita dimaksud mencakup hals sbb:

1) Judul berita yang menyebutkan bahwa saya dihukum 8 bulan penjara tidak benar dan sangat menyesatkan karena saya hanya mendapat hukuman percobaan selama satu tahun. Berita tersebut juga sangat menggiring opini pembaca dengan menggunakan pilihan kata Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan yang sama sekali tidak dijadikan fakta di persidangan dan merugikan saya.

2) Saya keberatan dengan nama saya ditulis lengkap, sedangkan narasumber hanya ditulis inisial saja sehingga mencemarkan nama baik saya dan seperti ada kesengajaan untuk menyebarluaskan secara dzalim kepada khalayak luas.

3) Sinar Keadilan tidak pernah melakukan upaya konfirmasi apa pun terhadap saya untuk dapat menulis/menghasilkan sebuah berita yang berimbang, netral dan mengikuti kode etik jurnalisme. Bahkan tidak mencoba mencari tahu nomer telpon saya.

4) Menolak dengan keras opini subyektif Sdri. NA selaku nararasumber yang menyebutkan hals sbb:

  1. Bahwa saya membahayakan anak anak saya sendiri, termasuk menyatakan bahwa anak anak sering mendapat perlakuan buruk/tidak baik dari saya, mantan suaminya
  2. Bahwa saya berniat membunuh anak anak saya sendiri.
  3. Bahwa saya sering mencubit sampai tangan dan kakinya biri biru, bahkan sampai berdarah
  4. Bahwa saya mengakui dalam BAP di kepolisian bahwa saya akan terus mencubit sampai berdarah dan bila sudah pingsan akan ditusuk (tidak ada pengakuan/pernyataan apa pun oleh saya mengenai hal ini)
  5. Bahwa saya akan menusuk anak anak saya dan menduduki tangan anak pertama saya.
  6. Bahwa saya sering memperlakukan anak anak saya dengan buruk dari kecil seperti yang terdapat pada kalimat dalam artikel dimaksud: Anak saya ini udah sering banget digituin, Dari kecil, anak saya digituin” tandasnya”.

 

Mohon media sinar keadilan dapat memuat hak jawab di atas sesuai dengan hasil Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di atas.

 

Terima kasih

Jakarta, 23 Oktober 2020

Noor E. Syahlani

 

Untuk memenuhi asas keberimbangan, redaksi juga memuat respon dan upaya yang sudah dilakukan atas komplain yang disampaikan Noor E. Syahlani.

 

Berikut Surat dan Respon Redaksi:

Jakarta, 27 Oktober 2020

 

Nomor             :  2710/Klaf-PPR.DP/SK/JKT/X/2020

Perihal             : Klarifikasi terkait Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) DewanDewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020.

 

 

Kepada Yth.

 

DEWAN PERS

  1. KETUA DEWAN PERS (BAPAK MOHAMMAD NUH)

GEDUNG DEWAN PERS

Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Gambir, Kota Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10110

 

Di – Tempat.

 

 

Perkenankanlah kami, selaku Bidang Hukum dari Media Online SinarKeadilan.com, yang memiliki tugas dan fungsinya dalam penanganan dan penyelesaian persoalan-persoalan hukum.

 

Menanggapi dan Mengklarifikasi terkait Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020. Sebelum menyampaikan yang menjadi maksud dan tujuan dari Klarifikasi ini, kami sampaikan beberapa point sebagai berikut :

 

 

PENJELASAN MENGENAI PELIPUTAN HINGGA PEMBERITAAN DARI TERADU YANG DIANGGAP MENGANDUNG FITNAH, PENISTAAN, BAHASA TIDAK NETRAL, DAN BERISI SUBSTANSI TANPA BUKTI OLEH PENGADU

 

 

  1. Bahwa pada dasarnya pemberitaan yang dimuat oleh TERADU pada Media SinarKeadilan.com tertanggal 29 Juli 2020, merupakan hasil peliputan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus dalam perkara Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst yang putusannya dibacakan oleh majelis hakim pada tanggal 28 Juli 2020;

 

  1. Bahwa pada perkara tersebut didiskualifikasikan masuk dalam tindak pidana khusus yakni Perlindungan Anak dengan PENGADU selaku TERDAKWA;

 

  1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut, peliputan dilakukan setelah dibacakannya putusan tersebut diatas dengan melakukan wawancara kepada orang tua / Ibu dari korban kekerasan terhadap anak dibawah umur berinisial NA dalam perkara Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

 

  1. Bahwa setelah melakukan wawancara terhadap orang tua / ibu (NA) dan juga mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh Narasumber kepada TERADU, maka hal itulah menjadi dasar TERADU dalam melakukan penulisan berita yang di muat dalam Media Sinarkeadilan.com;

 

  1. Bahwa setelah pemberitaan tersebut dimuat pada media Sinarkeadilan.com, Pihak TERADU segera melakukan konfirmasi terkait pemberitaan dengan menghubungi orang tua / ibu Korban secara langsung via chat whatsapp sebagaimana terlampir dalam screenshot percakapan antara pihak TERADU dan orang tua / ibu korban (terlampir – Lampiran __);

 

  1. Bahwa selain itu juga TERADU mencoba mengklarifikasi langsung kepada PENGADU, namun setelah mencari keberadaan dari PENGADU saat berada dilapangan TERADU tidak menemukan keberadaan PENGADU. Karena perlu diketahui sejak awal proses persidangan hingga diputus PENGADU tidak ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menyulitkan TERADU untuk ;

 

  1. Bahwa sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber pada angka 2 huruf C point 3, yang pokoknya menyebutkan :

 

“Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai”

 

SEHINGGA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT SEHARUSNYA DALAM MELAKUKAN PEMBERITAAN TERADU TIDAK PERLU LAGI MELAKUKAN KONFIRMASI LANGSUNG KEPADA PENGADU;

 

  1. Bahwa SANGAT TIDAK TEPAT dan KELIRU jikalau pemberitaan yang TERADU muat dianggap sebagai pemberitaan yang mengandung fitnah, penistaan, bahasa tidak netral, dan berisi substansi tanpa bukti. Karena pada faktanya pemberitaan yang TERADU buat tersebut berdasarkan hasil liputan saat persidangan dalam perkara Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus sebagaimana terlampir dalam screenshot Sistem Infomasi Penelurusan Perkara (terlampir – Lampiran __);

 

  1. Bahwa TERADU tidak memahami bagian atau redaksional yang mana sehingga dianggap mengandung fitnah, penistaan, Bahasa tidak netral dan berisi substansi tanpa bukti. Karena pada prinsipnya semua yang dimuat didalam pemberitaan tersebut berasal dari wawancara dari Orang Tua / Ibu Korban dan Fakta hasil putusan Pengadilan;

 

 

TAGLINE DAN ISI BERITA YANG DIPERMASALAHAN OLEH PENGADU JUGA TERMUAT DALAM BEBERAPA MEDIA ONLINE LAINNYA YANG MERUPAKAN FAKTA SAAT PERSIDANGAN

 

 

  1. Bahwa pemberitaan TERADU tertanggal 29 Juli 2020 dengan tagline pemberitaan “Pelaku Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Anak di Bawah Umur Hanya Dihukum 8 Bulan Penjara” sebagaimana Print Out Berita Media Online SinarKeadilan.com dengan Link Berita : https://sinarkeadilan.com/pelaku-penganiayaan-dan-percobaan-pembunuhan-anak-di-bawah-umur-hanya-dihukum-8-bulan-penjara (terlampir – Lampiran __)

 

  1. Bahwa perlu diinformasikan untuk dapat dipahami bersama, selain Media Sinarkeadilan.com terdapat juga beberapa media yang juga memuat berita yang kurang lebih sama dengan tagline pemberitaan pada media Sinarkeadilan.com. Seperti diantarnya media com dengan tagline pemberitaan “Ironis, Pelaku Kekerasan pada Anak Hanya Divonis 8 Bulan Penjara” sebagaimana terlampir (Lampiran ___), kemudian media betawipos.com dengan tagline pemberitaan “Pelaku Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan Kepada Anak Kandungnya Hanya Dihukum Delapan Bulan Masa Percobaan Satu Tahun Oleh PN JakPus” sebagaimana terlampir (Lampiran __), serta media progresifjaya.id dengan tagline pemberitaan “Terdakwa Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur Divonis 8 Bulan” sebagaimana terlampir (Lampiran __)

 

  1. Bahwa pada prinsipnya pemberitaan yang telah TERADU beritakan dengan tagline pemberitaan sebagaimana telah tersebut diatas merupakan hasil liputan dan fakta yang terdapat pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Pidana Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. SELAIN ITU SUMBER PEMBERITAAN DARI TERADU JUGA SAMA PERSIS DENGAN SUMBER PEMBERITAAN YANG DIGUNAKAN BEBERAPA MEDIA ONLINE TERSEBUT DIATAS;

 

 

BERITA YANG DIMUAT OLEH TERADU MERUPAKAN FAKTA DAN KEBENARAN YANG DIDAPATKAN PADA SAAT MELAKUKAN LIPUTAN

 

 

  1. Bahwa pada faktanya pemberitaan yang TERADU buat tersebut berdasarkan hasil liputan saat persidangan dalam perkara Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus sebagaimana terlampir dalam screenshot Sistem Infomasi Penelurusan Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lampiran __);

 

  1. Bahwa kemudian selain terdapat didalam screenshot Sistem Infomasi Penelurusan Perkara juga disebutkan didalam Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor : 308/Pid.Sus/2020/PT.DKI, yang amar putusannya juga menguatkan amar pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dengan Nomor Perkara : 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. (Lampiran __);

 

  1. Bahwa berdasarkan hal tersebut, muatan pemberitaan TERADU sudah sangat jelas karena diambil dari fakta-fakta persidangan baik sesuai dengan hasil wawancara dengan Orang Tua / Ibu Korban, Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A dengan Nomor Perkara : 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dan juga Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Perkara : 308/PID.SUS/2020/PT.DKI;

 

 

PENJELASAN MENGENAI KETIDAKHADIRAN TERADU SERTA MAKSUD DAN TUJUAN SURAT DARI TERADU TERTANGGAL 14 SEPTEMBER 2020

 

 

  1. Bahwa DEWAN PERS memfasilitasi proses MEDIASI antara PENGADU dan TERADU yang dilakukan secara daring / online;

 

  1. Bahwa ketidakhadiran dari TERADU pada tanggal 17 September 2020, dikarenakan sebelumnya TERADU sudah bersurat kepada DEWAN PERS dengan Surat tertanggal 14 September 2020 sehingga ketidakhadiran dari TERADU karena menunggu balasan dan jawaban dari DEWAN PERS (Lampiran __);

 

  1. Bahwa, selain itu ketidakhadiran TERADU pada tanggal 01 Oktober 2020, dikarenakan TERADU tidak diberikan Link Pertemuan, ID dan Password oleh DEWAN PERS. Dengan alasan bahwa TERADU tidak mengkonfirmasi kehadiran pertemuan dilakukannya mediasi sebagaimana terlampir (Lampiran __);

 

  1. Bahwa alasan DEWAN PERS tersebut merupakan ALASAN YANG TIDAK MASUK AKAL dan TERKESAN MENGADA-ADA. Jikalau memang benar akan melakukan MEDIASI antara PENGADU dan TERADU maka TERADU TIDAK PERLU LAGI MENGKONFIRMASI KEHADIRAN UNTUK HADIR PADA PERTEMUAN UNTUK DILAKUKANNYA MEDIASI ANTARA PENGADU DAN TERADU;

 

 

 

 

DEWAN PERS SALAH, KELIRU, TIDAK TELITI DAN TIDAK CERMAT DALAM MENERAPKAN PERATURAN YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGELUARKAN PERNYATAAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI (PPR)

 

 

  1. Bahwa DEWAN PERS telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani Terhadap Media Siber com pada tanggal 14 Oktober 2020;

 

  1. Bahwa dalam pernyataan tersebut terdapat bagian mengenai menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DEWAN PERS;

 

  1. Bahwa pada bagian MENGINGAT dalam Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 terdapat KESALAHAN, KEKELIRUAN, KETIDAKTELITIAN dan KETIDAKCERMATAN sehingga SANGAT MERUGIKAN TERADU YANG DIANGGAP TELAH MELANGGAR KODE ETIK JURNALISTIK OLEH DEWAN PERS;

 

  1. Bahwa pada bagian MENGINGAT angka 1 (satu) dalam Suratnya tersebut DEWAN PERS menggunakan Ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers. Landasan peraturan yang digunakan oleh DEWAN PERS merupakan ketentuan yang SALAH, KELIRU, TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT dalam menerapkan ketentuan yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), karena SEHARUSNYA dasar peraturan yang digunakan oleh DEWAN PERS adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VII/2017 BUKAN Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 sebagaimana terlampir (Lampiran __);

 

  1. Bahwa selain itu juga terdapat kesalahan lainnya dari DEWAN PERS dalam menerapkan ketentuan yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), sebagaimana termuat pada bagian MENGINGAT angka 3 (tiga) dalam Suratnya tersebut. Landasan peraturan yang digunakan oleh DEWAN PERS pada bagian tersebut merupakan ketentuan yang SALAH, KELIRU, TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT karena SEHARUSNYA dasar peraturan yang digunakan oleh DEWAN PERS adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab BUKAN Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2018 sebagaimana terlampir (Lampiran __);

 

  1. Bahwa apabila SALAH, KELIRU, TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT DALAM MENERAPKAN KETENTUAN atau PERATURAN maka SECARA SERTA MERTA juga dapat menyebabkan CACAT dan BATAL DEMI HUKUM terhadap PRODUK ATAUPUN HASIL KEPUTUSAN SERTA TURUNAN LAINNYA;

 

  1. Bahwa karena DEWAN PERS SALAH, KELIRU, TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT DALAM MENERAPKAN KETENTUAN atau PERATURAN DEWAN PERS yang ada sebagaimana telah disebutkan diatas. Maka dapat didiskualifikasikan Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) merupakan PRODUK ataupun HASIL KEPUTUSAN yang CACAT dan BATAL DEMI HUKUM;

 

 

PENGADU HARUS TERLEBIH DAHULU MENGGUNAKAN HAK JAWAB BERDASARKAN PERATURAN DEWAN PERS NOMOR 9/PERATURAN-DP/X/2008 TENTANG HAK JAWAB

 

 

  1. Bahwa terkait Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020. SEHARUSNYA PENGADU TERLEBIH DAHULU menggunakan HAK JAWABNYA berdasarkan Ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Hak Jawab SEBELUM melakukan PENGADUAN kepada DEWAN PERS;

 

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, HAK JAWAB dapat digunakan untuk MENANGGAPI dan MENYANGGAH PEMBERITAAN yang DIDUGA MELANGGAR oleh si PENGADU terkait PEMBERITAAN yang dirasa telah merugikannya;

 

  1. Bahwa SANGGAHAN dan TANGGAPAN sebagaimana diatur dalam HAK JAWAB tersebut, dapat diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan ke DEWAN PERS. Pada faktanya hingga saat ini TERADU TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MENERIMA HAK JAWAB dari PENGADU baik yang dikirimkan melalui Email ataupun secara langsung dikirimkan ke alamat redaksi dari TERADU sebagaimana termuat didalam angka 7 (tujuh) tentang PEDOMAN HAK JAWAB (Lampiran __);

 

  1. Bahwa baik alamat Email dan alamat redaksi sinarkeadialan.com sudah SANGAT JELAS termuat didalam Website dari sinarkeadilan.com sebagaimana termuat didalam link : https://sinarkeadilan.com/redaksi-sinar-keadilan/ (Lampiran __);

 

  1. BAHWA DALAM MELAKUKAN HAK JAWAB, PENGADU WAJIB MEMBERITAHUKAN HAL-HAL APA SAJA YANG DIANGGAP MERUGIKAN DIRINYA BAIK BAGIAN PERBAGIAN ATAU KESELURUHAN DENGAN DATA PENDUKUNG. NAMUN HAL TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN OLEH PENGADU DENGAN MENANGGAPI DAN MENYANGGAH PEMBERITAAN TERADU;

 

  1. Bahwa dalam hal ini, DEWAN PERS selaku PIHAK PENENGAH yang MEMFASILITASI PROSES MEDIASI antara PENGADU dan TERADU. SEHARUSNYA DEWAN PERS TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PENGADU MENGENAI KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI HAK JAWAB SEBELUM PENGADU MENGAJUKAN PENGADUAN TENTANG TANGGAPAN DAN SANGGAHAN DARI PENGADU TERKAIT PEMBERITAAN TERADU;

 

 

DEWAN PERS TERKESAN BERTINDAK TIDAK NETRAL DAN SEAKAN-AKAN BERPIHAK KEPADA PENGADU KARENA DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN TANPA MELAKUKAN INVESTIGASI DAN MENCARI KEBENARAN MATERIIL

 

 

  1. Bahwa terkait Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020. Dalam hal ini DEWAN PERS TIDAK MELAKUKAN FUNGSI-FUNGSI berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta TERKESAN BERTINDAK TIDAK NETRAL YANG SEAKAN-AKAN BERPIHAK KEPADA PENGADU;

 

  1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan mengenai Fungsi-Fungsi DEWAN PERS berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat 2 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

 

Pasal 15 Ayat 2 huruf d UU 40/1999 :

 

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.”

 

Ketentuan diatas tersebut kemudian diperjelas didalam Penjelasan Ketentuan Pasal 15 huruf (d) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

 

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 huruf d UU 40/1999 :

 

“Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.”

 

Dalam hal ini Fungsi DEWAN PERS hanya berkaitan dengan HAK JAWAB, HAK KOREKSI dan DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK;

 

  1. Bahwa DEWAN PERS memutuskan bahwa TERADU telah melanggar Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik serta Butir 2 mengenai Verifikasi dan Keberimbangan Berita dalam ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

 

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik :

 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

 

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik :

 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

 

Butir 2 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber :

 

  1. Verifikasi dan keberimbangan berita :
    1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
    2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
    3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat :
  • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
  • Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
  • Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
  • Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
    1. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

 

Bahwa selama ini dalam melakukan pemuatan segala bentuk pemberitaan, TERADU selalu berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan Dewan Pers serta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur mengenai Pemberitaan Pers;

 

Karena pada Faktanya Pemberitaan milik TERADU merupakan “FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT” dan “PENGADU DINYATAKAN BERSALAH TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR : 342/PID.SUS/2020/PN JKT.PST YANG PUTUSANNYA DIBACAKAN OLEH MAJELIS HAKIM PADA TANGGAL 28 JULI 2020 (Lampiran ___);

 

  1. Bahwa karena hal tersebut PEMBERITAAN dari TERADU merupakan sebuah PEMBERITAAN yang TEPAT, SESUAI dan BERDASAR karena berdasarkan “FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN” dan juga telah sesuai dengan Ketentuan sebagaimana tersebut diatas, BUKANLAH sebuah pemberitaan yang MENGADA-ADA, TIDAK BENAR atau MELANGGAR sebagaimana TELAH DIPUTUSKAN oleh DEWAN PERS dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020;

 

  1. Bahwa SIKAP KEBERPIHAKAN dan SIKAP TIDAK NETRAL tersebut, dapat dilihat dari TINDAKAN DEWAN PERS dalam MEMBERIKAN PUTUSAN YANG MEMUTUSKAN TERADU DINYATAKAN BERSALAH TANPA MELAKUKAN INVESTIGASI DAN MENCARI KEBENARAN MATERIIL TERKAIT PENGADUAN DARI PENGADU TERHADAP PEMBERITAAN TERADU. WALAUPUN PEMBERITAAN YANG DIMUAT OLEH TERADU MERUPAKAN FAKTA DAN KEBENARAN YANG DIDAPATKAN SAAT LIPUTAN PADA PERSIDANGAN TERTANGGAL 28 JULI 2020;

 

  1. Bahwa dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020 tersebut, DEWAN PERS TIDAK MENJELASKAN SAMA SEKALI SECARA DETAIL, SECARA TERPERINCI DAN SECARA TELITI BAGIAN PER BAGIAN MANA SAJA DARI REDAKSIONAL / KALIMAT PEMBERITAAN TERADU YANG DIANGGAP MENGANDUNG FITNAH, PENISTAAN, BAHASA TIDAK NETRAL, DAN BERISI SUBSTANSI TANPA BUKTI;

 

 

 

 

 

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah TERADU uraikan diatas, bersama dengan ini TERADU mohonlah kepada DEWAN PERS Cq. KETUA DEWAN PERS (BAPAK MUHAMMAD NUH) untuk mengambil beberapa tindakan-tindakan sebagai berikut :

 

  1. Untuk MELAKUKAN TINDAKAN SECARA TEGAS dengan MENCARI FAKTA-FAKTA TENTANG KEBENARAN MATERIIL sekaligus MELAKUKAN INVESTIGAS dengan CERMAT, TELITI dan DETAIL terkait Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020.

 

  1. Untuk MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI dan MENCABUT terhadap Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020 yang dalam hal ini SANGAT MERUGIKAN TERADU.

 

Besar harapan kami DEWAN PERS Cq. KETUA DEWAN PERS (BAPAK MUHAMMAD NUH) dapat merespon dan menindaklanjuti Surat Klarifikasi terkait Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 40/PPR-DP/X/2020 Tentang Pengaduan Noor E Syahlani terhadap Media Siber SinarKeadilan.com tertanggal 14 Oktober 2020 yang kami ajukan ini.

 

HORMAT KAMI,

Redaksi Sinarkeadilan.com

 

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan