Breaking News

Terbitkan Inpres Penanganan Bencana Lombok, Pengawasan Penggunaan APBN Harus Diperketat

Terbitkan Inpres Penanganan Bencana Lombok, Pengawasan Penggunaan APBN Harus Diperketat.

Meski Presiden sudah menerbitkan Instruksi atau Inpres untuk mengatasi bencana di Lombok, namuan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemulihan para korban bencana itu harus dilakukan dengan ketat.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing menyampaikan, Inpres itu bisa menjadi landasan hukum mengalokasikan dana APBN dalam rangka menangani berbagai dampak akibat gempa, secara optimal.

“Jadi, setiap warga negara di Lombok dan sekitarnya yang mengalami dampak gempa, sekecil apapun, harus tertangani dengan baik dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu, melalui Inpres ini, negara hadir membawa solusi,” tutur Emrus Sihombing, Jumat (24/08/2018).

Dengan penanganan serius, tuntas dan menyeluruh di bawah koordinasi pemerintah pusat yang berbasis pada Inpres tersebut, lanjutnya, maka berbagai persoalan akibat gempa dapat teratasi dengan baik dan lebih cepat.

“Agar dinamika sosial di sana dapat segera pulih seperti sedia kala. Roda ekonomi bisa berjalan, setidaknya 95% dari sebelumnya, paling lambat empat bulan ke depan, Desember tahun ini,” ujarnya.

Menurut Emrus, terbitnya Inpres itu sekaligus menunjukkan kemandirian dan kebersamaan dalam mengatasi dampak gempa, mapun kemungkinan bisa terjadi ke depan di tempat lain di Indonesia.

Karena itu, keluarnya Inpres itu sebagai suatu tradisi baru yang perlu kita apresiasi. “Ke depan, misalnya, negeri ini bisa saja mengeluarkan Inpres lain ketika kelak terjadi gempa, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain di Indonesia, tanpa perlu melibatkan pihak luar negeri. Ini menunjukkan bangsa kita mampu berdiri di  atas kaki sendiri. Sebab, menurut saya, bantuan luar negeri ke negara lain,  itu tetap tidak gratis,” katanya.

Kemandirian penanganan akibat gempa dengan dikeluarkannya Inpres sangat berdampak positif. Pengelolaan pariwisata di Lombok dan sekitarnya, misalnya, dengan Inpres ini dipastikan tidak terjadi travel ban (larangan kunjungan) ke Lombok sehingga tidak terjadi trauma bagi pelaku  industri pariwisata.

Kemudian, lanjut Emrus, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur fasilitas pariwisata di semua destinasi wisata di Lombok dan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan industri pariwisata lebih cepat.

“Bisa jadi di Lombok, fasilitas umum bidang pariwisata akan lebih baik ke depan,” harapnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*