Tentang FIR, Itu Mengenai Kedaulatan Negara dan Geopolitik Indonesia

Pembicaraan Presiden Indonesia Joko Widodo Dengan PM Singapura Lee Hsien Loong

Ketua DPW Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) DKI Jakarta, Subandi Parto: Pembicaraan Presiden Indonesia Joko Widodo Dengan PM Singapura Lee Hsien Loong Tentang FIR, Itu Mengenai Kedaulatan Negara dan Geopolitik Indonesia.
Ketua DPW Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) DKI Jakarta, Subandi Parto: Pembicaraan Presiden Indonesia Joko Widodo Dengan PM Singapura Lee Hsien Loong Tentang FIR, Itu Mengenai Kedaulatan Negara dan Geopolitik Indonesia.

Pembicaraan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengenai isu Flight Information Region atau FIR, disebut berkenaan dengan Kedaulatan Negara dan Geopolitik Indonesia.

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) mengatakan, pertemuan kedua kepala Negara yang berlangsung di The Istana, Singapura, pada 1 Oktober 2019 itu, sebagai sebuah langkah positif.

Ketua DPW ISRI DKI Jakarta, Subandi Parto mengungkapkan, ada beberapa langkah politik Joko Widodo yang patut diapresiasi di jelang periodenya yang pertama.

“Kita mengapresiasi langkah yang terus dilakukan Pemerintah Jokowi. Dari Instruksi Presiden pada 18 September 2015 hingga target selesainya akhir 2019, ini melengkapi sejarah perjalanan bangsa dan negara kita dari ambil alih Freeport, Petral dan sekarang ini FIR,” ujar Subandi Parto, dalam rilis, Selasa (29/10/2019).

Topik itu juga sudah dibahas ISRI dalam diskusi tematik bulanan yang digelar pada Sabtu, 26 Oktober 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Dalam diskusi itu, lanjut Subandi Parto, dirinya menyampaikan, dari tahun 1946 sampai saat ini hampir 73 Tahun, persoalan FIR belum selesai.

Menurut dia, FIR bukan hanya persoalan informasi penerbangan, karena Konvensi Chicago 1944 menyatakan, kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif  atau mutlak tertinggi, penuh dan utuh, holistik dan tidak terintervensi.

“Selama ini, pesawat yang akan terbang harus melapor ke Singapura. Apalagi bila pesawat tempur Singapura, bila sedang mengadakan latihan, pesawat kita yang melalui FIR Singapura tidak bisa terbang, ini menunjukkan kedaulatan udara kita tidak penuh karena persoalan FIR Singapura,” tutur Subandi Parto.

Kawasan udara kedaulatan Indonesia yang strategis, lanjutnya, selama 73 tahun lebih di kontrol oleh FIR Singapura. Yang mana FIR yang dikelola Singapura ada 3 yaitu Sektor A, B dan C. Akan tetapi, Indonesia hanya mendapatkan fee RAN pada sektor A saja. Yakni sebesar 5 juta dolar amerika per tahun.

“Ini pun baru dimulai 2009. Dan nilainya sangat jauh bila dibandingkan dengan FIR Australia. Namun sektor B dan C tidak ada fee. Padahal pesawat yang lewat sangat padat, terutama yang lewat dari utara ke selatan sampai Australia,” ujarnya.

Subandi Parto mengatakan, secara kajian Yuridis memang ada kejanggalan terkait perjanjian Singapura dan Indonesia tertanggal 21 September 1995. Yang antara lain Pemerintah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Kepres No. 7 Tahun 1996. Padahal perjanjian tersebut belum ada pengesahan dari ICAO dan perjanjian tidak ada batas waktu.

Subandi Parto mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, re-aligment  atau Pengaturan Kembali FIR Singapura ke FIR Jakarta. Hal itu dengan mencabut Keppres No. 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian Bilateral antara Singapura dan Malaysia. Karena bertentangan dengan UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Itu juga bertentangan dengan UU 17 Tahun 85 tentang Ratifikasi UNCLOS, Pasal 6 UU1 tahun 2009 yang mana Wilayah Udara adalah kekayaan Nasional yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.

Kedua, dibentuknya Undang-Undang Kedaulatan Negara. Tiga, Pemerintah membentuk Tim dengan Kemenlu sebagai Leading Sektor beserta Kemenhan, Kemenhub, TNI AU, PT Airnav dan stakeholder yang menguasai persoalan ini.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan