Temui BPJS Kesehatan, DPP Serindo Minta Kepastian Perbaikan Pelayanan Pasca Kenaikan Iuran

DPP Serindo saat menggelar audiensi dengan BPJS Kesehatan, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Suprapto No 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (16/01/2020).
DPP Serindo saat menggelar audiensi dengan BPJS Kesehatan, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Suprapto No 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (16/01/2020).

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP Serindo) meminta perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan dibenahi, terutama pasca  kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga, diharapkan kenaikan iuran sejalan dengan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan.

Ketua Umum DPP Serindo, Jones Batara Manurung mengatakan, pelayananan BPJS Kesehatan masih banyak kekurangan. Seperti, antrian peserta BPJS Kesehatan pada saat berobat jalan atau pun rawat inap, stok obat di rumah sakit yang tidak tersedia, kekurangan ruangan rawat inap untuk peserta BPJS Kesehatan Kelas III Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kami berharap pelayanan BPJS  Kesehatan itu seperti asuransi pada umumnya sehingga pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan masyarakat luas,” tutur Jones Batara Manurung.

Hal itu ditegaskan DPP Serindo saat menggelar audiensi dengan BPJS Kesehatan, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Suprapto No 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (16/01/2020). Jajaran DPP Serindo diterima BPJS Kesehatan dalam audiensi.

Jones Batara juga meminta BPJS Kesehatan tidak membenturkan masyarakat dengan rumah sakit. Sebab,  selama ini banyak masyarakat tidak mendapat pelayanan yang semestinya di Rumah Sakit. Sehingga mengakibatkan kekecewaan kepada Pemerintah.

“Selama ini banyak yang mengeluh terkait pelayanan rumah sakit. Harapannya, dengan kenaikan BPJS Kesehatan ini maka pelayanan maksimal harus diberikan kepada masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Asisten Deputi BPJS Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga, dr Fitri, menyambut baik pertemuan dengan DPP Serindo.

Fitri menyampaikan, pihaknya akan merespon masukan dan permintaan dari masyarakat, termasuk dari DPP Serindo, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Memang, selama ini masih banyak keluhan tentang pelayanan yang belum maksimal.

“Dengan adanya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutur dr Fitri.

Pembenahan pelayanan itu, kata dia, akan mulai ditingkatkan seperti antrian pada saat melakukan perobatan rawat jalan dan rawat inap, dengan mengintegrasikan data peserta di Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama dengan data yang ada di rumah sakit.

“Sehingga diharapkan, tidak ada lagi antrian-antrian dan keluhan-keluhan seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan terus menambah Rumah Sakit yang memberikan fasilitas pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Juga, kuota ketersediaan kamar dan peningkatan layanan lainnya. Hal itu demi mengakamodir peningkatan jumlah peserta yang turun kelas.

“Soal obat tidak ada di rumah sakit, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Karena Rancangan Kebutuhan Obat setiap tahunnya dilakukan untuk memetakan kebutuhan obat di seluruh Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Formularium Nasional (Fornas), di dalamnya tercantum 1200 jenis obat untuk semua jenis penyakit,” tutur dr Fitri.

Saat ini, lanjutnya lagi, BPJS juga sudah melakukan Integrasi Sistem Informasi antar Pelayanan Primer dan Rumah Sakit dan penyediaan display tempat tidur. Sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui kondisi kuota tempat tidur di Rumah Sakit.

Kemudian, telah diperbaiki juga waiting list untuk tindakan operasi. BPJS Kesehatan juga telah melakukan  penyederhanaan proses administrasi dan sampai kemudahan akses untuk peserta melakukan pengecekan maupun verifikasi layanan melalui aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

dr Fitri menegaskan, urusan peningkatan layanan ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga tugas dari Kementerian Kesehatan (Kemenskes) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

BPJS Kesehatan berharap, ada sinergi dalam manajemen data yang benar dan akurat. Sehingga manfaat BPJS Kesehatan ini sampai kepada semua masyarakat Indonesia.

Staf Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, Ericson menambahkan, peserta BPJS Kesehatan dapat melakukan penurunan kelas dan iuran BPJS Kesehatan. Yang mana, perubahan kelas dan iurannya berlaku secara otomatis pada bulan Januari. Dan dapat dilakukan  hingga tanggal 31 Januari 2020.

Sedangkan  penurunan kelas dan iuran BPJS Kesehatan yang perubahannya berlaku pada bulan berikutnya berlaku hingga bulan April. Sedangkan perubahaan kelas dan iuran selanjutnya hanya bisa dilakukan sekali setahun.

“Kami berharap Serindo selaku organisasi masyarakat dapat membantu kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan terkhusus kepada anggota Serindo yang berada dari Sabang Sampai Merauke,” ujarnya.

Dia menyampaikan, BPJS Kesehatan juga sudah menyediakan layanan Mobile Customer Service (MCS) dalam rangka mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan, khususnya di daerah.

Ericson menambahkan lagi, pelayanan  BPJS Kesehatan sudah tersebar hingga ke seluruh Kabupaten dan Kopta di seluruh Indonesia, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“BPJS juga sudah memiliki kantor-kantor cabang atau perwakilan di setiap Kabupaten dan Kota. Sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan