Temuan di Lapangan, Kebijakan Perikanan Belum Lindungi ABK Nelayan

Debat Capres Putaran Kedua, Menurut Nelayan, Jokowi Lebih Rasional Daripada Prabowo.

Berdasarkan temuan di lapangan, disebutkan kebijakan perikanan Indonesia belum memberikan dampak positif bagi perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan.

Dari temuan situasi di lapangan itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah segera menjamin adanya perlindungan ABK Nelayan dalam kebijakan yang dibuat.

Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata menyampaikan, setidaknya ada empat temuan lapangan dari situasi pekerja ABK Nelayan.

Hasil temuan lapangan ini meunjukkan bahwa kebijakan perikanan terhadap perlindungan nelayan ABK kapal perikanan di atas 10 GT tidak berdampak positif terhadap perlindungan ABK Nelayan.

“Padahal, berdasarkan penelusuran KNTI, telah terdapat 7 peraturan yang mengikat komitmen pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan pekerja perikanan sebagai ABK Nelayan,” tutur Marthin dalam siaran persnya, Selasa (04/09/2018).

Kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja perikanan belum berdampak terhadap ABK Nelayan untuk kapal perikanan di atas 10 GT.

Situasi tersebut berdasarkan hasil temuan lapangan di Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan tiadanya kehadiran pemerintah untuk melindungi ABK Nelayan.

Marthin menyebutkan, pertama, pekerja ABK Nelayan masih belum memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja diatas laut.

Sehingga, terjadi ketidakpastian hubungan kerja yang menempatkan pihak ABK Nelayan dalam posisi yang lemah dan tidak dapat mendapatkan kedudukan hukum.

“Sebabnya dikarenakan tiadanya pengawasan lapangan dari pemerintah terhadap perjanjian kerja laut dan tidak terintegrasi dalam perizinan,” ujarnya.

Kedua, dari sisi pendapatan, bentuk model bagi hasilperikanan pun belum sesuai ketentuan bagi hasil perikanan yang telah diatur sejak UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur pembagian 40% hasil bersih pendapatan diperuntukan bagi ABK Nelayan.

Menurut Marthin, ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih membiarkan lemahnya perlindungan ekonomi dari ABK Nelayan. “Di samping konteks pengawasan dan syarat perizinan yang tidak ditegakkan,” katanya.

Ketiga, minimnya asuransi perikanan bagi ABK Nelayan. Padahal, usaha perikanan telah dinyatakan bersama sebagai profesi yang tinggi resiko ancaman kecelakaan laut.

“Tetapi hal tersebut tidak mendorong asuransi perikanan diberikan kepada ABK Nelayan,” ujarnya.

Keempat, pendekatan HAM yang terus-menerus digaungkan oleh Pemerintah seolah-olah hanya di atas kertas.

Di lapangan, lanjutnya, perusahaan tidak mengetahui berbagai kebijakan terkait dengan sertifikasi hak asasi manusia untuk usaha perikanan.

Di arah yang sama, perusahaan tidak dalam pandangan yang sama untuk menerapkan hak asasi manusia dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menghormati dan melindungi hak asasi ABK Nelayan.

Berdasarkan situasi tersebut, menurut Marthin Hadiwinata, banyaknya kebijakan tidak membuat situasi kesejahteraan ABK Nelayan menjadi lebih baik.

Minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan tersebut menjadi salah satu masalah yang menunjukkan tiadanya inovasi implementasi kebijakan oleh pemerintah di tingkat lapangan.

Ditambah lagi, kebijakan perlindungan ABK Nelayan yang substansial dan mendasar seperti kewajiban adanya perjanjian kerja laut dan asuransi perikanan masih belum terintegrasi dalam sistem perizinan perikanan usaha perikanan.

Di sisi lain, situasi perizinan yang terhambat masalah akses perizinan secara daring (online) mendorong pemerintah daerah mengambil jalan pintas melalui Surat Keterangan Melaut (SKM).

“SKM ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan baru misalnya dalam verifikasi berbagai syarat perizinan termasuk mark down ukuran kapal sebagai salah satu masalah umum yang telah lama ditemukan,” tutup Marthin.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan