Telat, Jangan Paksakan Bahas RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR Sekarang

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar: Telat, Jangan Paksakan Bahas RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR Sekarang.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar: Telat, Jangan Paksakan Bahas RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR Sekarang.

Berbulan-bulan ditunggu, draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan KLerja (RUU CLK) kini baru beredar di masyarakat. Hal itu sudah terlambat. Tak usah dipaksakan harus masuk ke prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, beredarnya RUU CLK itu di masyarakat sebetulnya sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Namun, sejak awal cenderung ditahan dan tak diberikan kepada masyarakat.

“RUU Cipta Kerja sudah beredar di masyarakat. Merebak secara massif. Ini yang ditunggu selama ini. Yang selama ini dirahasiakan oleh Pemerintah,” ujar Timboel Siregar, Kamis (13/02/2020).

Kini, turun Surat Keputusan (SK) Menkoperekonomian No 121 menugaskan Tim untuk membicarakan substansi RUU CLK ini. Juga membicarakan dan substansi regulasi operasionalnya seperti PP, Perpres dan seterusnya. Ada sekitar 14 Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) yang dimasukkan di dalam Tim tersebut. Keterlibatan SP/SB itu secara tegas tercantum pada Pasal 2 SK Menkoperekonomian tersebut.

“Dengan beredarnya RUU ini, Tim yang ditugaskan di pasal 2 untuk membahas substansi RUU tersebut ternyata hanya basa basi. Kan RUU ini sudah masuk dan siap dibahas di DPR. Terus, Tim yang ada SP/SB ini kapan lagi membahasnya?” tutur Timboel Siregar.

Menurut Timboel Siregar yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch ini, seharusnya buruh atau pekerja dilibatkan sejak awal. Kalau sekarang, sudah telat. Terlambat.

“Harusnya, RUU itu ditunda dulu ke DPR. Ditunda sampai Tim tersebut bekerja untuk membahas substansinya,” ujarnya.

Timboel menegaskan, banyak hal yang harus dilakukan pembahsan terlebih dahulu dengan melibatkan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB). Sehingga, butuh waktu. Tidak semestinya langsung dibawa masuk pada pembahasan di DPR.

“Sebab, setelah membaca RUU CLK itu, banyak substansi pasal yang harus dibicarakan terlebih dahulu oleh tim dengan keterlibatan SP/SB itu. Dengan begini, berarti SP/SB itu dijebak, seolah sudah ikut membahas dan segera dibawa ke DPR. Menurutku, SK itu basa basi saja,” pungkas Timboel Siregar.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*