Teken MoU Lintas Sektoral Dengan Kementerian Agraria, Jaksa Agung ST Burhanuddin Full Speed Kawal Agenda Pembangunan Jokowi

Teken MoU Lintas Sektoral Dengan Kementerian Agraria, Jaksa Agung ST Burhanuddin Full Speed Kawal Agenda Pembangunan Jokowi.
Teken MoU Lintas Sektoral Dengan Kementerian Agraria, Jaksa Agung ST Burhanuddin Full Speed Kawal Agenda Pembangunan Jokowi.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkomitmen mengawal proses dan program-program pembangunan Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Wujudnya, dengan melakukan kerjasama lintas sektoral. Salah satunya dimulai dengan penandatanganan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).




Penandatanganan itu berlangsung pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa,  21 Januari 2020.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menyampaikan, pihaknya mengawal kemajuan pembangunan Indonesia dengan semangat dan landasan komitmen yang kuat. Melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif, untuk saling menjaga dan saling mendukung.

“Yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang kita buat kali ini pun adalah langkah penting yang menunjukkan jalinan kerjasama lintas sektoral. Yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberi penguatan dan menjaga supaya semua agenda Pembangunan menuju Indonesia Maju dapat terlaksana dengan baik. Agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutur ST Burhanuddin.




Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama itu, lanjut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu, diharapkan sebagai pedoman mengoptimalkan koordinasi. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

“Dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” jelas Burhanuddin.

Batasan dalam Nota Kesepakatan ini meliputi Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan, Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, Pengamanan pembangunan strategis, Pelacakan aset, Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.




Kemudian, Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, Percepatan sertifikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kedepannya, lanjutnya lagi, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para personil masing-masing jajaran.

“Dan kerja sama lainnya yang disepakati. Saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum. Khususnya upaya pemulihan aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Terlebih pula mencegah adanya penyimpangan pada tahapan-tahapan pembangunan infrastruktur. Seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasilnya,” tutur Burhanuddin.




Dengan demikian, fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal penyusunan dan penetapan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan pengadaan tanah dapat didukung dengan fungsi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, sinergitas antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI menjadi sangat diperlukan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan, sebagaimana Presiden Joko Widodo telah menetapkan 5 program prioritas untuk mewujudkan Indonesia Maju, maka langkah Kejaksaan pun untuk mewujudkannya.




5 Program Prioritas itu adalah, satu, Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Terampil, Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dua, Pembangunan Infrastruktur yang menghubungkan Kawasan Produksi dengan Kawasan Distribusi. Tiga, Penyederhanaan Regulasi. Empat, Penyederhanaan Birokrasi, dan Kelima, Transformasi Ekonomi.

Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Poin penting dari aturan itu adalah Presiden meminta para Menteri Kabinet Kerja, termasuk Jaksa Agung, untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai fungsi dan kewenangannya,” ujar Burhanuddin.




Untuk itu, Burhanuddin menegaskan, penandatanganan perjanjian ini haruslah disadari sebagai bagian dari wujud komitmen bersama dalam merealisasikan beberapa tujuan strategis. Antara lain, pertama, untuk menjadi landasan bagi Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan terkait pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kedua, untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan strategis di bidang tersebut.

“Bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, namun kejaksaan tetap memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintah, melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif. Yang dilaksanakan oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,” tuturnya.




Tindakan pengamanan pembangunan melalui Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis lebih bersifat institusional. Mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga permanen.

Lembaga itu sebagai salah satu unit kerja di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019.

“Hal ini tentunya berbeda dengan TP4 dan TP4D yang hanya bersifat sementara,” tegas Burhanuddin.




Kejaksaan saat ini, lanjutnya lagi, akan mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung pembangunan strategis pemerintah.

JPN memiliki kewenangan memberikan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, maupun BUMN/BUMD.

Eksistensi JPN memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN. Baik selaku tergugat maupun penggugat, serta dalam proses litigasi persidangan di pengadilan maupun non litigasi di luar sidang, melalui mediasi dan negosiasi dengan cara pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) maupun legal audit (audit hukum).




Tidak hanya sampai di situ, Burhanuddin mengatakan, pihaknya full speed melakukan pengawalan pembangunan dan program prioritas yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Dengan turut memberikan support dalam tugas dan fungsi Kejaksaaan yakni Pusat Pemulihan Aset pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung (PPA di Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau Jambin).

“Yang akan senantiasa sinergis dalam upaya penelurusan, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan aset lainnya di dalam maupun di luar negeri,” lanjutnya.

Pada momentum itu, Burhanuddin menegaskan, dirinya telah menginstruksikan dan mengingatkan kembali kepada segenap jajaran Kejaksaan RI untuk meneguhkan komitmen agar sungguh-sungguh, secara aktif menjalankan peran, memberikan kontribusi dukungan dan  perhatian intensif. Dengan segenap  pikiran, daya dan tenaga bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju Indonesia Maju.




“Serta mensosialisasikan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah,” ucapnya.

Semua langgam kerja Kejaksaan, katanya, harus sejalan dengan Visi Misi Presiden RI dan Petunjuk Jaksa Agung RI dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan RI. Khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur, serta penegakan hukum yang harus dapat mendukung investasi.

“Terlebih, mengingat seringkali kebijakan diperlukan untuk menciptakan akselerasi iklim investasi yang kondusif,” tegasnya.




Maka, ditegaskan Burhanuddin, kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar dapat mencermati secara saksama beberapa hal. Pertama, menghindari kriminalisasi terhadap suatu kebijakan.

Dua, Pembuat kebijakan (person) dapat dikenakan pemidanaan, apabila tujuan kebijakan tidak tercapai dan di balik kebijakan tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Atau jika terdapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.

Tiga, seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban padanya, apabila tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan di balik kebijakan itu tidak ada kickback-nya.




Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, Burhanuddin menyampaikan, agar turut mencermati hal-hal yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhindar dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Atau perbuatan lain yang dapat memasuki ranah pidana.

“Sehingga kita harapkan kepentingan publik dalam setiap proses yang berkaitan dengan peran dan fungsi BPN dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Penutup, Burhanuddin berharap, kiranya kerjasama yang dilakukan antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian ATR/BPN itu membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.




“Semoga jalinan kerjasama yang kita bangun ini dapat membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Kiranya, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian,” tutup Burhanuddin.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyampaikan, Kejaksaan Republik Indonesia diundang dan menghadiri Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Sofyan A Djalil beserta segenap jajaran. Dan bersepakat bersama-sama jajaran Kejaksaan RI untuk bertandatangan dalam sebuah nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama.




Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN itu turut dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Wibisono, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Bambang Rukmono, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, para  Pejabat eselon I dan II dari Kejaksaan RI dan Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia.

“Pada kegiatan itu, Jamintel dan Jamdatun juga ikut menandatangani perjanjian kerja sama dengan mitra kerja para pejabat eselon 1 di Kementerian ATR/BPN,” tutup Hari Setiyono.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*