Breaking News

Teken MoU dengan Kementerian Agraria, Sebanyak 17 Ribu Tenaga Honorer Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Teken MoU dengan Kementerian Agraria, Sebanyak 17 Ribu Tenaga Honorer Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebanyak 17.000 tenaga honorer di Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonensia (ATR/BPN) masuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Hal itu terjadi setelah dolakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding i(MoU) atau kerjasama Kementerian ATR/BPN dan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (27/03/2019).

Penandatanganan kerjasama dilakukan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan, perjanjian kerjasama ini merupakan buah dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan amanah undang-undang, untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja dalam lingkungan pemerintahan yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Butir kesepakatan utama kedua belah pihak ini berisikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan non ASN dalam jajaran Kementerian ATR/BPN yang ada diseluruh Indonesia untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

“Komitmen yang kami jalin ini merupakan tanggungjawab kami dan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya. Jumlah pegawai pemerintahan non ASN ini tercatat sebanyak 17.000 pekerja yang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian ATR/BPN di Indonesia,” tutur Agus Susanto.

Nantinya, lanjutnya, proses kepesertaan ini akan dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pluit setiap bulannya. Proses sosialisasi manfaat perlindungan yang diberikan kepada pegawai Non ASN ini pula akan dilaksanakan oleh Kantor Cabang yang sama.

“Perjanjian Kerjasama ini akan berjalan hingga setahun kedepan dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan selanjutnya hingga berkesinambungan karena manfaat ini tentu akan dirasakan oleh para pekerja,” terang Agus.

Skema perlindungan juga akan terus dikaji, sampai saat ini masih terlindungi dalam program JKK dan Jkm saja. “Jika memungkinkan ke depan bisa juga akan ikut dalam perlindungan program Jaminan Hari Tua,” ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, untuk tahun ini dengan potensi 17.000 pekerja se-Indonesia masih akan bertambah.

“Nantinya bahkan lebih besar lagi jumlahnya karena kita bisa melibatkan pihak lain yang menjadi mitra kita seperti juru ukur swasta akan kita himbau untuk ikut dalam perlindungan ini, ditambah lagi dengan penambahan-penambahan pegawai non ASN ini nantinya dalam program reforma agraria yang berdampak pada penambahan peserta yang akan ikut dalam program BPJSTK ini,” ujar Himawan Arief Sugoto.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya hanya memberikan perlindungan BPJS Kesehatan saja. “Dan kami menyadari para pekerja, baik itu Non ASN merupakan staleholder kami dalam menjalani aktivitas operasional, baik di lapangan maupun administrasi di kantor yang jumlahnya juga lebih banyak lagi,” ujar Himawan.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam melengkapi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Terhitung mulai Tahun 2029 nanti seluruh pegawai Non ASN, Aparatur Sipil Negara hingga TNI dan Polri akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan bergabungnya program perlindungan yang diselenggarakan PT Tabungan Asuransi Pensiun (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi satu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini merupakan amanah undang-undang yang harus diimplementasikan dengan baik bagi kesejahteraan pekerja dengan pengelolaan berdasarkan filosofi jaminan sosial yang nirlaba.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*