Tega Betul, Lima Tahun Tanahnya Dirampas Kodam, Datangi Istana Rakyat, Sebanyak 5000-an Warga Nasibnya Menggantung

Tega Betul, Lima Tahun Tanahnya Dirampas Kodam, Datangi Istana Rakyat, Sebanyak 5000-an Warga Nasibnya Menggantung.

Sebanyak enam orang Warga RW 010, Cililitan, Jakarta Timur, mendatangi Markas Pengacara Rakyat di Istana Rakyat, yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto Nomor 54, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019.

Mereka hendak meminta dibantu menghadapi permasalahan hukum mengenai perampasan tanah dan rumah warga di 9 Rukun Tetangga (RT), di RW 010, Cililitan, Jakarta Timur, yang kini dikuasai paksa dan dibangun perumahan tentara oleh Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya).

Guntur Napitupulu, salah seorang Koordinator Forum Warga Korban Perampasan Kodam RW 010 Cililitan menuturkan, sejak peristiwa pembakaran wilayah permukiman penduduk pada 2013 lalu di RW 010 itu, hingga kini sebanyak 275 Kepala Keluarga dengan 385 rumah hunian warga, hidup nelangsa, kocar-kacir dan berserakan.

“Sudah hampir lima tahun ini, warga kami hidupnya terlunta-lunta. Ada sekitar 5000-an warga sebagai penduduk di 9 RT ini yang dirampas tanah dan rumahnya, dan kini dikuasai paksa oleh Kodam Jaya,” ujar Guntur Napitupulu.

Guntur mengungkapkan, warga sudah melakukan proses hukum, namun kini masih mandeg di tingkat kasasi.

Padahal, pada masa kampanye Pemilu lalu, Joko Widodo sebagai Calon Presiden waktu itu sudah berjanji kepada warga korban perampasan itu, jika terpilih sebagai Presiden maka akan segera menyerahkan kembali tanah warga itu kepada warga.

“Bahkan, dalam sebuah pertemuan Silaturahmi Nasional para Relawan Jokowi di Kemayoran beberapa waktu lalu, kami sengaja datang menemui Pak Jokowi. Saya sendiri menyerahkan ada empat bundel data dan dokumen serta hak-hak kepemilikan warga atas tanah dan rumah. Waktu itu Pak Jokowi hendak masukkan bundelan itu ke dalam bajunya, dan diambil oleh ajudan,” tutur Guntur.

Selain tetap mengupayakan proses hukum, lanjut Guntur, warga ogah dibenturkan dengan tentara atau Kodam Jaya. Karena itu, dia berharap, Presiden Joko Widodo segera memenuhi janjinya saja kepada warga di RW 010, Cililitan, Jakarta Timur itu.

“Jokowi, sebelumnya menang telak di sana loh,” katanya.

Guntur juga menyampaikan, sampai sejauh ini, proses hukum yang berlangsung selalu tidak mengedepankan keadilan bagi rakyat di sana. Soalnya, banyak fakta dan bukti-bukti tidak diungkap oleh pengadilan. Bahkan, bukti-bukti kepemilikan diselewengkan oleh pihak Kodam Jaya.

“Bagaimana mungkin, ada sertifikat tanah tiba-tiba muncul dan jadi dalam tiga hari. Padahal, itu tanah dan rumah warga. Sudah puluhan tahun warga membeli dan memiliki tanah dan rumah di situ, bahkan ada warga sudah ada dan membelinya sebelum tahun 1965 loh,” tuturnya.

Untuk perjuangan memperoleh kembali hak warga, Guntur melanjutkan, pihaknya telah membentuk tim untuk berjuang bersama. Dari 9 RT, masing-masing ditetapkan satu koordinatornya.

Forum Warga Korban Perampasan Kodam RW 010 Cililitan juga sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang telah menjadi korban perampasan oleh Kodam Jaya.

Pengacara Rakyat, Charles Hutahaean menyampaikan, Negara harus memenuhi hak-hak warga masyarakat, seperti hak-hak warga korban perampasan Kodam Jaya itu.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) ini menambahkan, dari sekian banyak persoalan perampasan tanah warga yang diadvokasinya, cara perampasan yang dilakukan Kodam Jaya ini termasuk yang lebih terstruktur, tersistimatis dan massif.

“Sehingga, warga dibuat tak berdaya, ditakut-takuti, dan diusir dengan semena-mena. Sementara, aparat penegak hukum, juga sering tidak punya nyali menegakkan hukum dan keadilan sesungguhnya, karena berhadapan dengan institusi militer seperti Kodam Jaya ini,” tutur Charles Hutahaean.

Sementara itu, Kesembilan Koordinator warga dari Forum Warga Korban Perampasan Kodam RW 010 Cililitan itu adalah Guntur Napitupulu, M Hendrik Louhenapessy (+), Fransisko Tulangauw, Sukardi, F Lourens W Fernandez, A Edward Rarungkuan, Mardianto, Mursetia Ningsih dan Ojahan Situmeang.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*