Tapera Jangan Persulit Pekerja Dan pengusaha

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera Jangan Persulit Pekerja Dan pengusaha.

Dianggap memberatkan pekerja formal dan pengusaha, dana pengadaan tabungan perumahan rakyat atau Tapera diminta agar tidak mempersulit pekerja.

 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, kebutuhan rumah yang diperkirakan mencapai 30 juta unit sampai tahun 2020 tidak bisa hanya dibebankan begitu saja kepada para pengusaha dan pekerja formal.

 

Undang Undang Tabungan Perumahan (Tapera) diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan dalam mewujudkan kebutuhan rumah tersebut.

 

Menurut dia, Tapera dibentuk untuk menghimpun dana jangka panjang sebagai sumber pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di sisi lain, lanjut Rosan, Tapera akan membantu pembiayaan jangka panjang, namun hal ini menjadi kendala bagi dunia usaha karena iuran yang dibebankan jadi dana tambahan.

 

“Tapi di satu sisi, jadi kendala karena iuran 2,5 persen kepada pekerja dan 0,5 persen dibebankan ke perusahaan, memang harus dibicarakan lagi,” kata Rosan dalam Seminar Undang Undang TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat, Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Mensukseskan Program Nawacita  yang diselenggarakan oleh Kadin Hubungan Antar Lembaga, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

 

Rosan mengatakan, apabila pihak swasta diikutsertakan dalam iuran maka harus ada rumusan tertentu agar tidak tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Karena kalau ditelusuri ada komponen perumahan BPJS Ketenagakerjaan, total itu ada sekira 20 persen total iuran jaminan sosial dan lain-lain, kalau ditambah 3 persen itu jadi 23 persen karena kita ingin jaga daya saing,” ujarnya.

 

Rosan mengatakan, Undang-Undang Tapera sebagai payung hukum penghimpunan dana efektif jangka panjang untuk pembiayaan perumahan masih menjadi sorotan para pengusaha. Pasalnya besaran iuran yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tapera dianggap masih memberatkan pengusaha. Menurut dia, sebaiknya UU Tapera tidak memaksakan pengenaan beban bagi pemberi kerja atau perusahaan.

 

Rosan menyampaikan, seharusnya target kepesertaan Tapera bisa lebih menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal. “Pemerintah sudah berkewajiban menyediakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pekerja formal tidak perlu dibebani iuran sebagaimana isi Undang Undang Tapera,” ujarnya.

 

Menurut dia, seharusnya pengusaha diberikan ruang dan tidak langsung dikenakan iuran Tapera, sehingga iuran tidak semakin memberatkan pihak pengusaha atau pemberi kerja.

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  Hariyadi Sukamdani mendorong agar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat disinergikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, kedua program ini memiliki basis pengumpulan dana yang sama. Jadi, menurut Hariyadi, kedua program tersebut dapat disinkronisasikan tanpa memungut dana tambahan baik kepada pekerja maupun pemberi kerja.

 

“Karena di Undang Undang Tapera ini tidak mencerminkan sinergi sosial, karena kalau membuat Undang Undang lepasan yang sebelumnya sudah ada di BPJS kesehatan itu akan lebih berat mungut (biayanya),” kata Hariyadi.

 

Selama ini, lanjut Hariyadi, Tapera juga akan menghimpun dana dari iuran sektor informal yang diperkirakannya akan sulit dilakukan di Tapera tersebut.

 

“Keberatan kami ini bahwa Tapera jadi lembaga yang memungut kembali pekerja dan pemberi kerja. Sehingga dari kami mengusulkan kita sinergikan, yang namanya ada keselarasan antara Tapera dan BPJS,” ujarnya.

 

Yang terpenting, tambah Hariyadi, dengan adanya keselarasan tugas pemangku kepentingan tinggal mengoptimalkan alokasinya untuk membagi antara jaminan sosial dengan perumahan.

 

“Tinggal mengatur alokasinya saja, justru dengan begitu orang yang tadinya tidak mau ikut BPJS merasa itu suatu kebutuhan, jaminan sosial itu digabung diintegrasikan enggak dipecah-pecah,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Budi Susanto mengakui, UU Tapera memang memiliki kemiripan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, dia pun memprediksi adanya kesamaan persoalan dan hambatan di keduanya.

 

Budi Susanto mengatakan, kemiripan antara konsep Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan terletak pada struktur dan organnya meskipun tujuannya yang berbeda.

 

“Hampir sama dengan Undang Undang BPJS, strukturnya, organnya hampir sama, ada kemiripan, terus juga unit-unit investasinya, ada kemiripan antara BPJS dengan Tapera walau tujuannya beda,” kata Budi.

 

Menurut dia, skema tabungan sosial yang ada di BPJS juga berpotensi tumpang tindih karena memiliki kesamaan dengan Tapera. Pasalnya dari tabungan sosial BPJS tersebut sebesar 30 persen bisa diambil untuk digunakan terkait perumahan seperti uang muka membeli rumah.

 

“Ada kemiripan dengan Tapera untuk JHT (Jaminan Hari Tua) pensiun, kalau saya lihat di Tapera ada kemiripan dengan skema ini, peserta mengiur dan suatu saat dikembalikan beserta hasil pengembangannya,” ujarnyanya.

 

Budi mengungkapkan, hingga saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan dana tabungan sosialnya untuk perumahan tercatat hanya 86 orang dari total anggota 21 juta orang.

 

Menurut dia, hal tersebut karena tabungan sosial untuk komponen perumahan di BPJS Ketenagakerjaan kalah pamor dengan dana jaminan hari tua (JHT).

 

“Tabungan sosial untuk perumahan di BPJS itu bisa diambil 30 persen tapi ternyata jumlahnya yang ambil hanya 86 orang dari total peserta, karena lebih menarik di BPJS itu JHT,” ucapnya. Sedangkan jumlah peserta yang mengambil JHT, lanjut dia, dalam 9 bulan sebanyak 1,6 juta atau sekira Rp12 triliun.

 

Selain itu dia juga mengatakan, dengan menyasar sektor formal dan informal, maka diperkirakan tantangan yang dihadapi Tapera juga akan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Apalagi sektor informal itu 58 persen, jadi sekira 45 juta orang itu pekerja dengan gaji pas-paan, jangan sampai saudara kita yang ini tidak masuk dalam Tapera, ini juga yang kami hadapi tantangannya,” ujar Budi.

 

Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) saat ini memasuki tahap finalisasi. Pembentukan komite hanya menunggu persetujuan atau tanda tangan dari Presiden Joko Widodo.

 

“Komite Tapera sudah ada di meja presiden untuk di tanda-tangan terutama dari unsur professional,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

 

Nantinya, Komisioner dari Komite Tapera yang merupakan salah satu komponen pelaksana UU Tapera ini akan beranggotakan dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dari unsur pekerja.

 

Paling cepat itu dijalankan 2018, nantinya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan informal,” ujar dia.

 

Basuki menambahkan, dirinya berharap agar pelaksanaan Undang Undang tersebut dapat berjalan efektif terlebih dengan adanya peran dari Komite Tapera.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan