Bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan juga didorong sigap membongkar adanya praktik korupsi berupa penyelewengan anggaran di kementerian.
Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman mendukung Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang menegaskan agar pelaksanaan anggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diawasi dengan ketat.
Bukan hanya di Kemenhub, di kementerian-kementerian lainnya, aparat pengawas dan juga penegak hukum diminta sigap dan bertindak tegas memberantas korupsi. Terutama korupsi dalam pelaksanaan anggaran kementerian yang bersangkutan.
“Jadi, apa yang disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu perlu didukung oleh semua aparat hukum. Bukan hanya KPK, Kejaksaan harus sigap melakukan pengusutan dugaan korupsi di kementerian-kementerian. Sehingga pelaksanaan anggaran bisa tepat sasaran dan tepat guna,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Sabtu (15/02/2020).
Haris Budiman menekankan, jarang seorang menteri akan melaksanakan pengawasan pelaksanaan keuangan yang ketat.
Menhub Budi Karya Sumadi, menurut Haris, adalah salah seorang menteri yang berani menegaskan agar dugaan penyelewengan anggaran di kementeriannya diawasi ketat. Kemudian diusut tuntas jika ditemukan adanya dugaan praktik korupsi.
“Semoga itu bukan sekedar lips service. Karena itu, kita dukung penegak hukum segera turun tangan menelusuri sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kemenhub itu. Sebab, selama ini, tak sedikit laporan mengenai adanya praktik korupsi di Kemenhub. Jaksa dan KPK juga boleh sama-sama melakukan pengusutan,” tutur Haris Budiman.
Haris mengingatkan, selama ini, proses pembangunan dan pelaksanaan anggaran kementerian sering bermasalah. Terutama berkenaan dengan pengerjaan proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran Negara di Kementerian bersangkutan.
Apalagi, lanjutnya, Kejaksaan Agung selama ini juga mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara, maupun lembaga pemerintahan. Termasuk dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Selain pengawasan internal Kementerian yang harus juga berfungsi optimal melakasanakan tugas pengawasannya, Kejaksaan, KPK dan semua unsur aparat penegak hukum harus pro aktif, dan sigap melakukan pengawasan pelaksanaan keuangan. Sehingga, anggaran Negara tidak terbuang sia-sia. Pembangunan bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia,” tandas Haris Budiman.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan agar dilakukan tindakan tegas mencegah terjadinya praktik korupsi di Kemenhub.
Budi Karya Sumadi meminta pelaksanaan anggaran di daerah diawasi ketat untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian. Pengawasan itu utamanya dilakukan oleh pejabat kementerian di tataran eselon I dan II.
“Saya ingatkan ke eselon I dan II awasi teman-teman daerah yang belum atau tidak concern ke kegiatan yang sifatnya good governance,” ujar Budi Karya di kantornya, Kamis, 13 Februari 2020.
Budi Karya menegaskan, Kemenhub telah mencanangkan komitmen untuk menciptakan wilayah bebas korupsi melalui penandatanganan bersama antara menteri dan pejabat eselon. Penandatanganan itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri.
Budi Karya mengatakan komitmen ini merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi di tingkat madya dan pratama. Ke depan, kata dia, komitmen tertulis juga akan ditandatangani oleh pejabat di tingkat adminsitratif.
Bekas Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) juga itu meminta penandatanganan komitmen tak sekadar angin lalu.
Budi berharap, dengan kesepakatan bersama, Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan good corporate governance atau GCG. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, untuk mencegah korupsi di kementerian, inspektur jenderal perlu melakukan pengawasan internal yang lebih ketat.
Sebagai bagian pengawasan, ia meminta inspektur jenderal di masing-masing instansi bekerja optimal dan mengkaji ulang sistem pelayanan serta pengadaan barang dan jasa.
Menurut Jenderal Polisi Bintang Tiga itu, pembentukan zona integritas juga penting untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.
“Zona integrasi itu penting karena sasarannya adalah Kementerian Perhubungan menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dalam melayani,” kata Firli.(JR)
