Breaking News

Tangkap Koruptor, Aliansi Nelayan Anti Korupsi Dukung KPK Sejahterakan Nelayan

Ternyata Sejumlah Pengadaan di Sektor Kelautan dan Perikanan Bermasalah

Ternyata Sejumlah Pengadaan di Sektor Kelautan dan Perikanan Bermasalah, Tangkap Koruptor, Aliansi Nelayan Anti Korupsi Dukung KPK Sejahterakan Nelayan. Ternyata Sejumlah Pengadaan di Sektor Kelautan dan Perikanan Bermasalah, Tangkap Koruptor, Aliansi Nelayan Anti Korupsi Dukung KPK Sejahterakan Nelayan.

Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyejahterakan nelayan dengan cara membongkar berbagai dugaan korupsi yang terjadi di sektor Kelautan dan Perikanan.

Koordinator Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) Effendy Choirul mendesak KPK segera menyeret sejumlah petinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diduga kuat terlibat korupsi pengadaan, yang sangat menyengsarakan nelayan.




“Pantas saja nelayan tidak maju-maju, rupanya banyak yang dikorupsi oleh petinggi. Kami mendukung KPK mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi di KKP,” tutur Effendy Choirul, Senin (20/05/2019).

Dia sepakat, kehadiran KPK  juga sebagai lembaga yang bersifat mengontrol dan menghukum semua lembaga negara yang terindikasi korupsi.

Diterangkannya, penggeledahan pada Kamis (16/5/2019) oleh Tim Penyidik KPK di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi prestasi yang bernilai tinggi.




“Karena, selama ini, sulitnya menemukan bukti terduga, terindikasi atau diduga melakukan tindak pidana korupsi. Padahal, kerugian negara sangat nyata adanya, misal terjadi Diclaimers dalam jangka waktu 4 tahun terakhir. Itu pun tak bisa diperbaiki ketika dinyatakan disclaimers,” tuturnya.

Dengan demikian, KPK sudah melakukan kontrol, monitoring, evaluasi, dan bahkan penggeledahan, sebagai cara yang harus lakukan dalam penegakan hukum.

Dalam penggeledahan, KPK menyita beberapa dokumen pengadaan kapal dan bukti elektronik terkait dengan pengadaan empat kapal pengawas pada 2013 yang merupakan upaya KKP melalui Ditjen PSDKP untuk memperkuat armada kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).




Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah Kantor PT Daya Radar Utama (DRU) pada Jumat (17/5/2019). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus pengadaan 16 kapal cepat patroli Bea dan Cukai.

Menurut Effendy Choirul, penggeledahan-penggeledahan seperti itu menjadi pintu masuk KPK ke KKP untuk mengungkap dugaan-dugaan tindak pidana korupsi.

“Besar kemungkinan, akan ada tersangka baru dalam waktu dekat. Pemeriksaan KPK terhadap siapapun yang terlibat dalam dugaan skandal korupsi menjadi konsen KPK RI saat ini, khusus di KKP,” ujarnya.




Persoalan lain, lanjutnya, seperti fenomena menteri atau pejabat negara membuat SOP melalui Peraturan Menteri (Permen) untuk mencegah tindak pidana korupsi sangat lemah. “Karena, peraturan yang mereka buat itulah yang dilanggar,” katanya.

Sebagaimana, peraturan yang dimaksud adalah Permen KP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP, disempurnakan menjadi Permen KP Nomor 44 Tahun 2017, yang telah dikeluarkan.

“Menjaga integritas adalah pesan yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran KKP agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Jika integritas sudah dipegang teguh, tak perlu khawatir apa yang akan terjadi,” tuturnya.




Selain itu, Menteri KKP juga telah menerbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan KKP, termasuk membangun zona-zona integritas di satuan kerja (Satker) KKP.

Dari terbitnya berbagai peraturan tersebut, lanjut Choirul, tak ada yang konsekuen dan nilai integritasnya rendahan. Seharusnya, menteri menerbitkan peraturan menteri bisa berdampak pada kinerja dan kejujuran dalam bekerja mengelola uang negara.

“Namun, dalam beberapa hal, terbukti KPK selalu melirik KKP karena terindikasi banyaknya pejabat serta pegawai yang tidak berintegritas,” ujarnya.




Apa yang dilakukan KPK di kantor KKP, kata dia lagi, merupakan proses penyidikan. Karena sala satu hal yang membuat ceroboh bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) atas tidak terbukanya data belanja barang dan jasa.

Sebelumnya, ICW mengungkapkan, sebanyak Rp 86 triliun dana yang digunakan dalam belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017, tidak diumumkan ke publik oleh beberapa kementerian. Salah satunya oleh KKP.

Kesalahan data yang dilakukan KKP dalam penginputan data pada laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan kesalahan fatal dan sampai sekarang belum bisa diperbaiki.




KKP mengakui, ada keteledoran atas 11.191 paket itu tidak tergambar secara lengkap dan konkret di lamannya LKPP. Pada tahun 2017, KKP memiliki anggaran lebih dari Rp7 triliun untuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi 11.191 paket.

Dimana rincian data dari belasan ribu paket tersebut tidak ditampilkan secara lengkap pada laman LKPP. Karena, karakter pengadaan barang dan jasa di KKP yang meliputi beberapa faktor, yakni perbedaan jenis barang, misalnya alat tangkap ikan, pihak penerima punya beberapa kriteria, seperti harus berbadan hukum dan jelas.

“Alasannya, datanya tidak gampang untuk diperoleh, karena proses data ini tidak cepat, kami tidak bisa upload ke LKPP secara konkret dan lengkap,” ujar Choirul.




Bagi dia, ada pelanggaran dalam perencanaan sehingga menyebabkan kerugian negara. Sebahaimana dalam anggaran KKP tahun 2017, contoh satu unsur pelanggaran hukum, yakni tidak finish dalam menentukan administrasi program sehingga mudah mengalami kebocoran uang.

Bahkan, ada temuan pada KKP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), soal proyek di Merauke yang terlambat pembangunannya. Alasannya, letak letak geografis. Namun, seharusnya mengerti apabila menyusun perencanaan program atas situasi sehingga ada tahapannya.




“Semoga ke depan, KPK, Kepolisian, Kejagung dan penegak hukum lainnya: mengawasi terus lemabaga KKP agar memiliki anggaran yang transparan dan bias dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bila terjadi kecurangan, KPK harus terus memantau dan mengusutnya,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*