Breaking News

Tangani Proses Hukum Penambangan Timah Ilegal di Bangka Belitung, Aparat Hukum Perlu Perhatikan Situasi dan Kondisi

Tangani Proses Hukum Penambangan Timah Ilegal di Bangka Belitung, Aparat Hukum Perlu Perhatikan Situasi dan Kondisi.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Bangka Belitung AKBP Indra Krismayadi yang turut dalam pertemuan di Kemenkopolhukam pada Kamis, 21 Maret 2019, merinci sejumlah percakapan dan kesimpulan yang dipercakapkan.

“Rapat mengenai koordinasi permasalahan pertambangan rakyat,” tutur Dirkrimsus Polda Bangka Belitung AKBP Indra Krismayadi, Sabtu (23/03/2019).

Rapat yang digelar di Deputi V Kemenkopolhukam itu, lanjutnya, dipimpin oleh Asisten Deputi V Kamtibmas Kemenkopolhukam Brigjen Pol Bambang Setjahyo dihadiri oleh PT Timah, Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Provinsi Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung dan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI).

Ada sejumlah pokok permasalahan di Bangka Belitung yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, mengenai permohonan penerbitan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). “Kedua, adanya gesekan antara kegiatan pertambngan laut dengan nelayan. Dan ketiga, masih maraknya kegiatan penambangan ilegal,” ujar AKBP Indra.

Pertemuan khusus itu, menyimpulkan empat hal, yakni berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). “Untuk RZWP3K ini, agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mempercepat prosesnya,” ujarnya.

Poin kedua yang menjadi kesimpulan dari rapat itu, lanjutnya, agar diberdayakan Tim Terpadu Penyelesaian Pertambangan Timah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

Ketiga, berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Timah kepada Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) tetap bisa dilanjutkan operasionalnya.

“Sedangkan rencana pengajuan SPK untuk 70 kelompok nelayan dan masyarakat pesisir agar PT Timah memproses sesuai aturan yang berlaku,” jelas AKBP Indra.

Dan kesimpulan dari pertemuan yang keempat adalah mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum tetap dilakukan dengan mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku.

“Penegakan hukum, terutama terhadap penambangan ilegal di wilayah kawasan hutan, pesisir dan laut agar tetap dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*