Tanah Petani Tetap Dirampas, Pak Jokowi Kok Diam Saja? Kapan Blusukan Lagi Ke Karawang?

Tanah Petani Tetap Dirampas, Pak Jokowi Kok Diam Saja? Kapan Blusukan Lagi Ke Karawang?

- in NASIONAL
26
0
Pak Jokowi, Tolong Kembalikan Tanah Petani Yang Dirampas PT Podomoro Grup

Presiden Jokowi dinilai tidak komitmen dengan janjinya semasa kampanye kepada para petani. Penyelesaian pengembalian lahan pertanian milik para petani di rampas  oleh para taipan bisnis properti tak kunjung mendapat realisasi dari Jokowi.

Koordinator Tim Advokasi Petani Karawang (Tampar) Udam Muhtadin menagih janji Presiden Jokowi agar segera menyelamatkan para petani agar tanah dan lahan yang dirampas oleh mafia tanah berkedok pengusaha yang berkolaborasi dengan aparatur Negara itu segera dikembalikan.

“Dulu, semasa kampanye Pilpres, dan diawal setelah terpilih jadi Presiden,  Pak Jokowi blusukan dan mendatangi kami. Dia berjanji dalam waktu tiga bulan masalah perampasan lahan pertanian kami akan segera dikembalikan. Nyatanya, hingga hari ini, kami sudah tidak bisa mengolah lahan kami, malah sudah dikuasai oleh perusahaan properti dan dijagai oleh polisi dan tentara serta preman-preman. Kami tidak bisa masuk ke lahan milik kami sendiri,” ujar Udam saat berkumpul dengan puluhan petani korban perampasan lahan di Posko Perjuangan Petani, di Teluk Jambe, Krawang, Jawa Barat, (Jumat, 12/02/2016).

Padahal, di saat musim penghujan seperti saat ini, lanjut Udam, para petani harusnya sudah bisa mengolah dan menanami lahan milik pertanian mereka. Dia meminta Jokowi agar kembali blusukan untuk melihat kenyataan hidup yang dialami oleh para petani korban perampasan lahan ini, serta mewujudkan janjinya.

“Ini sudah musim penghujan, seharusnya kami sudah menanam. Lihatlah, datanglah Pak Jokowi blusukan, beginilah kenyataan kami hari-hari ini, tanpa kepedulian pemerintah, tanpa realisasi janji dari Pak Jokowi. Aparat malah mendukung dan berpihak kepada perampas lahan pertanian kami karena mereka banyak duitnya,” ungkap Udam.

Udam menyampaikan, sejak lahan pertanian mereka dirampas dan dikuasai oleh pengusaha hitam dan mafia tanah pada 2014 lalu, kini sebanyak 400-an Kepala Keluarga Petani dan keluargnya hanya bisa bekerja serabutan untuk mempertahankan hidup.

Dia mengungkapkan, para petani malah tidak tahu menahu mengapa tanah pertanian mereka yang sudah dimiliki dan diolah sebagai ladang pertanian sejak turun temurun itu bisa jatuh ke tangan pengusaha. Udam dan para petani lainnya yang tanahnya diserobot dan dirampas itu pun kini menyadari bahwa mereka sudah diperdaya dan dibodoh-bodohi oleh para mafia tanah yang berkolaborasi dengan pengusaha dan aparatur Negara, sehingga lahan mereka berpindah tangan.

“Kini semua jadi pengangguran dan tanah kami dirampas. Harusnya, pemerintah ada ketegasan dan pro rakyat. Kami mau tanah kami kembali. Kenapa ada perampas berkuasa di tanah kami. Itu tanah kami, milik kami dan sudah kami olah sejak turun temurun, kami memiliki surat-suratnya,  kok malah dirampas dan malah orang lain yang berkuasa di lahan kami,” papar Udam.

Dia menyampaikan, para petani pun telah meminta lahan pertanian seluas 350 hektar yang dirampas itudikembalikan kepada petani. Lahan yang berlokasi di 3 desa yaitu Wanasari, Wanakerta dan Cinta Langgeng, Karawang, Jawa Barat itu malah dijaga oleh kepolisian dan anggota TNI.

“Kami tidak boleh mengolah lahan kami. Darimana lagi kami akan mendapat makan. Ladang kami telah dirampas. Pak Jokowi, tolonglah lihat kebenaran yang terjadi kepada kami ini. Kembalikan tanah pertanian kami, agar kami bisa mengolahnya kembali,” pungkas Udam sendu.

Di tempat yang sama, anggota Tim Advokasi Petani Karawang (Tampar) Morris menjelaskan, semua langkah hukum sudah ditempuh oleh petani sendiri. Bahkan sudah masuk ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

“Sebelumnya Pengadilan Negeri Karawang malah berpihak kepada perampas lahan kami. Hakimnya memutuskan bahwa tanah kami diambil alih oleh PT Sumber Air Mas Pratama. Dan malah hakimnya menawarkan ke kami agar mau diberikan ganti rugi sebesar tiga ribu rupiah per meter tanah. Hina sekali kami ini diperlakukan,” ujar Morris.

Dia pun mendesak Jokowi agar tidak berdiam diri saja. Menurut Morris, hanya Presiden Jokowi yang bisa mengembalikan tanah pertanian mereka ke para petani itu sendiri. “Pak Jokowi harus buktikan janjinya mengembalikan lahan kami ke kami. Jokowi berjanji akan pro pada petani, kami tunggu janjinya untuk direalisasikan segera,” ujar Morris.

Pada 24 Juni 2014 terjadi eksekusi lahan atas dasar putusan PK nomor 160. Pihak yang berperkara 49 warga dengan luas tanah 70 hektar. “Tapi ternyata yang dieksekusi kok malah menjadi 350 hektar. Dan itu lahan pertanian para petani,” ungkap Morris.

Menurut dia, telah terjadi pengambilalihan ilegal terhadap 280 hektar lahan warga oleh Agung Podomoro melalui PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang diduga telah main mata dengan PN Karawang. Morris juga menyayangkan perlakuan PN Karawang yang seolah mempercepat proses peradilan, meski ketika persidangan pihak Penggugat tidak hadir.

Seperti diketahui, Agung Podomoro mengklaim telah memiliki 350 hektar lahan di Karawang sejak pertengahan 2013 dengan nilai pembelian Rp 502 miliar. Pada November 2013, Agung Podomoro menandatangani perjanjian pengikatan jual beli tanah seluas 216 hektar kepada AUA (Acquire Universal Advantage) Development pada November 2013 senilai Rp 1 triliun.

AUA Development adalah perusahaan pengembang properti asal Taiwan yang berencana membangun kawasan industri di Karawang melalui anak usahanya PT AUA Land. Disinyalir, pengambilalihan ilegal 280 hektar lahan warga oleh Agung Podomoro itu, berkaitan dengan lahan sengketa tersebut sudah dijual sebagian kepada AUA Development. “Sebenarnya nilainya itu kami hitung sekarang mencapai 7 tiliun rupiah,” pungkas Morris.(JR-1)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Korupsi Rp 11 Miliar, Kejati Sumut Amankan Buronan Tersangka Kasus PT KAI Medan

Telah dibaca: 4 MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera