Tanah KDT Milik Masyarakat Adat, Kembalikan Danau Toba Kepada Orang Batak

Tanah di Indonesia Sebagai Milik Masyarakat Adat Sudah Sejak Era Soekarno

Diskusi Gabungan Anak Rantau Danau Toba (GAR-DT) bertema Selamatkan Masa Depan Bangso Batak, yang digelar di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (01/10/2019): Kembalikan Kawasan Danau Toba Kepada Orang Batak.
Diskusi Gabungan Anak Rantau Danau Toba (GAR-DT) bertema Selamatkan Masa Depan Bangso Batak, yang digelar di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (01/10/2019): Kembalikan Kawasan Danau Toba Kepada Orang Batak.

Para perantau asal Kawasan Danau Toba (KDT) yang tergabung dalam Paguyuban Gabungan Anak Rantau Danau Toba (GAR-DT), meminta agar seluruh tanah dan wilayah, termasuk hutan, lembah dan danau, sungai dan segala isinya di wilayah KDT dikembalikan kepada Orang Batak. Orang Bataklah sebagai pemilik yang sah atas wilayah itu.

Seluruh tanah dan air dan wilayah yang terdapat di Kawasan Danau Toba (KDT) harus dikembalikan kepada Masyarakat Adat Batak di kawasan itu.

Sebab, selain adanya orang Batak secara turun temurun, mengenai kepemilikan wilayah Indonesia sudah tegas dideklarasikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno-Hatta.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Gabungan Anak Rantau Danau Toba (GAR-DT) bertema Selamatkan Masa Depan Bangso Batak, yang digelar di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (01/10/2019).

Perantau dari Kecamatan Silahisabungan, Dairi, Kawasan Danau Toba (KDT), Sandi Ebenezer Situngkir menegaskan, bicara Danau Toba, syaratnya mutlak, 100 % harus dengan keberpihakan kepada orang Tua, Saudara-Saudara dan Tanah Nenek Moyang yang melahirkan anak-anak rantaunya dari Kawasan Danau Toba (KDT).

Maraknya kisruh mengenai tanah di KDT, serta adanya penyerobotan maupun perampasan lahan yang dilakukan segelintir pengusaha, pemerintah maupun orang-orang yang hendak menguasai KDT, harus dihentikan. Dengan meletakkan dasar kepemilikan wilayah KDT kepada Masyarakat Adat setempat.

Sandi Ebenezer Situngkir yang berprofesi sebagai advokat itu mengungkapkan, pada saat membuat Undang-Undang Agraria, Presiden Soekarno sudah sangat menekankan anti kapitalisme dan anti imperialisme.

Oleh karena itulah, Soekarno dalam UU Agraria itu menegaskan, bahwa pemilik tanah air Indonesia adalah Masyarakat Adat di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.

“Silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, kawan-kawan sekalian membaca risalah pembentukan Undang-Undang Agraria di era Soekarno itu. Presiden Soekarno berkata, Saya tahu pada saatnya rakyat Indonesia akan kalah melawan kapitalisme, untuk itulah Presiden Soekarno menerapkan prinsip hukum adat dan sesuai agama untuk mengelola tanah di Indonesia,” ungkap Sandi Ebenezer Situngkir.

Sehingga, perlu diingatkan kembali, lanjutnya, terkait tanah di Kawasan Danau Toba, dan daerah-daerah lainnya, seluruhnya adalah tanah adat.

“Jangan tanya lagi Sertifikatnya mana? Demi hukum itu menjadi milik adat menjadi dasar hak milik perseorangan. Negara harus hadir untuk memberikan sertifikat, karena itu kewajibannya kepada rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sandi Ebenezer Situngkir menegaskan, kehadiran sebuah badan otorita di Kawasan Danau Toba, yang dikenal dengan Badan Otorita Danau Toba (BODT) atau Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), harusnya dibatalkan keberadaannya. Paling tidak, harus ada langkah tegas melakukan revisi terhadap aturan yang melahirkan BPODT itu.

Sebab, di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), memang ada Perpres yang menyebut bahwa Kawasan Danau Toba menjadi salah satu wilayah Pembangunan Strategis Nasional.

“Akan tetapi, di Perpres itu, tidak dijelaskan apa dan bagaimana turunannya. Belum ada. Nah, ujug-ujug, sekarang ada BPODT. Ini rujukanna tidak kita ketahui darimana kok tiba-tiba ada BPODT,” ujarnya.

Sebab, jika merujuk ke Perpres yang pernah diterbitkan oleh Presiden SBY, maka seharusnya Masyarakat Adat berada di barisan terdepan sebagai pemilik tanah, yang harus diajak dan dimintai ijin untuk kesediaannya agar tanahnya dipergunakan bagi pembangunan strategis nasional itu.

“Kalau yang BPODT sekarang kan tidak begitu. Main bentuk begitu saja, dan mengklaim banyak wilayah di KDT sebagai hak BPODT. Itu tidak boleh. Ingat, pemilik sah tanah dan wilayah di KDT adalah orang-orang Batak. Kembalikanlah ke orang-orang Batak,” tegas Sandi Ebenezer Situngkir.

Dia menekankan, Perpres BPODT yang ada saat ini melanggar Undang-Undang. Norm pembentukannya bertentangan dengan UU yang ada. “Kita Tolak BODT atau BPODT sekarang ini. Kita jangan terbuai. Kita setuju Jokowi memiliki niat baik, tapi niat baik saja tidaklah cukup. Aturannya harus dikembalikan dulu kepada Orang Batak. Ingat, jika diteruskan yang sekarang, jangan sampai ada saatnya bukan orang Batak yang berdiam di KDT,” turut Sandi Ebenezer Situngkir.

Karena itu, lanjutnya, Gabungan Anak Rantau Danau Toba (GAR-DT), perlu segera berbicara langsung dengan Pemerintah Pusat dan pihak-pihak seperti BPODT dan lainnya, untuk menjelaskan kepemilikan KDT dan juga rencana yang bisa dilakukan untuk membangun kawasan itu.

“Kita perantaulah yang bisa juga bicara dengan Pemerintah. Dan harus ada jaminan, secara tegas, bahwa itu adalah Tanah Masyarakat Adat seperti yang dinyatakan oleh Proklamator dan Pendiri Bangsa Indonesia, Bung Karno. Dan harus ada jaminan, Orang Batak di KDT tidak boleh diusir dan tidak akan terusir,” tuturnya.

Sandi mengingatkan, membangun KDT tidaklah cukup hanya dengan program wisata dan infrastruktur. Sebab hal itu hanya akan membawa ekses buruk bagi masyarakat di KDT.

“Itu harus dilakukan secara konprehensif, mulai pendidikannya, kesehatannya, lingkungannya, masyarakat adatnya, religinya. Semua itu holistik,” tuturnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan