Breaking News

Tanah Dimonopoli dan Dikuasai Pengusaha, Reforma Agraria Ala Jokowi Telah Bohongi Rakyat

Tanah Dimonopoli dan Dikuasai Pengusaha, Reforma Agraria Ala Jokowi Telah Bohongi Rakyat.

Peringatan Hari Petani Tidak Bertanah (Landless Day) pada 29 Maret lalu menjadi momentum mendorong perlawanan terhadap praktek perampasan dan monopoli tanah. Di Indonesia, program reforma agraria belum dirasakan efektif untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR), Rudi HB Daman menyampaikan, peringatan Hari Petani Tidak Bertanah merupakan momentum perlawanan kaum tani dan seluruh rakyat terhadap program reforma agraria palsu milik pemerintahan Jokowi.

“Pemerintahan Jokowi membohongi rakyat soal reforma agraria dengan bagi-bagi sertifikat tanah atau program sertifikasi. Pemerintah bukannya merombak tatanan kepemilikan monopoli tanah yang dikuasai oleh korporasi besar, melainkan mengejar target pembagian 9 juta sertifikat tanah sampai 2019,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (30/03/2018).

Pihaknya mengkritik pemerintah yang telah mengeluarkan lebih dari 4,2 juta sertifikat tanah dan dipropagandakan sebagai keberhasilan mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Secara bersamaan, justru pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan perkebunan besar sawit yang menguasai 26 juta hektar untuk melanjutkan Hak Guna Usaha (HGU) dan memperluasnya. Selain itu terjadi masih terjadi pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan izin usaha pertambangan (IUP).

“Tujuan sesungguhnya program sertifikasi tanah adalah untuk mempermudah perampasan tanah melalui kemudahan investasi masuk untuk menguasai lahan,” ungkap Rudi.

Pemerintah terus mendorong petani untuk menjaminkan sertipikat tanahnya ke bank untuk mendapatkan modal usaha pertanian. Dengan cara demikian, pemerintah menjalankan program Bank Dunia yakni inklusivitas keuangan di perdesaan yang menjadikan kaum tani semakin terjerat riba yang mencekik, semakin melarat akibat tanahnya disita bank.

“Jelas sekali, tidak ada reforma agraria jika  pemerintah terus mengenjot proyek mega infrastruktur yang merampas tanah secara luas,” imbuhnya.

FPR menilai, masalah monopoli dan perampasan tanah tidak hanya menjadi masalah kaum tani, namun menjadi masalah seluruh rakyat Indonesia.

“Monopoli tanah yang makin kuat menjadikan upah buruh selalu rendah karena tidak adanya industri nasional, bertambah banyaknya penganguran, rakyat di desa terpaksa terusir dan menjadi buruh migran,” ujar Rudi.

Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Mohamad Ali mengatakan, saat ini rakyat yang berusaha mempertahankan tanahnya terus dibayangi oleh teror, intimidasi, hingga kekerasan yang mengancam nyawa. Berdasarkan catatan AGRA, di era Jokowi, pelanggaran HAM terhadap para petani yang berjuang mempertahankan tanahnya mengalami peningkatan.

“Ada 138 peristiwa kekerasan dan 648 orang ditangkap. 235 orang di tembak dan 10 orang meninggal dunia. Jumlah ini belum termasuk jumlah kekerasan dan pengusiran paksa lainnya” katanya.

Selain itu, masih terjadi penggusuran dan pengusiran paksa lainnya terhadap suku bangsa minoritas, masyarakat pesisir bahkan masyarakat miskin perkotaan yang mana tempat mereka akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur komersial milik tuan tanah dan pengusaha-pengusaha besar.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menargetkan program reforma agraria hingga 2019 seluas 9 juta hektare lahan. Realisasinya hingga 2017 telah mencapai penataan aset hingga 6,49 juta hektare lahan.

Dirjen l Penataan Agraria Muhammad Ikhsan merinci, hingga akhir 2017, Kementerian ATR telah melakukan legalisasi aset tanah transmigran sebanyak 20.252 hektare, legalisasi aset 6,207 juta hektare, dan redistribusi tanah sebanyak 262.189 hektare. Dengan demikian, target reforma agraria masih sangat mungkin tercapai.

“Bahkan saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk melaksanakannya, mengingat tujuan reforma agraria antara lain adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah itu sendiri,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*