Breaking News

Tak Umumkan Adanya PHK Massal, Pemerintah Telah Berbohong

Presiden KSPI: Buruh Akan Kembali Gelar Aksi Besar-Besaran!

Presiden KSPI: Buruh Akan Kembali Gelar Aksi Besar-Besaran!

Ribuan buruh di sektor industri padat modal ‘capital intensive’ mulai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan puluhan ribu lainnya, sedang mengantri untuk juga mengalami PHK itu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, tertutupnya informasi tentang adanyat PHK bagi ribuan buruh, adalah wujud kebohongan Pemerintah yang berkolaborasi dengan pengusaha, agar tidak disebut sebagai rezim ‘gagal’ dalam mewujudkan lapangan kerja bagi buruh.

“Puluhan ribu buruh berpotensi juga sedang akan di PHK. Bahkan, ribuan buruh di sektor padat karya pun sudah ter-PHK. KSPI menduga, pemerintah dan APINDO maupun KADIN tidak mengumumkan adanya PHK besar-besaran ini dikarenakan dua faktor, pertama, pemerintah berusaha menutup-nutupi angka PHK karena takut dianggap gagal menjalankan paket kebijakan ekonominya,” ungkap Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Senin (01/02/2016).

Said Iqbal mengatakan, pemerintah biasanya akan bersuara jika kondisi ini telah terpublikasi dengan jelas di media massa. Inilah bentuk pemerintahan yang tidak becus mengurusi ketenagakerjaan.

“Kalau sudah ramai di media, barulah mereka akan mengumumkan angka PHK secara sedikit demi sedikit. Dan pengusaha akan mengamini dengan perlahan, lalu mereka pun akan meminta intensif lagi,” ujar dia.

Faktor kedua, lanjut Said Iqbal, adalah ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di mana salah satunya disebabkan oleh kebijakan upah murah yang diterapkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Pada kenyataannya, lanjut Said Iqbal, semua harga barang, ongkos transportasi tetap mahal. Demikian juga dengan biaya sewa rumah tetap mahal meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah diturunkan.

“Tidak ada efek. Meskipun saat ini harga minyak dunia rendah. Hal ini diperparah dengan sikap pengusaha yang menyatakan tidak ada efek apapun di sektor ril dari paket kebijakan ekonomi pemerintah itu,” papar dia.

Said Iqbal merinci, beberapa perusahaan raksasa dan perusahaan menengah yang dipastikan akan melakukan PHK terhadap ribuan buruhnya pada kurun waktu Januari hingga Maret 2016 ini adalah PT Panasonic denga dua pabrik di Cikarang, Bekasi dan Pasuruan. PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo (tekstil), PT Ford Indonesia.

Juga terdapat puluhan perusahaan yang bergerak dalam industri motor dan mobil seperti PT Yamaha dan PT Astra Honda Motor, PT Hino dan lain-lain. Selain itu, perusahaan yang mengurusi komponen motor dan mobil seperti PT Astra Komponen, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, PT Sunstar dan beberapa perusahaan sejenis, sudah terlebih dahulu mem-PHK ribuan karyawan kontrak.

“Dengan tidak memperpanjang kontrak pada pekerjanya lagi. Kesemua pabrik itu berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, Medan, bahkan anggota KSPI yang ter-PHK di industri pertambangan dan perminyakan(KKKS)sudah mulai melaporkan ancaman PHK atas puluhan ribu buruh,” ungkap Said Iqbal.

Oleh karenanya, KSPI mendesak pemerintah wajib melindungi ribuan buruh yang sudah ter-PHK, serta puluhan ribu lainnya yang terancam di PHK.

“Yang terancam PHK di sektor elektronik, garmen, tekstil, motor, komponen motor dan mobil, perminyakan, dan jasa penunjang perminyakan dan pertambangan,” ujar Said Iqbal.

KSPI juga mendesak pemerintah agar menghentikan retorika keberhasilan paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Said Iqbal juga meminta pemerintah menghentikan proyek mercusuar seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jika tetap tidak ada kebijakan pemerintah yang secara ril berpihak pada buruh, lanjut dia, maka gerakan buruh untuk menentang pemerintahan dengan melakukan unjuk rasa besar-besaran akan kembali digelar.

“Dua puluh ribu buruh akan kembali aksi turun ke jalan menolak PHK dan menolak upah murah, pada 6 Februari 2016 di depan Istana Negara dan Mahkamah Agung. Juga akan melakukan aksi serentak di Surabaya, Batam, Bandung, Medan, Aceh, Makassar, pada tanggal yang sama,” pungkas Said Iqbal.

Sebelumnya, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dikabarkan akan melakukan PHK  sebanyak 1.500 karyawannya di Indonesia. Hal ini menyusul harga minyak dunia yang terus terpuruk di pasar global.

Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan mencari informasi lebih lanjut mengenai rencana PHK karyawan Chevron di Tanah Air. Pihaknya akan mencari solusi yang dapat mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Apalagi, anjloknya harga minyak dunia tidak hanya dirasakan Chevron.

“Kita akan mendengar dulu apa yang terjadi di lapangan (soal rencana Chevron PHK karyawan). Kita lakukan antisipasi apa. Ini (penurunan harga minyak dunia) kan terjadi di seluruh dunia,” ujarnya, beberapa waktu lalu di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Sudirman, jika rencana PHK tersebut benar pemerintah tidak bisa ikut campur lebih jauh. Pemerintah tidak memiliki kewenangan karena hal tersebut merupakan keputusan korporasi.

“Itu kan tindakan korporasi Chevron. Kita enggak bisa ikut campur. Pemerintah hanya bisa antisipasi dampak sosial yang mugkin terjadi. Aspek sosial lain,” ujar dia.

Mantan bos PT Pindad (Persero) ini menyebutkan, meski pemangkasan karyawan Chevron terjadi pihaknya yakin target produksi minyak nasional tidak akan terganggu. “‎Yang saya pahami, mereka bukan menurunkan target, tapi efisiensi. Memotong yang bisa dihemat dengan satu catatan target tetap dilakukan,” ujar Sudirman Said.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*