Tak Terbuka Dalam Urusan Reklamasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Jenderal Luhut Panjaitan dkk ke KIP

Tak Terbuka Dalam Urusan Reklamasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Jenderal Luhut Panjaitan dkk ke KIP

- in HUKUM, NASIONAL
696
0
Tak Terbuka Dalam Urusan Reklamasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Jenderal Luhut Panjaitan dkk ke KIP.

Komisi Informasi Publik (KIP) menggelar sidang perdana keterbukaan informasi dengan nomor 050/X/KIP-PS/2016 antara pemohon dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Rayhan Dudayev terhadap termohon Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim).

 

Sidang sengketa informasi ini beragendakan pemeriksaan awal para pihak.  Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Handika Febrian mengatakan, dalam persidangan majelis komisioner KIP menerima standing penggugat dan para kuasanya, sedangkan perwakilan termohon dalam sidang ini, tidak diizinkan memberikan keterangan dikarenakan majelis merasa bahwa apabila tidak membawa surat kuasa resmi dari Menteri Kemenkomaritim perwakilan termohon tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang sah.

 

Adapun informasi yang disengketakan atau yang sebelumnya dimintakan pemohon, kata Febrian, merupakan hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta baik kajian lingkungan, sosial maupun hukum. Namun, Kemenkomaritim tidak memberikan informasi yang sesuai dengan permintaan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

 

“Informasi ini penting mengingat sebelumnya, Kemenkomaritim, Luhut Panjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kemenkomaritim sebelumnya, Rizal Ramli. Perbedaan pernyataan ini seharusnya juga dibarengi dengan kajian komprehensif yang dilakukan oleh menteri baru,” ujar Handika di Jakarta, Jumat (17/02/2017).

 

Menurutnya, dalam persidangan itu majelis komisioner KIP meminta keterangan terkait beberapa hal yaitu tentang kronologis dilakukannya sengketa informasi ini, kepentingan pemohon untuk meminta informasi, dan kepentingan publik apabila informasi tersebut diperoleh.

 

“Pada prinsipnya, segala informasi terkait dengan proyek pembangunan yang berdampak besar terutama terhadap lingkungan hidup yang merupakan kepentingan publik sebagaimana tertera di dalam pasal 70 UU 32 Tahun 2009 yang berbunyi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Dan informasi itu merupakan sarana melakukan perlindungan tersebut,” ucap Handika.

 

Sidang berikutnya rencananya dilakukan pada 24 Februari 2017 dengan agenda pemeriksaan lanjut alasan pemohon meminta informasi.

 

“Kita berharap jika memang kajian Komite Gabungan dari beberapa kementerian yang dibentuk dalam proses moratorium Reklamasi Teluk Jakarta telah dibuat, informasi tersebut diberikan pada saat agenda persidangan berikutnya,” ujarnya.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Aroma Money Politics Sangat Terasa di Bangka Belitung, Tokoh Masyarakat Ingatkan Petugas Awasi Lapas dan Pelosok Pada Pencoblosan Pemilu 2024

Salah seorang Tokoh Masyarakat Bangka Belitung, Bujang Musa,