Pengerjaan sejumlah proyek di DKI Jakarta perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang serius. Selain itu, pemerintah diminta tidak tutup telinga dengan permintaan warga. Sebab, pengerjaan beberapa ruas jalan yang menyulitkan warga, terutama di depan rumah, perkantoran dan permukiman Kota, mendapat protes.
Taufik, warga Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, protes dikarenakan di depan rumah dan tempatnya berusaha dibangun trotoar tanpa mendengarkan keluhannya. Sebab, trotoar langsung dipasang dan dicor.
“Air pembuangan got tertutup. Air tak bisa mengalir ke jalur pembuangan dengan semestinya. Sudah beberapa kali kami protes dan minta supaya dipertimbangkan agar tidak memaksakan semaunya mengecor di sepanjang jalan ini,” protes Taufik, saat ditemui, Selasa (29/10/2019).
Memang, sepanjang Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, di jalur depan Rumah Sakit Sint Carolus, Sekolah Advent, hingga ke perempatan lampu merah Matraman, sedang dikebut pengerjaan pembuatan pelebaran trotoar.
Tampak trotoar itu lebih tinggi dari halaman perkantoran, dan rumah-rumah penduduk. Dikhawatirkan, di musim penghujan, air akan tergenang di halaman rumah dan kantor, tanpa jalur pembuangan ke got.
Selain itu, sejumlah taman buatan, berupa kotak-kotak taman bunga di tempatkan di lokasi-lokasi yang tidak diperlukan.
“Misalnya, di depan sekolahan, tidak diperlukan kotak bunga yang katanya taman. Di dalam halaman sekolah saja sudah ada pohon dan taman. Ini tidak efektif, dan tidak dibutuhkan warga taman model begini,” protes Taufik lagi.
Menurut dia, sebagai bagian dari fasilitas sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) pengerjaan trotoar dan taman-taman kecil itu tidak efektif. Anggaran pemerintah boros, tanpa manfaat nyata bagi warga.
“Taman begitu di pinggir jalan ya silakan saja. Kalau di depan rumah atau di depan sekolah di daerah ini nampaknya tidak terlalu butuh. Malah jadi biang masalah. Sebab, sering taman begitu dimanfaatkan secara negatif. Pengalaman yang lalu-lalu, malah ada yang sembunyikan narkoba di sana. Ada juga yang malah dibuat tempat buang hajat, kencing dan jorok,” beber Taufik.
Ari, warga lainnya, juga menyatakan protesnya. Menurut dia, dari model pemasangan besi dan semen cor saja sudah terlihat tidak bagus.
“Saya memang bukan ahli bangunan, tapi sering nanya ke saudara saya yang bekerja bagian beginian. Besinya saja sudah aneh. Ada yang tebalnya 10 inci, ada yang sekitar 7 atau 8 inci. Di tempat yang sama. Ini aja sudah jadi pertanyaan. Tapi dipaksakan dicor,” beber Ari.
Ari dan teman-temannya warga lain meminta pekerja untuk menghentikan pengerjaan, sampai ada solusi terhadap halaman warga yang akan tergenang air, jika cor trotoar lebih tinggi.
“Pemerintah boleh aja membangun fasos dan fasum. Itu wajib didukung. Kontraktor sebagai pelaksana juga silakan saja membangun, tetapi mbok ya didengar juga dong permintaan dan kebutuhan warga. Di sini kan tak butuh taman. Yang dibutuhkan tempat duduk bagi pejalan kaki. Itu ajalah yang disediakan juga,” ujar Ari.
Biasanya Pelaksana Tidak Mau Tahu, Bos-Bos Yang Akan Menindaklanjuti
Liliek, mandor proyek pengerjaan trotoar mengaku pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Meski begitu, Liliek berjanji akan menyampaikannya kepada bos-nya di PT Sarana Anugerah Perdana, yang menjadi pelaksana proyek itu.
“Kalau kami diminta mengerjakan yang sudah ditugaskan agar tepat dan cepat. Karena ada masa waktunya,” ujar Liliek.
Memang, setelah dilakukan pengecoran, lanjutnya, sejumlah warga mengajukan protes. Dan meminta agar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga.
“Banyak juga yang protes. Ada yang mengirim surat katanya ke Pemerintah dan ke kantor pelaksana,” ujar Liliek.
Mengenai cor yang ketinggiannya lebih tinggi dari halaman warga, sejauh ini belum bisa semuanya bertindak. “Memang sih kalau hujan, air tergenang tidak ada jalan keluar air. Tapi kami hanya pelaksana. Soal keluhan dan permintaan warga, sebagian sudah kami sampaikan ke boss,” ujarnya lagi.
Ainal, bagian kontrol PT Sarana Anugerah Perdana, disuruh bos-nya bernama Davit SM untuk melihat dan menjelaskan pekerjaannya kepada warga. Ainal pun setuju, kepada pekerja agar dibuatkan saluran pembuangan air ke got, bagi warga yang meminta agar dibuatkan saluran air dikarenakan coran trotoar lebih tinggi dan telah menyumbat saluran pembuangan air warga.
“Iya kami akan buatkan. Tapi pekerjaan lainnya harus segera kami kebut dan selesaikan ya Pak,” ujar Ainal.
Para pekerja pun diminta membongkar ulang beberapa bagian dan memasang paralon dari halaman rumah warga ke pembuangan. Untuk mengantisipasi nantinya air hujan tergenang supaya bisa mengalir ke got.
Proyek-Proyek Strategis Perlu Dievaluasi, TP4 Kejaksaan Perlu Bekerja Riil Ke Lapangan
Ronaldo, salah seorang pemborong di Pemprov DKI Jakarta, yang kebetulan melintas dari daerah itu hendak pulang ke rumahnya mengaku, pekerjaandi wilayah itu bermasalah. Menurut dia, proses pengerjaannya tertutup. Tidak diketahui spesifikasinya dan besaran anggarannya maupun batas-batas pengerjaannya.
“Setahuku proyek itu tidak transparan. Serba tertutup. Dan siapa pelaksananya nampaknya ditunjuk dan tidak dibuka publik,” ujarnya.
Ronaldo mengaku, dari bahan-bahan yang biasa dikerjakan untuk jalan trotoar, tampak jauh dari standar yang biasa. Seperti, ketebalan semen, ukuran tinggi, jenis besi cornya. “Ini saja saya lihat sudah berbeda. Ada yang besi 10 m, ada yang 8 M. Ini perlu dipertanyakan,” tuturnya lagi.
Memang, lanjut Ronaldo, dari kebiasaan dia mengerjakan proyek, biasanya ada kulo nuwun, kepada warga sekitar, apakah sesuai dan cocok atau pas dilakukan di lokasi warga itu atau bukan.
“Bertanya ke warga itu wajar. Masukan dan permintaan warga itu kita dengarkan. Dan kita sampaikan ke Pemprov,” ujarnya.
Biasanya, lanjut dia, jika ada kendala, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung, akan turun tangan. Menurutnya, TP4 memastikan apakah ada pekerjaan proyek strategis pemerintah yang teridikasi korupsi atau tidak. “TP4 sebaiknya bekerja dan mengotrol pekerjaan-pekerjaan begini di lapangan,” ujar Ronaldo.
Sebelumnya, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung mengadakan pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam pertemuan, TP4 memastikan mereka bukan tempat berlindung untuk pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dalam proyek pembangunan.
“Pertemuan ini membahas adanya isu bahwa TP4 itu menjadi tempat para pelaku tipikor berlindung, dan kami sampaikan tadi sesuai dengan data dan fakta yang ada, TP4 itu justru sebaliknya, membantu negara, membantu pemda, dalam hal melaksanakan percepatan pembangunan,” kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis JAM Intel Kejagung M Roskanedi di gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).
“Yang gangguan sebenarnya dari oknum-oknum, baik itu yang punya anggaran sendiri maupun yang di luar pemilik anggaran. Contohnya yang paling simpel selama ini masih ada yang minta proyek, minta fee, minta jatah,” katanya.
Menurut dia, gangguan atau hambatan seperti itulah yang mulai berkurang atau bahkan mungkin hilang sama sekali.
Terkait permasalahan yang disampaikan TP4, Ombudsman memberikan saran agar kerja tim tersebut maksimal dan sesuai target.
Menurut Ombudsman, Kejaksaan perlu membuat petunjuk teknis untuk kegiatan TP4.
“Yang perlu dilaksanakan adalah Kejaksaan Agung perlu menyusun petunjuk teknis terkait pelaporan pelaksanaan kegiatan TP4 yang berisi setiap tahapan yang sudah dilakukan,” kata komisioner Ombudsman Adrianus Meliala.(JR)
