Tak Punya Konsep, Badan Otorita Dianggap Sebagai Biang Masalah di Kawasan Danau Toba

Tak Punya Konsep, Badan Otorita Dianggap Sebagai Biang Masalah di Kawasan Danau Toba.

Tri wulan pertama kinerja Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT)yang dibentuk Pemerintah Pusat, model pengelolaan yang akrab dikenal sebagai Badan Otorita Danau Toba ini dianggap tidak tahu dan tidak mengerti akan berfungsi sebagai apa. Hal itu semakin jelas, lantaran sejak pembentukannya, Badan ini tidak memiliki konsep pembangunan yang jelas bagi Kawasan Danau Toba (KDT).

 

Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan menyampaikan, sejak dicanangkannya pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan terutama setelah dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT), masyarakat Batak baik yang bermukim di KDT maupun perantauan tidak memahami esensi dan tugas serta fungsi maupun konsep yang akan dijalankan oleh badan itu.

 

“Yang kini terjadi adalah masyarakat kian resah dengan kehadiran Badan Otorita itu di Kawasan Danau Toba, lantaran hampir semua pihak dibuat sibuk dan saling berebutan untuk mendapatkan proyek di sana. Ini berdampak tidak baik bagi masa depan masyarakat di sana, sangat dekat terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal,” tutur Maruap Siahaan, di Jakarta, Senin, (13/02/2017).

 

Maruap mengungkapkan, harapan masyarakat bahwa akan terjadi perubahan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat, dengan adanya informasi akan ada proyek besar-besaran yang dipersiapkan di Kawasan Danau Toba, membuat sebagian kalangan sangat antusias serta hendak mengambil bagian dalam proyek tersebut. Terlebih, lanjut dia, adanya informasi bahwa akan terkucur dana hingga Rp11 triliun di KDT.

 

“Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa dana ini akan di kelola lewat Badan Otorita,” ujarnya.

 

Lalu, sehubungan dengan itu berbagai elemen masyarakat dari berbagai komunitas, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun tokoh, banyak melakukan upaya atau manuver untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Elemen masyarakat tersebut mengadakan kerjasama dengan BOPKPDT melakukan sosialisasi pengelolaan wisata Danau Toba. Ini tentunya merupakan suatu hal yang wajar. Namun demikian, harapan masyarakat melalui ‘perlombaan’ untuk mendekatkan atau melobi BOPKPDT ini bisa menimbulkan dampak kurang baik dan membingungkan masyarakat.

 

“Kami mencermati bahwa sejak dilantiknya pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan hari ini, BOPKPDT belum menghasilkan suatu konsep Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba menjelang deadline yang ditentukan,” ujar Maruap.

 

Dia mengingatkan, pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2016 tentang BOPKPDT menyebutkan bahwa “Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk”.

 

Idealnya, lanjut Maruap, BOPKPDT harus membuat konsep rencana induk meliputi prinsip-prinsip dasar seperti bagaimana wisata dikembangkan dalam ruang sosial-budaya Batak dan alam KDT, agar tercapai perkembangan wisata yang berkelanjutan dalam arti wisata berkembang tetapi sosial budaya dan alam KDT tidak rusak.

 

Bahkan, ditekankan Maruap, keunikan maupun kekhasan alam dan budaya yang ada di KDT menjadi daya tarik dan sekaligus media pengetahuan bagi wisatawan.

 

“Dengan konsep inilah seharusnya BOPKPDT datang menemui dan konsultasi dengan para tokoh masyarakat, pimpinan gereja dan pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan-masukan agar dapat menghasilkan rencana induk yang compatible atau sesuai dengan kondisi sosial budaya Batak dan lingkungan alam KDT,” ujarnya.

 

Padahal, dikatakan Maruap, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada Pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017) telah memaparkan perlunya mengenali dirinya sendiri untuk menentukan arah.

 

Potensi yang dimiliki Indonesia harus dioptimalkan agar dapat bersaing dengan negara lain.

 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menilai bahwa Indonesia memiliki deoxyribonucleic acid (DNA) yaitu berkarya dalam seni dan budaya dan perlu dijadikan dasar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi keunggulan Indonesia.

 

Menurut Maruap, paparan Presiden Jokowi tersebut relevan dengan portopolio pengembangan (produk) usaha meliputi 60 persen seni dan budaya, 35 persen alam dan 5 persen buatan manusia (man made). Sehingga, lanjut dia, pengembangan pariwisata dan bangsa harus berbasis kreativitas dan bukan melakukan eksploitasi dengan merusak lingkungan hidup serta merusak relasi manusia dengan alamnya.

 

“Menjadi tugas kita bersama untuk menumbuhkan kreatifitas dan kemandirian. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat atas alamnya dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsep Soekarno dan diimpelentasikan ke dalam program Nawacita,” ujarnya.

 

Namun demikian, diingatkan Maruap, secara faktual sampai saat ini draft konsep itu belum ada sehingga sosialisasi yang telah dilakukan membingungkan masyarakat, seperti bagaimana peran BOPKPDT di tengah sistem pemerintahan yang ada di daerah, peran apa yang dapat dilakukan masyarakat, komunitas, gereja, bagaimana kelestarian adat budaya masyarakat, dan lain sebagainya.

 

Diinformasikan juga oleh BOPKPDT, kata Maruap, bahwa Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sedang disusun melalui bantuan Bank Dunia.

 

“Informasi yang kami peroleh, Kerangka Acuan Kerja atau KAK studi penyusunannya dibuat oleh atau bersama Bank Dunia,” ujar Maruap.

 

Secara umum, lanjut dia, KAK memuat tujuan studi atau penelitian, lingkup dan produk penelitian, langkah-langkah penelitian, jangka waktu, keahlian yang dibutuhkan serta perkiraan biaya studi.

 

Menurut Maruap, hal ini diluar kelaziman, karena KAK studi disusun dengan Bank Dunia. Idealnya, KAK dibuat oleh ‘pemilik’ dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan daerah karena kedua elemen tersebut mengetahui pariwisata apa yang ingin dikembangkan di KDT.

 

“Kenyataan tersebut seakan menunjukkan bahwa Kemenpar dan BOPKPDT tidak punya kapasitas membuatnya dan tidak berusaha pula berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan para ahli yang memang memahami situasi dan permasalahan di KDT. Karena kekurang-jelasan ini baik arah dan bentuk serta besaran investasi menimbulkan informasi yang simpang siur di masyarakat dan tentunya dapat menimbulkan hal yang kurang produktif terhadap dukungan masyarakat,” tuturnya.

 

Terkait hal itu, Sekretaris Eksekutif YPDT Jhohannes Marbun mengingatkan,jika dicermati dalam Perpres 49 tahun 2016, BOPKPDT akan mengelola seluruh kegiatan pariwisata Danau Toba melalui penyiapan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang mana seluruh wilayah KDT merujuk Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, serta melakukan koordinasi dan evaluasi.

 

Menurut pria yang akrab disapa Joe ini, pembangunan mulai dari tahap perencanaan detail dan pembangunan fisik hanya ditangani oleh BOPKPDT di wilayah 600 hektare yang telah ditentukan melalui kerjasama dengan badan usaha.

 

“Ini berarti dana pembangunan diluar 600 hektare dilaksanakan oleh sektor atau kementerian dan daerah sesuai tanggung jawab masing-masing. Apabila dikalkulasi, penyusunan Rencana Induk, koordonasi di internal maupun di luar BOPKPDT serta biaya pemasaran dan penyuluhan masyarakat hanya membutuhkan biaya-biaya rapat, perjalanan dinas dan penyuluhan,” ujarnya.

 

Jadi, lanjut Joe, biaya yang dikelola BOPKPDT hanya sekitar 25 persen atau Rp 3 trilliun selama 10 tahun atau sekitar Rp 300 miliar rupiah per tahun.

 

“Belum lagi masalah pemilikan tanah dan peralihan fungsi hutan lindung 600 hektare, sesuai RTR KDT dalam Perpres 81 tahun 2014. Persiapan ini tentunya membutuhkan waktu lama, padahal menurut Perpres 49 tahun 2016, Rencana Detail Pembangunan dan targetnya harus sudah selesai pada 2019. Hal ini semua menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat,” beber dia.

 

Oleh karena itu, lanjut Joe, agar terdapat suasana kondusif di masyarakat, kiranya hal-hal di atas perlu dijelaskan oleh BOPKPDT.

 

“Secara mendasar pembentukan badan pembangunan di suatu kawasan dimaksudkan bertujuan agar proses perencanaan sampai dengan pengelolaan dapat lebih profesional sehingga terjadi percepatan pembangunan yang efektif,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan