Tak Perlu Panik Dengan Masuknya Jenderal Polisi Sebagai Capim KPK

Tak Perlu Panik Dengan Masuknya Jenderal Polisi Sebagai Capim KPK.
Tak Perlu Panik Dengan Masuknya Jenderal Polisi Sebagai Capim KPK.

Sejumlah pihak, terutama internal KPK tidak perlu panik dengan masuknya sejumlah jenderal polisi menjadi Pimpinan KPK. Bahkan, kalau pun Jenderal Polisi yang jadi Ketua KPK, tidak perlu dirisaukan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, masuknya jenderal polisi menjadi Pimpinan KPK bukan hal baru. Dulu pernah ada Irjen Taufiequrrahman Ruki dan Irjen Bibit Samad Rijanto.

“Bahkan di era kedua jenderal polisi senior itu, KPK solid dan tidak terbelah menjadi Polisi Taliban dan Polisi India,” tutur Neta S Pane, Kamis 22 Agustus 2019.

Dia melihat adanya kepanikan sejumlah pihak dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK.

Menurut Neta, pernyataan internal KPK terlihat dari pernyataannya yang mempermasalahkan bahwa enam capim KPK belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pernyataan ini sangat aneh. Mereka kan baru capim dan belum menjadi pimpinan KPK. Jika sudah menjadi pimpinan KPK bolehlah dipermasalahkan. Jika pun sudah menjadi pimpinan KPK, mereka tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tidak ada masalah, karena tidak ada sanksi hukumnya,” jelas Neta.

Sebab kententuan LHKPN itu tidak jelas untuk apa. Tapi anehnya, kata dia lagi, ada pihak yang mempolitisasinya dan menjadikan LHKPN seperti hantu yang menakutkan.

Seharusnya, tegasnya, pihak-pihak yang mempermasalahkan LHKPN itu menggugat KPK.

“Kenapa status audit BPK untuk KPK itu WDP. Kenapa KPK menolak memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga anti-rasuah itu. Seperti dokumen atau data-data barang barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum,” bebernya.

Padahal, lanjut Neta, menurut ayat 1 Pasal 24 UU No 54 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana 1 tahun 6 bulan penjara atau denda Rp 500 juta.

Artinya, Neta mengatakan, dalam hal ini KPK harus berkaca. Bahwa dirinya saja tidak tertib administrasi. Hingga mendapat cap WDP dari BPK.

“Bagaimana bisa dipercaya jika lembaga pemberantas korupsi tidak WTP status audit keuangannya. Lalu kenapa pula KPK masih punya moral mempersoalkan adanya enam capim KPK dari polisi yang belum menyerahkan LHKPN. Pansel KPK saja tidak mempersoalkannya. Dari sini terlihat bahwa ada internal KPK yang panik kwadrat tentang akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK,” tuturnya.

Neta juga mengingatkan, di era KPK pertama, lembaga itu bisa disebut sukses karena dipimpin jenderal polisi, Taufik Ruki.

Saat menjabat pimpinan KPK, jenderal polisi ini juga tidak sungkan meringkus koleganya sesama polisi yang korupsi.

Begitu juga dengan Irjen Pol  Bibit Samad Rianto. Hingga kini Bibit terus aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi, meski sudah tidak di KPK lagi. Dengan cara mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK).

“Lalu kenapa ada internal KPK yang alergi dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Apakah mereka takut boroknya akan dibongkar kedua jenderal polisi yang akan menjadi pimpinan KPK tersebut?” ujar Neta.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*