Masyarakat diingatkan untuk tidak perlu repot melakukan kompetisi di Website Program Kartu Prakerja. Justru, Pemerintah yang harus pro aktif melakukan penjaringan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar, menyikapi masih maraknya kompetisi warga terkait Website Program Kartu Prakerja.
“Pemerintahlah yang proaktif menjaring pekerja yang ter-PHK. Sehingga pekerja enggak perlu berkompetisi di Web Kartu Prakerja yang sulit ditembus pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan tanpa upah itu,” ujar Timboel Siregar, Senin (11/05/2020).
Caranya, Pemerintah mencari data ke perusahaan-perusahaan. Kemudian melakukan seleksi, pilah-pilih. Misalnya, kalau PHK dengan pesangon gede enggak diprioritaskan.
“Ya mumpung masih gelombang kedua, bagus kalau ada evaluasi menyeluruh. Termasuk pelatihan bisa ditunda sampai Covid-19 selesai,” ujar Timboel Siregar.
Sehingga, lanjutnya, pekerja bisa milih pelatihan offline. Tapi, dia mengingatkan, bantuan yang sebesar Rp 600 ribu itu harus tetap didapat. Ini juga uuntuk menurunkan tensi polemik terhadap 8 mitra pelatihan yang terkesan monopoli.
“Kasih kesempatan peserta memilih pelatihannya tanpa diwajibkan memilih pelatihan di 8 mitra pelatihan yang kontroversial itu,” ujarnya.
Pemerintah juga harus melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk menginformasikan tentang anggotanya yang ter-PHK. Dan nanti di-cross check ke perusahaan.
“Semoga Kartu Prakerja lebih tepat sasaran. Dan bisa membantu pekerja yang ter-PHK dan yang dirumahkan tanpa upah,” tandasnya.(JR)
