Tak Percaya Niat Baik di Balik Pencabutan Ribuan IUP Oleh Presiden Jokowi, JATAM Ungkap Para Pelaku Kejahatan Tambang dari Lingkaran Kekuasaan

Tak Percaya Niat Baik di Balik Pencabutan Ribuan IUP Oleh Presiden Jokowi, JATAM Ungkap Para Pelaku Kejahatan Tambang dari Lingkaran Kekuasaan

- in DAERAH, DUNIA, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
25
0
Tak Percaya Niat Baik di Balik Pencabutan Ribuan IUP Oleh Presiden Jokowi, JATAM Ungkap Para Pelaku Kejahatan Tambang dari Lingkaran Kekuasaan. - Foto: Jatam Ungkap Para Pelaku Kejahatan Tambang dari Lingkaran Kekuasaan.(Net)Tak Percaya Niat Baik di Balik Pencabutan Ribuan IUP Oleh Presiden Jokowi, JATAM Ungkap Para Pelaku Kejahatan Tambang dari Lingkaran Kekuasaan. - Foto: Jatam Ungkap Para Pelaku Kejahatan Tambang dari Lingkaran Kekuasaan.(Net)

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengeluarkan pernyataan keras terkait pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Presiden Joko Widodo. 

Dalam rilis yang disampaikan Jatam, disebutkan bahwa pencabutan ribuan IUP itu hanyalah bagian dari skenario untuk semakin mengkonsolidasikan perusahaan tambang demi percepatan pengerukan komoditas tambang. 

Lagi pula, ada sejumlah pejabatnya Pemerintahan Joko Widodo yang diduga dan dilaporkan telah melakukan kejahatan pertambangan, namun masih dilindungi oleh Penguasa. 

Melky Nahar, salah seorang Pengkampanye Jatam mengungkapkan, pencabutan ribuan IUP oleh Presiden Jokowi itu hanyalah siasat baru untuk semakin melanggengkan keuntungan bagi oligarki tambang. 

“Pencabutan ribuan IUP oleh Presiden Jokowi itu tidak layak diberikan apresiasi. Sebab, Jatam menduga langkah itu hanyalah siasat percepatan perluasan pengerukan demi keuntungan oligarki tambang,” tutur Melky Nahar, dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (08/01/2022). 

Melky Nahar menyebut, langkah pencabutan ribuan IUP itu juga bukan dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Bukan pula untuk melindungi Hak-Hak Warga. 

“Alih-alih didasari penyelamatan lingkungan, perlindungan hak warga dan evaluasi atas carut marut proses perijinan tambang, pencabutan ijin ini jelas dalam rangka untuk mempercepat pengerukan di tapak-tapak tambang. Ditambah lagi ada jaminan proses perijinan yang lebih singkat dan mudah untuk perusahaan yang mau masuk ke konsesi yang sudah dicabut itu,” bebernya. 

Dia menerangkan, para pelaku bisnis pertambangan dalam lingkaran Pemerintahan saat ini, juga patut diduga akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam pencabutan ijin tambang ini. 

Hal ini tidak lepas dari berbagai regulasi yang muncul belakangan yang memberikan banyak insentif fiskal dan perijinan. Seperti Revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Kebijakan itu yang akan memberikan karpet merah bagi para oligarki tambang di lingkar kekuasaan, untuk masuk dan menguasai konsesi dari ribuan ijin yang telah dicabut Presiden Jokowi itu,” imbuhnya. 

Pengkampanye Jatam lainnya, Muh Jamil, membeberkan bahwa pada Kamis (06/01/2022), Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan 2.078 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. 

Pencabutan IUP ini dilatari oleh para pemegang IUP tidak pernah menyampaikan rencana kerja, meski sudah bertahun-tahun ijin telah diberikan. 

Presiden Jokowi juga mengklaim, jika pencabutan IUP itu terkait upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola Sumber Daya Alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam. 

Muh Jamil menegaskan, langkah Presiden Jokowi yang mencabut ribuan ijin tambang minerba itu, tak ada yang perlu diapresiasi. 

“Mengingat, selain tak didasari dan tak menyentuh perusahaan pemegang IUP yang melakukan tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan, juga hanya akan membuka ruang eksploitasi baru yang berdampak pada percepatan dan perluasan kerusakan di seluruh kepulauan di Indonesia,” terangnya. 

Selain itu, diungkapkan Muh Jamil, kebijakan pencabutan ijin tambang oleh Presiden Jokowi juga tidak menyentuh perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang memiliki rekam jejak buruk nyata selama ini. 

“Sebagai contoh, PT Kaltim Prima Coal (KPC), tambang batu bara terbesar di Indonesia saat ini yang terhubung dengan Bakrie, petinggi Golkar, memindah-paksakan warga Dayak Basap di Desa Keraitan di Bengalon dengan cara intimidasi,” sebutnya. 

PT KPC juga diketahui menambang jalan umum di ruas jalan penghubung Bengalon-Sangata, yang secara aturan tidak dibolehkan. 

“Bahkan, PT KPC telah habis masa kontrak pada 31 Desember 2021, tapi aktivitas di lapangan terus berjalan hingga saat ini,” ungkap Muh Jamil. 

Selain PT KPC, Jatam juga menyebut PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia juga tercatat pernah merampas tanah ulayat warga di Desa Kasiau, Kabupaten Tabalong, Kalsel. 

“Perusahaan tambang batu bara raksasa milik keluarga Thohir ini, juga tersandung kasus pengemplangan pajak dan menjadi salah satu perusahaan yang menyebabkan banjir parah di Kalsel tiap tahunnya,” lanjut Muh Jamil. 

Selain keluarga Thohir, tambah Muh Jamil, nama lain yang tercatat pernah menjadi pemilik saham di PT Adaro Indonesia adalah Sandiaga Uno, yakni mantan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 lalu, yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinetnya Presiden Joko Widodo. 

Belum selesai sampai di situ, Muh Jamil juga menyebut, ada juga PT Multi Harapan Utama (MHU) yang pada 2016 diketahui melakukan tindak kekerasan berupa pembacokan terhadap seorang pengacara, OS, dan anggota TNI berpangkat mayor, CHK. 

“Konflik diduga karena sengketa lahan. Kasus ini bukan jejak kelam pertama yang berkaitan dengan PT MHU,” ujarnya. 

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, terdapat kasus anak meninggal di lubang tambang PT MHU di Kutai Kartanegara pada 2015, dan serangkaian intimidasi hingga kekerasan terhadap warga dan aktivis anti tambang pada 2016. 

“Airlangga Hartarto, yakni petinggi Golkar yang kini menjabat sebagai Menko Perekonomian, sebelumnya tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris di PT MHU. Selain Airlangga, Sandiaga Uno juga tercatat pernah menjadi komisaris di PT MHU pada 2018 lalu,” ungkapnya. 

Muh Jamil juga mengatakan, hal yang sama juga dilakukan oleh anak perusahaan Toba Bara, PT Adimitra Baratama Nusantara, yang akibat aktivitas tambangnya menyebabkan rumah-rumah warga ambles di Kukar, Kaltim pada November 2018. 

“Toba Bara merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang energi dan pertambangan diketahui terkait dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan,” ungkap Muh Jamil. 

Pengkampanye Jatam, Ki Bagus menambahkan, selain berbasis jejak kejahatan korporasi, pencabutan ijin juga mesti menyasar pada perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan bencana. 

“Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, setidaknya terdapat 783 IUP berada di kawasan bencana yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Ki Bagus. 

Demikian juga dengan tambang yang berada di kawasan hutan, yang pada 2019 saja, terdapat 2.196 IUP yang beroperasi di kawasan hutan. 

“Belum lagi dengan deretan perusahaan yang meninggalkan lubang-lubang tambang tanpa reklamasi dan telah menyebabkan banyak anak-anak tewas-tenggelam,” tandas Ki Bagus.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like