Tak Penting Ribut Antara Pro Ahok Atau Pro Anies, Dua-Duanya Berkonstribusi Buruk di Reklamasi Teluk Jakarta, Tolong Selamatkan Nasib Ribuan Warga Yang Terabaikan

Tak Penting Ribut Antara Pro Ahok Atau Pro Anies, Dua-Duanya Berkonstribusi Buruk di Reklamasi Teluk Jakarta, Tolong Selamatkan Nasib Ribuan Warga Yang Terabaikan.
Tak Penting Ribut Antara Pro Ahok Atau Pro Anies, Dua-Duanya Berkonstribusi Buruk di Reklamasi Teluk Jakarta, Tolong Selamatkan Nasib Ribuan Warga Yang Terabaikan.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menegaskan, tidak penting meributi atau memperdebatkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ataupun Anies Rasyid Baswedan dalam perjalanan Reklamasi Teluk Jakarta. Yang pasti, kedua orang itu berkonstribusi menjalankan Reklamasi dan mengancam nyawa dan nasib ribuan warga di Teluk Jakarta.

Sekjen KIARA, Susan Herawati menegaskan, yang perlu diselamatkan itu adalah warga teluk, bukan malah sibuk membangun persepsi benar atau salah antara Ahok dengan Anies.





Susan mengatakan, terlepas dari perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta pasca keluarnya 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pulau D, yang tengah mengemuka hari ini dan kian ramai karena melibatkan adu opini dan lempar wacana antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama  alias Ahok, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menilai hal itu tidak relevan dan substantif.

“Ahok maupun Anies keduanya berkontribusi pada reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta,” ujar Susan Herawati, Senin (24/06/2019).





Susan berharap ada hal yang lebih substantif menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta yang harus dipikirkan dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta. Lebih-lebih jika kembali ke belakang, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikan Susan menanggapi pernyataan Anies dan Ahok yang mencari-cari alasan serta mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka buat.

Sebelumnya, Anies menyebutkan bahwa dasar hukum penerbitan 932 IMB adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206 Tahun 2016. Merespon hal ini, Ahok menyatakan bahwa Pergub tersebut belum bisa menjadi syarat penerbitan IMB, kecuali jika Peraturan Daerah DKI Jakarta sudah ada.





Menurut Susan, baik Anies maupun Ahok sama-sama berkontribusi pada nasib terkantung yang kini mengancam warga Teluk Jakarta yang harusnya mereka lindungi dan mendapat kesejahteraan.

“Ahok dan Anies bagaimanapun adalah bagian penting dari proyek reklamasi. Dua-duanya telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk bagi masa depan Teluk Jakarta serta 25 ribu nelayan yang sangat tergantung dengan sumberdaya perikanan di perairan ini,” jelas Susan.

Susan menyebut, Ahok dan Anies sebenarnya memiliki kesempatan dan kewenangan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Jakarta yang telah dimulai pada tahun 1995 lalu. Namun hal tersebut, tidak dilakukan oleh keduanya dan memilih untuk melanjutkan kebijakan mengeruk Perairan Jakarta.





Karenanya Susan mendesak Anies untuk menghentikan proyek reklamasi. “Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Susan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan