Tak Paham Konstitusi, Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Oleh Bupati Bogor Langgar Konstitusi

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor (DPD PSI Kota Bogor) Sugeng Teguh Santoso: Tak Paham Konstitusi, Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Oleh Bupati Bogor Langgar Konstitusi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor (DPD PSI Kota Bogor) Sugeng Teguh Santoso: Tak Paham Konstitusi, Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Oleh Bupati Bogor Langgar Konstitusi.

Parah, masih saja ada Kepala Daerah yang tidak memahami konstitusi Negara dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Seperti Bupati Bogor Ade Yasin, yang dianggap tak memahami aturan peraturan yang berlaku di Negara ini.

Soalnya, Bupati Bogor menyatakan melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor (DPD PSI Kota Bogor) Sugeng Teguh Santoso menyebut, pelarangan aktivitas JAI itu melanggar ketentuan yang sudah dibuat dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau yang dikenal dengan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008.




“Karena itu, perbuatan Bupati Bogor itu patut dikecam keras, karena menerbitkan Surat Pelarangan Kegiatan JAI tersebut. Yang mana, surat pelarangan itu adalah pelanggaran terhadap Konstitusi. Itu juga merupakan perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga bertentangan dengan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008,”tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (11/02/2020).

Sekjen Peradi ini menegaskan,  Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  tidak bisa direduksi dengan sekedar Surat Pelarangan Bupati Bogor itu.

“Surat pelarangan tersebut hanya menambah deretan kegagalan pemerintah dalam melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia,”tegasnya.




Menurut Sugeng Teguh Santoso, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Karena hak tersebut masuk ke dalam Non Derogable Rights. Hal itu yang dianut dan diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Yakni pada Pasal 28I yang menyebutkan bahwa, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum.

Karena itu, Sugeng menyarankan, Bupati Bogor Ade Yasin segera menarik kembali Surat Pelarangan aktivitas JAI itu. “Kita mendesak Bupati Bogor untuk menarik dan mencabut surat pearangan kegiatan JAI tersebut,”ujarnya.




Kabupaten Bogor melalui surat Bupati Bogor Nomor 450/721 tertanggal 27 Januari 2020, melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Bogor.

Pelarangan itu dianggap bertentangan dengan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Padahal JAI juga dilindung oleh Negara dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya.

Ketua Forum Kebangsaan Bogor Raya (FKBR) Kyai Ahmad Suhadi menegaskan, pada bagian menimbang SKB Menteri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.




Setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya.

Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.




“Dimana masyarakat diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional,”tuturnya.

Bagian keempat SKB itu, lanjutnya,  memberikan perlindungan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara tegas. Dengan bunyinya, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Justru perbuatan dan tindakan Bupati Bogor yang menerbitkan surat pelarangan tersebut adalah tindakan yang intoleran. Yang tidak memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman masyarakat di Desa Kemang.




“Dimana secara sosiologis, di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, masyarakat sudah hidup rukun dan saling menghargai perbedaan,”ujar Kyai Ahmad Suhadi.

Dia menegaskan, keluarnya Surat Pelarangan aktivitas JAI oleh Bupati Bogor itu telah melanggar Hak Konstitusi Warga Negara Republik Indonesia dalam pasal Pasal 28 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

“Jelas, merujuk ke pasal itu, Bupati Bogor telah melanggar Hak Konstitusi Warga karena mengeluarkan surat pelarangan aktivitas kegamanaan JAI di Kabupaten Bogor,”ujarnya.




Kemudian, tindakan Bupati Bogor itu secara tegas bertentangan dengan kewajibannya untuk memastikan terpenuhinya Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 junto Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yaitu, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bupati Bogor juga telah melakukan perbutan melawan hukum, dengan melakukan pelarangan melalui surat tersebut karena perbuatan itu menghalangi Warga Negara Indonesia untuk beribadah di tempat ibadahnya, sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM.

Yang berbunyi,  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.




Kyai Ahmad Suhadi menyatakan, konsideran dari surat pelarangan JAI oleh Bupati Bogor pada nomor 4 dan nomor 5 yang dirujuk, adalah konsideran yang ngawur.

“Karena menabrak dan bertentahan dengan SKB 3 Menteri tentang JAI, serta ketentuan di dalam Konstitusi dan juga UU HAM,”katanya.

Sedangkan Konsideran nomor 6, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Karena dibuat dalam kondisi tekanan, dan ancaman pengrusakan, sehingga menjadi tidak sah.




Disamping itu, hal ini adalah sehubungan dengan pengaturan bidang keagamaan yang merujuk pada ketentuan di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah merupakan urusan pemerintah absolut yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Itu bukan kewenangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Dengan demikian Bupati Bogor tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pelarangan tersebut,” ujar Kyai Ahmad Suhadi.

Dia juga menyatakan, Bupati Bogor telah bertindak intoleran. Karena dalam mengeluarkan surat pelarangan tersebut tidak terdapat alasan sosiologis.




“Tokoh-tokoh agama dan pemuda di Kemang tidak mempermasalahkan JAI. Justru surat larangan Bupati Bogor yang memicu konflik horizontal. Dan bila terjadi konflik horizontal, maka Bupati Bogorlah yang harus dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya lagi.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*