Tak Ngefek dan Malah Jadi Sarana Bancakan Saja, Jaksa Agung ST Burhanuddin Bubarkan Saja TP4

Tak Ngefek dan Malah Jadi Sarana Bancakan Saja, Jaksa Agung ST Burhanuddin Enggak Usah Ragu, Bubarkan Saja Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
Tak Ngefek dan Malah Jadi Sarana Bancakan Saja, Jaksa Agung ST Burhanuddin Enggak Usah Ragu, Bubarkan Saja Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

Masyarakat mendukung rencana Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin untuk membubarkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibuat oleh Jaksa Agung sebelumnya, HM Prasetyo.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (Jaksa Watch) Haris Budiman mengatakan, selama program TP4 itu dilakukan, tidak memiliki pengaruh positif pada proses pencapaian pembangunan Indonesia yang efektif dan efisien.

Selain itu, saat ini, di internal Kejaksaan, para jaksanya malah sibuk kasak kusuk untuk dijadikan bagian dari TP4. Rebutan posisi sebagai bagian dari Tim TP4.

“TP4 enggak ngefek. Hanya jadi bancakan internal dan pihak-pihak yang berkentingan dengan proyek-proyek strategis yang dikawal. Malah, para jaksanya sibuk kasak-kusuk supaya masuk jadi Tim TP4. Tujuannya apa? Ya kan mau nyari kekayaan sendiri lewat TP4. Supaya banyak duit sendiri aja mereka,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Jumat (08/11/2019).

Karena itu, lanjut Haris Budiman, sebagai bagian dari masyarakat, pihaknya mendukung rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membubarkan TP4 itu.

“Tak usah ragu Pak Jaksa Agungnya. Bubarkan saja TP4. Sebab, tugas dan fungsi Kejaksaan bukanlah jadi pengawal-pengawal proyek begitu. Enggak benar tugas dan fungsi jaksa kalau jadi pengawal proyek,” kata Haris Budiman.

Lagi pula, lanjut dia, untuk urusan seperti itu, sudah ada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan. Seharusnya, fungsi itulah yang harus dimaksimalkan.

“Kembalilah ke tugas dan fungsi Jaksa yang sebenarnya. Datun sudah ada di situ, itu aja yang mengurusi,” ujar Haris Budiman lagi.

Hal yang sama disampaikan Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) Mangihut Sinaga. Menurut Mangihut Sinaga, jika dikaji dari regulasi resmi, posisi TP4 itu hanya sejenis tukang-tukangan saja.

Mantan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) ini menegaskan, dalam praktiknya, sejauh pengawasan yang dilakukan, TP4 malah kian melenceng dari tugas dan fungsinya.

“Urusan Pos Siskamling saja dikawal. Ini apa? Apakah Pos Kambling di desa, di dusun itu bagian dari Proyek Strategis Nasional? Kan enggak. Padahal, TP4 tadinya untuk mengawal proyek-proyek Negara yang strategis nasional,” tutur Mangihut Sinaga.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) ini, dugaan adanya oknum-oknum jaksa atau oknum-oknum pejabat yang memperkaya diri sendiri dengan adanya Program TP4 itu perlu ditindaklanjuti.

“Ya itu mestinya ditindaklanjuti. Lagi pula, saya melihat, tim itu kayak centeng atau kayak preman yang menghalau jika ada orang yang mengkritisi pengerjaan proyek yang sedang dikawal itu. Kan enggak bener begitu. Tugas dan fungsi jaksa tidak begitu dong. Tolong dievaluasi TP4 itu. Enggak pas itu untuk Kejaksaan,” ujar Mangihut Sinaga.

Jaksa Agung T Burhanuddin mengaku akan segera mengevaluasi Program TP4. Di bawah kepemimpinannya, ST Burhanuddin berharap Kejaksaan Republik Indonesia ke depan tidak bermasalah.

Menurut Burhanuddin, program TP4 yang telah berjalan sejak 2015, yang dibuat di era Jaksa Agung sebelumnya Muhammad Prasetyo itu memiliki banyak masalah dalam penerapannya.

“Yang jelas ini program tadinya kan bener. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan. Tentunya itu yang akan kami evaluasi,” kata Burhanudin, usai Rapat Kerja di Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2019.

Burhanudin enggan merinci permasalahan yang ia maksud. Ia hanya mengatakan permasalahan bisa dirasakan semua orang kok.

Burhanudin menegaskan, evaluasi akan dilakukan secepat mungkin. Saat ini, lanjutnya, dirinya masih mengkaji program ini. Sebelum datang raker dengan DPR, Burhanudin mengatakan sudah memulai pengkajian, karena tak ingin ada beban di hadapan anggota dewan.

Bahkan Burhanudin membuka kemungkinan untuk membubarkan program TP4. “Ya ini kan nanti dievaluasi. Nanti apakah kami akan bubarkan, diganti dengan program lain,” kata dia.

Padahal sebelumnya, dalam acara lepas sambut jaksa agung, Jaksa Agung periode 2014-2019 HM Prasetyo berpesan kepada suksesornya itu agar melanjutkan program TP4. Prasetyo mengatakan program ini sudah menjadi ikon bagi Kejaksaan Agung.

Prasetyo mengatakan semangat program ini adalah memperluas bentuk fungsi Kejaksaan Agung yang selama ini hanya sebatas penindakan. Dengan TP4, Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung juga mampu melakukan pencegahan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*