Tak Mesti Harus Selalu Menonjolkan Pidananya, Memberantas Narkoba Perlu Dilakukan Dengan Pendekatan Efektif Lainnya

Bisnis Haram Itu Kini Dimulai Di Lapas, Berantas Narkoba Mulai dari Penjara.

Dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, pemerintah dan aparatur hukumnya diingatkan agar tidak selalu mempertontonkan pendekatan Pidana. Masih banyak instrumen dan pendekatan efektif lainnya yang sangat bisa dilakukan. Terutama dalam menindak para pengguna Narkoba, yang tidak melulu harus dipenjarakan.

 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) menyesalkan penetapan tersangka TS (artis Tora Sudiro-Red) dan proses kriminalisasi para pengguna zat-zat psikotropika.

 

Penangkapan beberapa artis belakangan ini menambah deret panjang pendekatan punitif yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza). Alih-alih memberantas peredaran gelap napza, penegak hukum justru memilih fokus pada target operasi yang terdiri dari daftar nama figur publik yang menggunakan napza.

 

Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero menyampaikan, penetapan tersangka TS memperpanjang daftar hitam upaya kriminalisasi pada pengguna napza. Para pengguna napza seharusnya diintervensi dengan pendekatan kesehatan, bukan dengan pendekatan hukum pidana.

 

“Hal ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam menghadapi persoalan peredaran gelap napza, yang di satu sisi mendorong pengguna napza untuk merehabilitasi diri namun ketika dihadapkan dengan fenomena itu malah mengedepankan upaya-upaya punitif,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (10/08/2017).

 

Walau begitu, Yohan mengapresiasi perubahan sikap penegak hukum. Jika sebelumnya tidak membuka pemeriksaan kesehatan bagi TS, kini akhirnya dapat di-asesmen di RSKO, Cibubur.

 

“Memang benar bahwa pada Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengkriminalkan kepemilikan psikotropika yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, namun Pasal 41 peraturan yang sama membuka ruang putusan rehabilitasi yang seharusnya dapat dijadikan pijakan bagi penegak hukum untuk melakukan diskresi untuk tidak memproses perkara-perkara semacam ini,” terang Yohan.

 

Menurutnya, diskresi semacam itu dibutuhkan untuk membuktikan komitmen pemerintah terhadap pendekatan kesehatannya terhadap pemakai napza. Apalagi penjara bukan solusi yang tepat bagi pemakai napza, dan tidak ada bukti atau riset yang membuktikan bahwa upaya punitif pada penggunaan zat akan mengubah perilaku.

 

“Pendekatan punitif yang terus diterapkan oleh penegak hukum pada beberapa figur publik akhir-akhir ini juga akan menghambat program kesehatan pemerintah pada pengguna napza. Karena tentu publik akan berpikir bahwa jika seseorang yang figurnya sebesar itu saja diproses hukum bagaimana nasib mereka yang bukan siapa-siapa,” katanya.

 

Pelaksana Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi mengatakan, penangkapan sejumlah artis, seperti TS, apabila dianggap sebuah keberhasilan, maka hal ini merupakan kesalahan besar.

 

“Seharusnya kasus ini ditarik ke akar masalahnya. Pertanyaan besar dari fenomena ini ialah mengapa sampai psikotropika jenis dumolid ini yang notabene hanya boleh beredar di apotek dan Rumah Sakit bisa beredar bebas di pasaran?” ujarnya.

 

Diterangkan dia, dumolid yang zat utamanya ialah nitrazepam, adalah obat yang tergolong psikotropika golongan IV. Zat ini memiliki dampak penenang dan sering digunakan untuk mengatasi kegelisahan yang hebat, sulit tidur, dan lain sebagainya. Peredaran gelap zat semacam ini seharusnya juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengatasi persoalan kesehatan mental.

 

Dia menekankan bahwa hal itu semua sudah diatur, mengenai peredaran, perdagangan, dan penyerahan psikotropika sebenanarnya telah diatur dalan UU Psikotropika, UU Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

 

“Sehingga apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, seperti  peredaran psikotropika secara gelap, maka Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)-lah yang harus bertanggung jawab,” kata Alfiana.

 

Dia meminta agar pemerintah tidak hanya bagai pemadam kebakaran dalam menangani persoalan-persoalan ini. Pemerintah harus bertindak cerdas dalam menyelesaikan masalah.

 

“Pemerintah seharusnya sibuk mengatasi akar masalah, bukannya menampilkan keberhasilan semu dalam mengeksploitasi fenomena-fenomena kecil seperti ini,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan