Tak Mau Dibilang Kalah Dengan Kinerja Polisi, Jaksa Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Sebagai Tersangka Dan Langsung Menahannya

Tak Mau Dibilang Kalah Dengan Kinerja Polisi, Jaksa Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Sebagai Tersangka Dan Langsung Menahannya. -Foto: Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (Net)
Tak Mau Dibilang Kalah Dengan Kinerja Polisi, Jaksa Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Sebagai Tersangka Dan Langsung Menahannya. -Foto: Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (Net)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari atau PSM, dan langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, pada Rabu dinihari, 12 Agustus 2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyampaikan, Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI (Jampidsus) yang memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 05 Agustus 2020.

“Penahanan dilakukan, setelah pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan didukung oleh alat bukti lainnya telah menetapkan PSM sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji,” tutur Hari Setiyono, Kamis (13/08/2020).

Jaksa Pinangki Sirna Malasari  alias PSM ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus 18) Nomor : TAP-53/F.2/Fd.2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Pinangki disangkakan melanggar pasal 5 ayat 2 Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hari Setiyono melanjutkan, kasus yang menjerat Pinangki bermula ketika Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (atas putusan PK Mahkamah Agung Nomor 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009) secara diam-diam.

“Sedangkan status yang bersangkutan adalah buronan, karena belum melaksanakan putusan PK atau belum menjalankan eksekusi,” ujarnya.

Keberhasilan Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia, dan kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga ada peran Tersangka PSM untuk yang mengkondisikan dan mengatur upaya hukum PK tersebut.

Bahkan, lanjut Hari Setiyono, Tersangka PSM melakukan pertemuan dengan Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan Pengacara Anita Kolopaking, yang diduga untuk keperluan koordinasi dan pengkondisian keberhasilan PK Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, dijanjikan hadiah atau pemberian sebanyak 500 ribu Dolar Amerika.

Sedangkan, penahanan rutan terhadap Pinangki dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi  Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprint-24/F.2/Fd.2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

“Ditahan untuk masa selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI,” ujar Hari Setiyono.

Tak Mau Dibilang Kalah Dengan Kinerja Polisi, Jaksa Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dan Langsung Menahannya. -Foto: Buronan Kakap Joko Soegianto Tjandra saat dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia dan ditahan. (Net)
Tak Mau Dibilang Kalah Dengan Kinerja Polisi, Jaksa Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Sebagai Tersangka Dan Langsung Menahannya. -Foto: Buronan Kakap Joko Soegianto Tjandra saat dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia dan ditahan. (Net)

Menurutnya, penempatan Tersangka tersebut didalam tahanan Rutan dengan pertimbangan, pertama, alasan obyektif, seperti pada Pasal 21 ayat 4 KUHAP. Bahwa pasal sangkaan terhadap Tersangka, yakni melanggar Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun.

Kedua, alasan subjektif seperti ketentuan pada Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Dikhawatirkan Tersangka melarikan diri, mempengaruhi saksi-saksi, dan atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud.

Terkait penetapan dan penahanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Serikat Rakyat Indonesia (LBH Serindo), Bob Humisar Simbolon meminta Kejaksaan Agung serius mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki.

Bob Humisar Simbolon mengatakan, penangkapan Jaksa Pinangki perlu diapresiasi, namun dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara objektif, dan jangan berupaya melindunginya, sebab sesama berasal dari Korps Adhyaksa.

“Jangan kalah sama Polisi, dong,” ujarnya. Kejaksaan Agung harus objektif dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki lantaran yang menangani perkara ini juga dari kejaksaan,” ujar Bob Humisar Simbolon.

Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan Jaksa Pinangki dengan menerima uang sebesar 500 ribu Dollar Amerika, membuat citra dari aparat penegak hokum, khususnya Jaksa, semakin buruk. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus melaksanakan penyidikan secara transparan.

“Kunjungan 9 kali ke Luar Negeri tanpa izin atasan serta adanya dugaan menerima uang 500 ribu dolar amerika, membuat citra penegak hukum semakin buruk. Seharusnya Jaksa tersebut sadar akan fungsi dan kewenangannya,” imbuhnya.

Bob juga meminta agar proses penyidikan Jaksa Pinangki juga dipantau atau dikawal oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, untuk menjaga netralitas dalam proses penyidikan tersebut.

“Komisi Kejaksaan harus mengawal proses hukum Jaksa Pinangki agar proses hukumnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada pilih kasih dalam proses penyidikan dan penuntutan,” lanjutnya.

Ditambahkan Bob, kewenangan serta fungsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia harus lebih luas agar fungsi pengawasan lebih bergigi, dan bisa berjalan dengan baik. “Komisi Kejaksaan harus lebih bergigi, dan punya taring,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan