Breaking News

Tak Kunjung Usut OJK dan Kejahatan Fintech, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Geruduk KPK

Gerakan Bela Korban Pinjaman Online dengan Pimpinan Aksi Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Nicho Silalahi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPK, Jumat 23 Agustus 2019, Tak Kunjung Usut OJK dan Kejahatan Fintech, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Geruduk KPK. Gerakan Bela Korban Pinjaman Online dengan Pimpinan Aksi Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Nicho Silalahi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPK, Jumat 23 Agustus 2019, Tak Kunjung Usut OJK dan Kejahatan Fintech, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Geruduk KPK.

Ratusan warga dan ibu-ibu yang tergabung dalam Gerakan Bela Korban Pinjaman Online menggeruduk gedung KPK, di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019.

Para peserta aksi menyerukan agar KPK segera mengusut adanya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bisnis pinjaman online yang kian marak. Para korban pinjaman online, kini terus menerus menjadi sasaran empuk para preman dan juga intimidasi.

Sedangkan OJK, diduga melakukan kolusi dan juga sogok menyogok dari perusahaan pengada pinjaman online.

Pimpinan Aksi Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Nicho Silalahi menyampaikan, KPK harus berani mengusut keterlibatan OJK dalam bisnis pinjaman online yang sangat biadab itu.

Nicho menjelaskan, OJK merupakan lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengontrol setiap transaksi keuangan non perbankan. Berjalan seiringnya waktu, hingga saat ini OJK telah gagal.

“OJK kami nilai telah gagal total mengelola sistem keuangan dan transaksi Pear to Pear. Serta dapat berpotensi besar merugikan keuangan Negara dan rakyat banyak,” tutur Nicho dalam orasinya.

Bahkan, hingga saat ini OJK disinyalir tidak memiliki nama-nama wajib pajak perusahan Fintech. Regulasi dan kebijakan di bawah kontrol OJK ini terkesan membiarkan perusahaan-perusahaan yang berkedok dalam Finatial Technologi (Fintech) melakukan berbagai transaksi keuangan.

Para perusahaan itu juga leluasa menyelenggarakan praktek Bank Gelap, illegal dan tidak berizin.

“Parahnya lagi, yang terdaftar di OJK pun mereka biarkan melakukan transaksi keuangan yang jelas-jelas telah melanggar aturan hukum. Khususnya KUH Perdata pasal 1320. Padahal seharusnya setiap perjanjian harus merujuk pasal 1320 KUH Perdata,” ujar Nicho.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan para perusahaan Fintech itu dibiarkan oleh OJK. Bahkan, OJK diduga telah bersekongkol dengan para pemilik perusahaan Fintech untuk bertransaksi gelap.

“Ini kami duga ada penyelewengan kewenangan yang dilakukan OJK. Dia malah tidak berperan sebagai regulator yang fair. Tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan. Karena hingga hari ini tidak ada satupun perusahan Fintech itu yang diseret OJK untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujar Nicho lagi.

Oleh karena itu, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online meminta Presiden Jokowi segera membubarkan OJK.

“Serta mengembalikan peran Bank Indonesia sebagai pengelola dan pengawas serta penindakan dalam sektor keuangan,” ujarnya.

Para demonstran juga meminta dilakukannya investigasi dugaan penggelapan pajak yang dilakukan sejumlah perusahaan rentenir online berkedok Fintech. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak terdaftar di OJK. “Kehadiran mereka itu sangat merugikan keuangan Negara,” ujar Nicho lagi.

Dana operasional OJK yang mencapai Rp 5,7 triliun di tahun 2019 ini juga harus diaudit. Sebab, tidak ada kelihatan kinerjanya untuk melakukan pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap Fintech yang bodong.

“Kami mendesak, KPK segera memeriksa seluruh Komisioner OJK. Wimbo cs harus segera diperiksa. Karena diduga telah menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Mereka harus segera diseret ke Pengadilan Tipikor,” tutur Nicho.

Gerakan Bela Korban Pinjaman Online ini juga meminta pertanggungjawaban Komnas HAM, karena tidak melindungi para korban. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bertanggungjawab. Demikian pula Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia.

“Tutup seluruh aplikasi rentenir atau pinjaman online. Tangkap dan adili pemilik dan pegawai perusahaan rentenir online. Hentikan intimidasi, teror dan penyebaran data terhadap para korban rentenir online,” tutur Nicho.

Tak cukup sampai di situ, dia menegaskan, seluruh asset  perusahan rentenir online yang telah merampok rakyat Indonesia harus disita.

Perlindungan terhadap korban rentenir online harus segera diberikan. “Tangkap dan adili para pencuri data para korban rentenir online,” tegasnya.

Aparat juga harus menindaktegas seluruh oknum Pejabat Negara yang terlibat dalam skema Fintech atau rentenir online itu.

Dia juga mendesak Kemenkeu, Kominfo dan Bank Indonesia bergerak cepat memblokir seluruh aplikasi dan transaksi keuangan para rentenir online.

“Berlakukan hukuman mati bagi desk collctor atau debt collector yang telah mengintimidasi dan meneror korban rentenir online secara biadab,” pungkas Nicho.

Aksi Gerakan Bela Korban Pinjaman Online itu juga didukung oleh LBH Nusantara, Rakyat Nusantara Berdikari, Jelajah Ekonomi, Serikat Buruh Migran Indonesia, Pergerakan Indonesia, Jaringan Aktivis Prodem, Bela Korban, Molekul Pancasila, serta Kuasa Hukum Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Efendi Saman.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*